teks foto: Wakapoldasu Brigjen Pol Adhi Prawoto SH dan Sastra SH, MKn didampingi Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, SH, MH usai hadir sebagai narasumber dalam Dialog Publik "Menggelorakan Perang Terhadap Narkoba" di Hotel Danau Toba Medan, Jumat (22/4) lalu
Dialog Publik Menggelorakan Perang Terhadap Narkoba
Sastra SH, MKn : Pemuda Harus Aktif dalam Memerangi Narkoba
Medan,
Tokoh pemuda Sumut, Sastra SH MKn mengajak para pemuda baik untuk mengubah perilaku pasif menjadi pemuda yang aktif untuk melakukan perang terhadap narkoba. Sastra juga meminta agar pemuda yang terorganisir dalam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan melakukan perlawanan terhadap perilaku-perilaku narkoba.
"Para pemuda harus aktif dan melakukan perlawanan terhadap perilaku narkoba. Kepasifan pemuda selama ini dalam memerangi narkoba karena ada unsur ketakutan. Namun saat ini harus diubah, para pemuda harus berani untuk memerangi narkoba dan tidak takut kepada para bandar narkoba," kata Sastra SH, MKn dalam Dialog Publik "Menggelorakan Perang Terhadap Narkoba" yang digelar Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Sumut dan Gerakan Anti Narkoba (Granat) Kota Medan di Royal Room Hotel Danau Toba Internasional (HDTI) Medan, Jumat (22/4/2016).
"Seharusnya pemimpin Ormas dan OKP bisa mengedukasi anggotanya agar berani perang terhadap narkoba. Di sisi lain di lapangan para bandar narkoba baik skala besar dan kecil sifatnya dermawan, sikapnya sangat baik di lingkungan. Ini diperparah lagi pemuda-pemuda banyak yang meminta sumbangan. Dan para Bandar ini menunggu para pemuda meminta bantuan," terang Sastra yang akan turut bertarung memperebutkan jabatan ketua dalam Muswil Pemuda Pancasila Sumut yang akan dilaksanakan pada Jumat-Sabtu 29-30 April 2016 yang akan datang.
Untuk itu menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan sekaligus Ketua DPC Granat Kota Medan ini sudah saatnya pemuda perang terhadap narkoba. Pemuda ditekankannya jangan takut disebut "Kibus" (pemberi informasi kepada aparat) kalau dekat dengan polisi. Jangan takut dekat dengan polisi, kondisi ini yang selalu menghantui pemuda.
"Kalau untuk yang baik kenapa kita takut? Kita harus melawan karena tidak mungkin polisi melakukannya sendiri, harus dibantu oleh pemuda dan stake holder Sumut harus mendorong program kepolisian," cetus Sastra yang juga Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Medan ini dengan gaya khasnya yang tegas.
Sebelumnya Wakapoldasu Brigjen Pol Adhi Prawoto SH mengatakan, narkoba termasuk jenis kejahatan transnasional bersama terorisme, cybercrime, money laundry, penyelundupan senjata dan perampokan di laut. Presiden mengatakan bangsa Indonesia sedang dalam darurat narkoba, data dari BNN angka kematian akibat narkoba 12.044 orang pertahun atau 33 orang per hari.
"Yang paling kita takuti apabila narkoba merusak anak-anak bangsa yang mengakibatkan bangsa kehilangan generasi (lost generation), itu jangan sempat terjadi. Negara akan hancur sehingga negara kita bisa dijajah lagi, inilah gambaran yang mengerikan. Maka diharapkan keikutsertaan para pemuda untuk turut mendukung memerangi narkoba yang setiap tahun tren terus naik ini," paparnya sambil mengajak Sastra untuk memberikan kontribusi pemikiran dan edukasi bagi para pemuda untuk menjauhi dan memerangi narkoba.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan, SH, MH mengatakan dalam Rapat kerja Komisi III bersama Kapolri belum lama ini, paling banyak menggunakan waktu hampir 8 jam yang menonjol dan paling banyak dibicarakan adalah masalah narkoba, karena ini sudah jadi fenomena 5 tahun terakhir di negara kita ini.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Kepala BNN Pusat Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) mengeluhkan minimnya anggaran BNN. Tapi dari catatan sejak tahun 2008, anggaran BNN hanya Rp 328 miliar tapi tahun 2016 sudah ditingkatkan Rp 1,4 triliun. Diharapkan anggaran itu sekurang-kurangnya 30% digunakan untuk upaya-upaya pencegahan dan penindakan, tempat-tempat rehabilitasi juga harus jadi program pemerintah.
Setiap Polda, bila memungkinkan juga Polres ada tempat-tempat rehabilitasi. Tapi aparat penegak hukum, khususnya polisi jangan mengkomoditikan tempat rehabilitasi. Karena sering kali terdengar seharusnya pengedar diganti pasalnya menjadi pemakai sehingga punya hak untuk rehabilitasi. Anggaran Polri tahun 2006 anggarannya baru Rp 16 triliun, 10 tahun kemudian (tahun 2016) anggarannya naik menjadi Rp 67,2 triliun.
Dia mengungkapkan seperti apa yang disinyalir Ketua PPATK beberapa hari yang lalu bahwa Rp 3,2 triliun uang transaksi narkoba yang terjadi di Indonesia. Memang tidak gampang bagi institusi penegak hukum dan Birokrasi untuk memberantas narkoba. Trimedya mengajak wali kota melakukan test narkoba seminggu sekali sampai ke kelurahan. Supaya bisa diyakini aparatur sipil dan militer, Polri termasuk partai politik bebas narkoba.
Ketua panitia Boydo HK Panjaitan SH mengatakan, gelora besar untuk perang terhadap narkoba harus dimiliki oleh pemuda. Untuk itu sudah saatnya Organisasi Kepemudaan (OKP) maupun Ormas dipimpin oleh pemuda yang profesional.
