Sunday, April 7, 2013

[batavia-news] Pemprov Lemah Perjuangkan PI 10 Persen Blok Masela

 

Ref. SBY biasa membuat janji, tetapi janjinya tidak biasa dia tepati, hal harus dipahami! Selain itu bagaimana bisa diberikan kepada Maluku kalau kontrak  30 tahun telah dibuat dengan pembagian, 60% Inpex , 30% Shell, 10% Mega Persada (Bakrie Group)? Bukankah menteri dalam negeri telah menyatakan tidak bisa diberikan 10% untuk Maluku? Jadi nol besar, dari itu rakyat Maluku jangan mimpi akan dapat menikmati bahagian kekayaan alam di wilayahnya. Sekali lagi jangan mimpi!
 
 

Pemprov Lemah Perjuangkan PI 10 Persen Blok Masela

 

Ambon - Kendati Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono telah memas­tikan bahwa pengelolaan Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Masela diserahkan kepada Provinsi Maluku, namun hingga kini belum ada kepastian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun kepada wartawan usai menghadiri pembukaan Mus­rembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014, di Islamic Center Jumat (5/4) menilai, belum adanya persetu­juan dari kementerian ESDM atas PI 10 Persen Blok Marsela mem­buktikan lemahnya Pemprov Maluku dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya men­jadi milik daerah ini.

Ia menegaskan, untuk men­dapat persetujuan pengelolaan  PI  10 Persen Blok Marsela, maka perlu adanya sinergitas  antara gu­ber­nur dan para bupati di daerah ini, sehingga dapat dikelola secara baik demi pembangunan Maluku ke depan.

"Pempus tidak melihat Pemprov Maluku dalam hal PI 10 Persen dari Blok Masela  itu, karena kelemahan dari kita di Maluku baik pemerin­tahnya maupun  tokoh-tokoh  muda yang tidak bersinergi dalam mem­per­juangkan haknya," tandas Retraubun.

Menurutnya, Blok Marsela meru­pa­kan sebuah proyek besar yang dipergunakan untuk kepentingan Maluku, dimana tidak ada sumber daya alam lainnya yang sehebat Marsela. "Blok Masela yang berada di Pulau Masela Kabupaten MBD, me­ru­pakan sebuah proyek besar yang dipergunakan untuk kepentingan Maluku dan tidak ada sumber daya alam yang sehebat proyek ter­sebut,"katanya

Bukan hanya itu Retraubun menambahkan, dari kandungan gas bumi yang ada disana,  diharapkan dapat berdampak pada pem­bangu­nan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

"Kita harapkan Blok Masela ini berdampak pada pembangunan ekonomi daerah, sehingga perlu dirancangkan berbagai program pembangunan secara berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,"ungkapnya.

Anggota DPD RI John Pieris kepada Jumat (5/4), juga mengung­kapkan hal yang sama. Pieris bahkan mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk proaktif memper­juang­kan PI 10 persen tersebut.

"Sebetulnya pemprov sudah maksimal dan Presiden SBY sendiri sudah pidato saat MTQ 2012 kemarin, namun belum teralu terlambat sih. Saya kira pemerintah harus menyurati lagi minta bantuan DPR dan DPD untuk mensuport perjuangan ini agar supaya kita tidak saja terpergantung dari DAK dan DAU tetapi juga dari PI 10 persen itu," tandas Pieris.

Sebelumnya diberitakan, sesuai dengan aturan UU, bukan saja Kabu­paten MBD maupun Kabupaten MTB yang akan memperoleh bagi hasil pengelolaan Blok Masela tersebut tetapi seluruh kabupaten/kota di Maluku juga berhak untuk memperoleh PI 10 persen tersebut.

Berbagai syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk mendapatkan persetujuan penge­lolaan blok migas Masela telah dipenuhi Pemprov Maluku, terma­suk membentuk PT Maluku Energi sebagai badan usaha bersama sebuah anak perusahaan, dan modal sebesar Rp 14 trilyun yang siap disalurkan PT Syabas Energi ke PT INPEX Coorporation.

Perusahaan asal Jepang itu telah melakukan eksplorasi selama 10 tahun di perairan Masela, dan meren­canakan eksploitasinya mulai 2016 dengan investasi senilai Rp 140 triliun. Pemprov Maluku yang mem­per­juangkan hak pengelolaan 10 persen tentu harus menyiapkan dana segar sebesar Rp 14 triliun. (S-27/S-34)

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Massa Pendukung Bendera Bulan Bintang Dihadang TNI + Perjanjian Helsinki, Aceh Merdeka secara De Facto + Bahas Bendera Aceh, Presiden Undang Gubernur Aceh

 

Ref: Ditulis presiden undang, ini bukan pesta gembira ria karena itu diundang jadi bahasa manisnya gubernur Aceh  dipanggil datang menghadap ke istana raja di Jakarta. Agaknya kalau gubernur tetap berpegang kepada keputusan yang didukung oleh rakyat bisa dipecat dari jabatannya atau mungkin juga diambil tindakan lain. Hanya waktu akan menceritakan tindakan apa yang diambil oleh sang presiden dan rezimnya.
 
 
Massa Pendukung Bendera Bulan Bintang Dihadang TNI
Penulis : Mohammad Hilmi Faiq | Kamis, 4 April 2013 | 11:40 WIB
Share:
Massa Pendukung Bendera Bulan Bintang Dihadang TNI
KOMPAS/Mohammad Hilmi FaiqRatusan pendukung bendera bulan bintang tidak dapat masuk Jalan Mansur Syah menuju kantor ke pendopo, rumah dinas Gubernur Aceh, Kamis (4/4/2013). Sebab, TNI bersenjata lengkap menghadang di jalan.
 

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Ratusan pendukung bendera bulan bintang tidak dapat masuk Jalan Mansur Syah menuju kantor ke pendopo, rumah dinas Gubernur Aceh, Kamis (4/4/2013). Sebab, TNI bersenjata lengkap menghadang di jalan.

Sebelumnya, massa berunjuk rasa di gedung Gubernur Aceh. Kemudian mereka bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Setelah itu, massa beralih ke arah pendopo. Namun dihadang polisi dan tentara.

Massa terkonsentrasi di perempatan depan Kantor Kodim 0101 Banda Aceh. Mereka berorasi kemudian dilanjut menyanyikan Sion Bendera sembari mengibarkan bendera bulan bintang.

Tentara makin ramai. Tiga tank dikeluarkan berhadapan dengan massa. Massa semakin maju. Tank kemudian mundur.

Kini tinggal polisi dan tentara yang membentuk pagar betis. Adapun massa terus berorasi dan bernyanyi. Mereka menuntut agar pemerintah mensahkan bendera bulan bintang sebagai bendera resmi Aceh.

++++
 
 
 
Perjanjian Helsinki, Aceh Merdeka secara De Facto
Penulis : Dani Prabowo | Sabtu, 6 April 2013 | 18:34 WIB
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) Cut Justisia mengatakan, Perjanjian Helsinki yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah bentuk kemerdekaan secara de facto yang diberikan kepada Aceh. Pemerintah diharapkan mampu memahami isi dari perjanjian tersebut. Jika tidak, hal ini dikhawatirkan akan menelurkan gerakan-gerakan separatis lain yang justru akan memecah-belah kesatuan negara.

"Di dalam isi perjanjian itu Aceh bisa membuat partai sendiri, mata uang, bahkan bisa melakukan perdagangan internasional sendiri. Itu artinya Aceh sudah berdaulat secara de facto," kata Justisia di Jakarta, Sabtu (6/4/2013).

Justiani mengatakan, meski saat ini Aceh masih belum membuat mata uangnya sendiri, akan tetapi pergerakan menuju kemerdekaan Aceh sudah mulai ditunjukkan. Hal itu diperlihatkan dengan adanya pengibaran bendera di sejumlah wilayah di Aceh.

"Bendera dan mata uang sebenarnya adalah hal yang sama. Itu adalah simbol suatu negara. Seharusnya pemerintah itu sadar karena apa yang terjadi di Aceh juga bisa terjadi di wilayah lain," katanya.

Anggota Dewan Pakar PEKAT lainnya, Mayor Jendral TNI (Purn) Saurip Kadi mengatakan, secara politik, Aceh merupakan sebuah wilayah yang merdeka. Hal itu terlihat dari isi Perjanjian Helsinki yang telah diakui secara internasional.

"Bedanya, Aceh tidak perlu mendirikan kedutaan besar di setiap negara. Karena pasti akan memerlukan biaya yang tidak sedikit," katanya.

Untungnya, Saurip mengatakan, saat ini Aceh belum melaksanakan seluruh isi perjanjian Helsinki. Karena jika Aceh telah melaksanakan seluruh isi perjanjian tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan muncul "Aceh" baru di sejumlah wilayah negara ini.

Sementara itu, Sekretaris Jendral PEKAT Bob Hasan beranggapan, pembentukan bendera Aceh telah melanggar konstitusi negara. "Apalagi mereka menaikkan bendera itu diiringi dengan kumandang adzan, itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi," katanya.

Hasan menilai, pengibaran bendera yang lalu sarat dengan adanya intervensi pihak asing. Namun, saat ditanya intervensi dari negara manakah, dirinya enggan membeberkannya.

"Ada intervensi intelejen asing di Aceh. Jadi pergerakan Aceh itu bukan karena pergerakan rakyat. Asing memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Aceh," katanya.

++++

 
Bahas Bendera Aceh, Presiden Undang Gubernur Aceh
Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 5 April 2013 | 16:45 WIB
 
Kompas/M.Hilmi FaiqWarga mengarak bendera bulan bintang di kota banda aceh, senin (1/4/2013)
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengundang Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membicarakan polemik di Aceh, terutama masalah bendera dan lambang Aceh. Presiden berharap agar masalah tersebut selesai tak sampai dua pekan ke depan.

"Tidak ada lagi gangguan apa pun atas masalah-masalah itu. Yang jelas Merah Putih harus berkibar di seluruh Tanah Air. Daerah bisa saja memiliki lambang, tetapi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Presiden SBY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Presiden berharap agar masalah bendera dan lambang Aceh tidak ditarik ke ranah politik. Polemik bendera Aceh merupakan ranah hukum. Oleh karena itu, Presiden menugaskan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mendagri dan para dirjen Kemendagri sudah ke Aceh bertemu dengan berbagai pihak. Mereka membicarakan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Intinya, pemerintah meminta bendera dan lambang Aceh diubah lantaran mirip lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Harapan saya, pembicaraan itu berakhir dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Saya tidak ingin kita mundur ke belakang (konflik) dan saya tidak ingin ada masalah-masalah baru yang sebenarnya tidak diperlukan. Kita harus bersatu menyelesaikan pembangunan di Aceh menuju ke kehidupan masyarakat Aceh yang aman, tenteram, dan damai. Lebih spesifik lagi sejahtera," kata dia.

Sebelumnya, Zaini menyebut Pemerintah Aceh siap mencari solusi bersama dan menghindari gontok-gontokan yang tak perlu terkait polemik bendera dan lambang Aceh. Pasalnya, berlanjutnya perdamaian di Aceh jauh lebih penting.

Zaini meminta agar masyarakat Aceh bersabar dan tak mengibarkan bendera Aceh. "Saya sudah kali-kali minta supaya bersabar, sampai saatnya nanti akan berkibar, saya tak akan melarang," kata dia.

Editor :
Hindr

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Di Bali, Ditemukan 24 Kasus Gizi Buruk Pada Balita

 

Ref:  Beberapa hari lalu berita kematian anak-anak karena kelaparan di Papua.  Hari ini berita dari Bali, pulau Dewata, dikunjungi oleh ratusan ribu turis tiap tahun, diadakan pula berbagai konperensi internasional, jadi tak sedikit pula fulus yang diperoleh dari tourisme, plenti moni  dolar masuk, tetapi ternyata rakyat Bali sendiri tak menikmati fulus diperoleh dari bidang parawisata dan oleh oleh karena itu terdapat kasus kekurangan gizi. Pertanyaan klasik perlu diulang, yaitu ke kantong siapa  uang yang diperoleh dari pengolahan kekayaan alam di Papua dan begitu pun dari tourisme di Bali?
 
06 April 2013 | BP
Di Bali, Ditemukan 24 Kasus Gizi Buruk Pada Balita
Denpasar (Bali Post) -

Kasus gizi buruk dan gizi kurang akibat asupan gizi yang tidak cukup ternyata masih ditemukan di Bali. Tahun 2013 saja, ditemukan 24 kasus, di mana daerah terbanyak adalah Buleleng dengan lima kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Bali dr. Ketut Suarjaya, saat ditemui Jumat (5/3) kemarin memaparkan, jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus gizi buruk di Bali mengalami kenaikan.

Lebih lanjut dipaparkan, pada tahun 2011 ditemukan kasus gizi buruk pada anak berjumlah 63 orang dengan daerah tertinggi Klungkung mencatat 14 anak. Tahun 2012, menjadi 86 kasus dengan jumlah tertinggi daerah Karangasem sekitar 23 anak. Sementara data tahun 2013 baru ditemukan 24 kasus balita menderita gizi buruk.

Meningkatnya kasus gizi buruk di Bali mencerminkan sudah jalannya fungsi tim surveilan. Di sisi lain, juga berarti masih ada ibu yang tidak paham dalam memberikan gizi yang tepat bagi anaknya sejak dalam kandungan. Menurut Suarjaya, 30-35 persen kasus gizi buruk di Bali berasal dari keluarga miskin. "Biasanya jika dari keluarga tidak mampu, kekurangan gizi sudah terjadi pada saat dalam kandungan," ujarnya.

Namun, sebagian besar kasus gizi buruk yang ditemukan, diakibatkan balita menderita suatu penyakit sehingga memengaruhi nafsu makan dan penyerapan gizinya serta kekurangtahuan ibu mengenai pemberian gizi yang tepat pada anaknya.

Menurut Suarjaya, asupan gizi dilakukan saat anak masih di dalam kandungan. Begitu lahir di enam bulan pertama, anak diberikan ASI eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa makanan tambahan. "Dari enam bulan sampai satu tahun baru diberikan makanan pengganti ASI. Pemberian ASI tetap diberikan hingga anak berusia dua tahun," jelas Suarjaya. Melewati usia satu tahun, barulah anak diperkenalkan dengan makanan orang dewasa.

Untuk menangani kasus gizi buruk di Bali, selain memberikan informasi bagi para ibu tentang asupan gizi yang baik, anak yang menderita gizi buruk juga diberikan makanan tambahan selama 120 hari. "Pemberian makanan tambahan ini dimonitor oleh petugas posyandu, bidan desa atau tim surveilan di masing-masing daerah," papar Suarjaya. (sa
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] 20 Jemaah Ahmadiyah masih Bertahan di Masjid Al-Misbah

 

Ref:  Hari ini mengenai aliran agama minoritas, siapa tahu mungkin besok lusa mengenai etnik minoritas. Dikatakan bahwa NKRI mengakui Hak Azasi Manusia (HAM), tetapi prakteknya berbeda dengan apa yang disuarakan oleh rezim serta cecunguk-cecunguknya.
 
 
 
METROPOLITAN

20 Jemaah Ahmadiyah masih Bertahan di Masjid Al-Misbah

Laporan: Laode Yohanes
Minggu, 07 April 2013 | 11:47 WIB
ANTARA/Widodo S. Jusuf/bo
 

Metrotvnews.com, Bekasi: Setelah dipagarnya masjid Ahmadiyah oleh Pemerintah Kota Bekasi, Kamis malam lalu, hingga Minggu (7/4) pagi tadi, penjagaan masih terus dilakukan aparat Polsek Pondok Gede Kota Bekasi.

Penjagaan ini guna mencegah adanya sejumlah kelompok yang tidak senang dengan keberadaan jemaah Ahmadiyah Indonesia di Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.

Selain itu penjagaan di Masjid Al-Misbah tersebut juga dilakukan karena masih terdapat puluhan anggota jamaah ahmadiyah yang masih bertahan di masjid, meskipun terkunci dari luar.

Di masjid hingga kini masih terdapat sekitar 20 jemaah yang memilih bertahan di masjid sejak kamis malam lalu. Meskipun, masjid terkunci dan tertutup akses keluar masuknya akibat pagar seng dan kunci gembok yang dipasang Satpol PP Kota Bekasi.

Salah satu jamaah yang masih bertahan, Rahamat mengatakan hingga saat ini kondisi puluhan jamaah di masjid masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan makanan ataupun logistik lain.

Mereka masih bisa mendapatkan kiriman logistik dari jamaah yang berada di luar. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengatakan bahwa jamaah yang berada didalam masjid mendapatkan pelarangan dari pihak kepolisian untuk menerima bantuan logistik hal itu tidak benar. Hingga saat ini kepolisian mengizinkan kiriman logistik bagi mereka.
 
Jemaah memilih bertahan di masjid, karena mereka merasa bertanggung jawab dengan aset di masjid, termasuk bangunan Masjid Al-Misbah sendiri. Mereka memilih bertahan tanpa batas waktu.
 
Masjid tersebut ditutup pagar seng, karena jemaah tetap melaksanakan kegiatan, meskipun dua kali dilarang dan dipasang maklumat dilarang beraktivitas.


Editor: Edwin Tirani

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Grave Robbers and War Steal Syria’s History

 

 

Grave Robbers and War Steal Syria's History

Bryan Denton for The New York Times

Remains of the ancient city of Ebla. Its excavation has offered many insights into early Syrian civilization, but war is taking a toll on the site, like many others here.

 

TELL MARDIKH, Syria — Ali Shibleh crawled through a two-foot-high tunnel until reaching a slightly larger subterranean space. He swung his flashlight's beam into the dark.

Multimedia

A fighter opposed to President Bashar al-Assad, Mr. Shibleh was roaming beneath Ebla, an ancient ruin that for several decades has been one of Syria's most carefully studied and publicly celebrated archaeological sites. He had just made another of his many finds: he lifted something resembling a dried stick, then squeezed it between his fingers and thumb.

It broke with a powdery snap. "This is human bone," he said.

Across much of Syria, the country's archaeological heritage is imperiled by war, facing threats ranging from outright destruction by bombs and bullets to opportunistic digging by treasure hunters who take advantage of the power vacuum to prowl the country with spades and shovels. Fighting has raged around the Roman ruins of Palmyra, the ancient city in central Syria, once known as the Bride of the Desert. And the Syrian Army has established active garrisons at some of the country's most treasured and antiquated citadels, including castles at Aleppo, Hama and Homs.

For decades Ebla has been celebrated for the insights it offers into early Syrian civilization. The scenes here today offer something else: a prime example of a peculiar phenomenon of Syria's civil war — scores, if not hundreds, of archaeological sites, often built and inhabited millenniums ago because of their military value, now at risk as they are put to military use once more.

Seen from afar, Ebla is a mound rising above the Idlib plain. It was first settled more than 5,000 years ago. It eventually became a fortified walled city whose residents worshiped multiple gods, and traded olive oil and beer across Mesopotamia. The city was destroyed around 2200 B.C., flourished anew several centuries later and then was destroyed again.

The latest disruption came after war began in 2011. Once rebels pushed the army back and into nearby garrisons, the outcropping upon which Ebla rests presented a modern martial utility: it was ideal for spotting passing government military planes.

And so Mr. Shibleh and several other fighters have been posted on the mound with two-way radios, to report the approaches of the MIG and Sukhoi attack jets that have repeatedly dropped bombs on cities and towns that have fallen from Mr. Assad's control.

"I keep a watch here," he said.

He and other members of his fighting group, which calls itself The Arrows of the Right, perform a dual duty. They say they also try to protect Ebla from full-on looting by thieves who want to sort through the place with earth-moving equipment, looking for artifacts to sell on the black market.

But even if the presence of The Arrows of the Right may have prevented the site from being scoured by bulldozer blades, it has brought harm. Ebla, occupied by even a few rebels, is suffering the effects of more traffic, damage and theft.

Mr. Shibleh himself digs on the ancient mound, and he has explored its underground passages. He led the way on this day into a series of ancient crypts.

"It is another country underground," he said, crawling on his chest through tunnels he clearly knew well.

In one section of tunnel, Mr. Shibleh found a large scoop-shaped piece of bone that appeared to be as light as a wafer. It had been part of a human head. "There were too many skulls," he said. "The cave here was full of them."

Those skulls, he said, are now gone — removed by artifact hunters and then thrown away.

Grave sites are potential spots to find jewelry or figurines, as some corpses were interred with offerings and possessions. This has made Ebla, like hundreds of other sites in a country that sometimes refers to itself as an open-air archaeological museum, a tempting spot for thieves.

Ebla's crypts have not been the source of its fame. In the 1960s and 1970s the city's prominence was restored and its name became well known among archaeologists when an archaeological mission led by an Italian, Paolo Matthiae, discovered the city-state's long buried archive, which held more than 16,000 stone tablets.

As they have been translated from cuneiform script, these records written on stone have shed light on the administration, trade, theology and life in a city from another time.

"Ebla was the most important and prominent kingdom in the era of 3000 B.C.," said Cheikhmous Ali, a Syrian archaeologist and an organizer of Protect Syrian Archaeology, an association that has been documenting damage and theft of Syrian antiquities.

The Ebla tablets, he said, along with another set found in Tal Baidar, "are considered the most ancient cuneiform texts in Syria."

The meticulous excavation of Ebla's ruins had continued in the decades since the tablets were unearthed, and layer by layer had turned up more artifacts. Archaeologists had left much of the site undisturbed, for careful sifting by future teams. They hoped for more finds.

That methodical examination has recently been replaced by crude digging and crime.

After Mr. Shibleh returned above ground, children were digging holes in the undisturbed sections of the mound, seeking more artifacts. Mr. Shibleh said some people also come to the site and haul away carloads of dirt from inside the tunnels; it is ideal, he said, for making the ceramic liner for bread-baking ovens.

Dr. Matthiae did not reply to e-mail messages. But after being shown photographs taken by The New York Times of the digging and intrusion into the crypts at Ebla, Mr. Ali was dismayed. He compared the continuing damage to the destruction of antiquities in Iraq after the American-led invasion in 2003.

"This is vandalism," he said. "Destroying the site by throwing the skeletons haphazardly here and there."

He added: "A whole civilization belonging to all humanity is being destroyed."

Mr. Ali and Maamoun Abdul-Karim, who leads the Directorate General of Antiquities and Museums in Syria, said that archaeologists on both sides of the war have appealed to the combatants to avoid using ancient sites for military purposes, and to protect ruins from vandals, looters and thieves.

The effort has had only a limited effect. "Even before the situation in Syria now, we didn't have very good control," Dr. Abdul-Karim said.

Dr. Abdul-Karim said his ministry has repeatedly asked the Syrian military to refrain from occupying ancient fortresses and historic places.

With military garrisons come almost casual damage — from foot and vehicular traffic, makeshift construction, digging for bunkers and sandbags, the use of open latrines, graffiti and more — as well as the risks to the ruins from bombs and bullets.

"To the soldiers, we try by all messages from 23 million Syrians, to say: 'Do not use the archaeology sites. It is our history, it is our heritage, it is for all people, it is for the world.' "

"We cannot refuse the army," he said ruefully. "The problem is that in some areas the fighting is very strong, and we can do nothing except to give the message."

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Perbedaan Sunni-Syiah Masuk Haq dan Bathil

 

 
 

Perbedaan Sunni-Syiah Masuk Haq dan Bathil


 

Ahad, 07 April 2013

Hidayatullah.com—Bertempat di Aula Pascasarjana Kampus ITS Surabaya, Jamaah Masjid Manurul Ilmi (JMMI) menggelar Seminar Akbar bertema; "Ahlus Sunnah dan Syiah: Beda Akidah, Syariah atau Politik?"

Acara yang diselenggarakan hari Sabtu, (06/04/2013) ini adalah puncak dari rangakain acara "Gebyar Manurul Ilmi (G-Mail)" yang di ikuti oleh seluruh Lembaga Dakwah Jurusan.

Tampil sebagai pembicara adalah Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi (Direktur I nstitute for the Study of Islamic Thought and Civilizations/INSISTS dan Pimred Jurnal  Islamia), Mohammad Idrus Romli (dosen STAIN Jember dan Anggota LBM NU Jatim), dan Henry Shalahuddin, MA (dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah/STID Muhammad Natsir Jakarta). Acara  dipandu langsung oleh Bahrul Ulum  dari InPAS Surabaya.

"Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada mahasiswa tentang bagaimana  memahami  hingga kita bisa mengerti perbedaan Syiah dan Sunnah," ujar Syafruddin, penanggung jawab seminar.

Pada sesi pembicara pertama,  Dr. Hamid. Fahmi Zarkasih menyampaikan bahayanya pemikiran yang mengaggap semua agama itu benar. Sudut pandang pemikiran ini menggunakan teori relativisme, di mana menganggap kebenaran menurut Anda benar, menurut orang lain belum tentu benar.

"Pemahaman kebenaran ini  kemudian dijadikan acuan untuk membenarkan semua agama. Padahal dalam Islam umatnya harus meyakini bahwa agamanya Islam yang benar, namun tetap menghormati agama lain," ujar Hamid.

Menurutnya, menyikapi perbedaan dalam Islam bisa menggunakan tiga macam kategori rumusan dalam melihat perselisihan. Pertama adalah sesuatu yang di katakan khata' (salah) atau shawab (betul). Perbedaan dalam kategori ini masih dalam ranah ijtihadiyah atau dalam masalah –masalah furu'.

"Kalau perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, umumnya masalah furu'," ujarnya.

Kategori yang kedua adalah sesuatu yang dikategorikan haq dan bathil. Yang kedua ini, biasanya ditemukan dalam masalah salah dan benar dalam ruang akidah. Biasanya pula, konsekwensi dari perselisihan ini akan berujung pada akidah seseorang itu lurus atau salah.

Sedang kategori yang ketiga adalah, perbedaan yang bisa menjadikan seseorang itu mukmin dan kafir. Misalnya mendiskon atau menambah rukun iman. Karena menambah dan mengurangi itu bisa menjadikan seseorang itu kafir.

Berkaitan dengan masalah Syiah, perbedaan berawal dari  informasi hadits yang digunakan oleh pengikut Ali, yang dikatakan bahwa Ali lah sebenarnya yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi Wassalam untuk menjadi imam. Namun kemudian hadits ini ditolak oleh para Sahabat dan kemudian terpilihlah Abubakar Radhiallahu anhu sebagai khalifah, Imam pengganti Nabi. Hal inilah membangkitkan perlawanan pengikut Ali, kemudian menyebarkan doktrin tentang imamah. Doktrin yang mempercayai bahwa satu-satunya imam pengganti Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. [baca: Idrus Romli: Kultur Islam Indonesia Justru Melawan Syiah]

Dalam literatur Syiah dikatakan Imamah, yang artinya seorang harus mempercayai Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Imam. Barangsiapa yang tidak mempercayai Ali sebagai imam berarti kafir.

"Dalam kalangan Syiah, imamah dijadikan sebagai akidah. Sehingga hal itu yang mengakibatkan Ahlus Sunnah tidak bisa bersatu dalam masalah akidah. Jadi tidak mungkin Syiah dan Ahlus Sunnah bisa bersatu.  Namun disayangkan Syiah kurang bijak, dengan mengklaim kelompok diluar syiah telah menjadi kafir, sebagaimana tertuang dalam buku-buku mereka."

Pada sesi pembicara kedua,  Henry Shalahuddin, MA banyak menyoroti perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah.  Menurutnya,  perbedaan Ahlus Sunnah dan Syiah masuk dalam sudah kategori haq dan bathil.

"Kelompok Syiah secara peribadatan sangat berbeda dengan Ahlus Sunnah. Contoh orang Syiah harus sujud di atas gambar imam-imam mereka. Mencambuk diri sendiri ketika memperingati hari Asyuro."

Bukan sampai disitu saja perbedaannya, orang Ahlus Sunnah sangat menghormati dan mencintai para Sahabat Rasulullah termasuk Ali Bin Abi Thalib, tapi di kalangan Syiah, Sahabat selain Ali bin Abi Thalib adalah terlaknat, sehingga pengikut Syiah dianjurkan untuk melaknat Abubakar, Umar ibnu Khatab, Ustman bin Afan hingga istri Nabi Siti Aisyah.

"Begitu bencinya pada Sahabat Nabi, bahkan ada anjuran tempat yang paling bagus untuk melakukan laknat itu adalah di WC," ujar Henry.

Menurut Henry kebencian kelompok ini terhadap para Sahabat diekspresikan secara nyata dalam kehidupan, seperti lewat kata, dan tulisan. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada.

Dalam dialog ini disimpulkan bahwa ajaran Syiah telah merasuk ke dalam kehidupan umat Islam secara perlahan lewat berbagai propaganda. Semua aspek kehidupan dimasuki, mulai dari budaya, pendidikan, politik, dan penyebaran keilmuan melalui penerbitan buku. Berbagai propaganda dilakukan melalui keilmuan dengan membalikan fakta dan sejarah. Menggunakan hadits dan ayat untuk mengklaim kebenaran keimamahan-nya. Di sisi lain syiah juga disebarkan seperti menggunakan bantuan ekonomi dan bantuan pendidikan.*/Samsul Bahri

Rep: Administrator
Red: Cholis Akbar

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Fadli: Ironis, Nelayan Miskin di Negeri Maritim

 

 

Fadli: Ironis, Nelayan Miskin di Negeri Maritim

Sunday, 07 April 2013 14:58
Published Date

Jakarta, GATRAnews - Nelayan masih jauh dari sejahtera di Hari Nelayan Nasional, yang diperingati Sabtu kemarin (6/4). Ini sebuah ironi negeri maritim yang belum dimaksimalkan pemerintah.

"Banyak nelayan kita yang hidup tak sejahtera. Dari total keseluruhan penduduk miskin nasional, kurang lebih 25 persen merupakan nelayan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Minggu (7/4).

Menurutnya, kebanyakan dari mereka adalah nelayan tradisional yang ketika berlayar harus berutang modal pada tengkulak, dan ketika menjual hasilnya pun harus pada tengkulak yang sama.

Menurutnya, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan 5,8 juta kilometer persegi, Nusantara semestinya mampu memberikan kemakmuran lebih pada para nelayannya di hari jadinya tahun ini.

Namun, ungkap Fadli, saat ini yang terjadi justru sebaliknya. Negeri maritim ini mengalami ironi. Banyak nelayan kita yang hidup tak sejahtera. Hal ini terjadi karena lemahnya upaya pemerintah dalam melindungi para nelayannya, terutama nelayan tradisional. Mereka tak mampu bersaing dengan para nelayan besar dan nelayan asing.

Menurutnya, ironi negeri maritim ini bisa pula dilihat dari upaya negara yang masih minim dalam meningkatkan produksi sumber daya laut Indonesia. Buktinya, untuk ikan saja kita masih impor 281 ribu ton. Di mana semestinya, 40 produk asal ikan impor merupakan komoditas ikan yang dapat ditangkap dan dibudidayakan di Indonesia. Impor inilah yang menyebabkan ekonomi nelayan kian terpuruk.

Selain itu, sektor kelautan Indonesia juga masih minim kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dibanding Jepang dan China yang luas lautnya setengah dari Indonesia, kedua negara ini mampu memberi kontribusi 35% dari sektor kelautan terhadap PDB. Sementara Indonesia, kurang dari 30%. Padahal potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kelautan bisa mencapai  enam kali lipat  nilai APBN Indonesia.

"Fakta ini, menunjukan upaya pemerintah masih minim menggunakan kekayaan laut untuk kemakmuran rakyat. Sebuah ironi di negara bahari. Semoga hari nelayan nasional ini, bisa menggerakkan pemerintah agar lebih perhatian pada pembangunan sektor kelautan dan para nelayan kita," harap Fadli. (IS)

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Muhaimin Geram TKI Taiwan Dibebani Bunga Tinggi

 

 
 

Muhaimin Geram TKI Taiwan Dibebani Bunga Tinggi

Jakarta, GATRAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar geram dengan tingginya bunga pinjaman dan biaya administrasi yang kerap dikeluhkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan.

"Menakertrans merasa geram dan meminta kepada Kepala BNP2TKI sebagai pelaksana operasional agar turun tangan, segera fokus mengevaluasi tingginya bunga dan biaya administrasi tersebut," kata Staf Khusus Menakertrans, Dita Indah Sari, di Jakarta, Minggu (7/4).

Menurutnya, karena tingginya bunga dan biaya administrasi tersebut, maka keterlibatan lembaga-lembaga pembiayaan harus ditinjau kembali. "Buat apa dipertahankan jika merugikan TKI?" cetusnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, imbuh Dita, Menakertrans tengah mempertimbangkan usulan kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, juga Atase Naker di sana, agar diadakan tender terbuka untuk menentukan lembaga pemberi pinjaman pada TKI.

"Yang bunga dan biaya adminnya paling rendah itulah yang diberi kepercayaan. Atau kita kembalikan saja seluruhnya pada skema KUR TKI," ungkapnya.

Dita menuturkan, tingginya bunga dan biaya administrasi dikeluhkan para TKl di Taiwan kepada Kemenakertrans, khususnya untuk profesi care givers, perawat di panti jompo dan PRT. Jumlah TKI dengan profesi tersebut di Taiwan adalah 157.403 orang atau 82% dari total jumlah TKI di sana.

Bunga dan biaya administrasi bank yang harus dibayar TKI Taiwan, nilainya abnormal, berkisar antara 39-41 persen, dengan masa cicilan 9 bulan. Menurut Dita, ini sangat memberatkan TKI. Lembaga pinjaman harusnya bertindak sebagai pemberi solusi, bukannya memeras keringat TKI dengan dalih biaya administrasi dan bunga.

Sebagai contoh, bank China Trust mewajibkan TKI membayar Rp 27.970.353 untuk pokok pinjaman sebesar Rp 19.835.866. Berarti akumulasi bunga dan biaya administrasinya adalah Rp 8.132.705 atau sekitar 41% dari pokok utang. Sebagai perbandingan, patokan maksimal bunga kartu kredit dari BI per 2013 saja maksimal 35,4 persen per tahun.

Di samping China Trust, ungkap Dita, sejumlah lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman biaya penempatan TKI, antara lain BPR Sentra Dana Makmur, BPR Tata Karya Indonesia, Yudha Bank, Induk Koperasi Syariah, BPR Intidana Sukses Makmur, Huanan Commercial Bank, dan lainnya.

"Lembaga keuangan tersebut rata-rata menerapkan suku bunga dan biaya admin yang hampir sama," ungkapnya.

Untuk mengungkapnya, Kemenakertrans tengah menelusuri korelasi kemungkinan apakah para pemilik lembaga pembiayaan tersebut juga pemilik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Penyedia Jasa Tenga Kerja Indonesia (PJTKI).

"Kami sedang menelusuri, apakah di balik pemilik lembaga-lembaga tersebut juga ada yang pemilik PPTKIS atau PJTKI. Menakertrans segera menyurati lagi Menteri Tenaga Kerja Taiwan, mempertanyakan hal tersebut," ujarnya.

Untuk itu, imbuh Dita, Kemenakertrans juga akan memanggil lembaga-lembaga pendanaan TKI tersebut, untuk merevisi hitungan biaya-biasa yang tinggi tersebut secepatnya. "Kredit mencekik leher ini tidak bisa ditolerir," pungkasnya. (IS)

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___