Thursday, June 13, 2013

[batavia-news] 12 Ormas Islam Mendesak Penghentian Pengiriman TKW

 

Ref:  Sulit bagi rezim neo-Mojopahit untuk menghentikan pengiriman TKW/TKI, sebab para tenaga kerja ini selain  mendatangkan jumlah devisa yang sangat besar  ke kas rezim dan  ke kantong-kantong  penguasa serta konco bin sahabat. Diperkirakan kas rezim menerima US$ 7 miliar dollar per tahun. Jumlah ini termasuk nomor dua setelah pendapatan export komoditi dagang.   Maka oleh sebab itu para TKW/TKI disebut pahlawan devisa.   Kalau dihendikan pengiriman TKW maka  bukan saja  devisa  yang mengalir berkurang  drastis, tetapi pada pihak lain rezim harus  bisa siapkan lapangan kerja yang dapat menampung  para TKW ini mau pun  tenaga kerja yang bertambah tiap tahun akibat dari pertumbuhan penduduk, suatu dilema bagi rezim untuk mempunyai politik mujarab untuk mengatasi pengangguran yang sangat ketat bertalian dengan kemiskinan penduduk.
 
 
 
Kamis, 13 Juni 2013 08:55 WIB

12 Ormas Islam Mendesak Penghentian Pengiriman TKW

Dody P — HARIAN TERBIT

 
stop pngiriman tkw

JAKARTA — Pemerintah didesak segera menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Langkah ini menyusul kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jedah, Arab Saudi lantaran over crowdit jumlah TKW.

Permintaan penghentian itu disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siraj mengingat sudah banyak sekali TKW yang bekerja di Arab Saudi mengalami penganiayaan dan penyiksaan. LPOI sendiri merupakan koalisi dari sedikitnya Ormas 12 Islam di negeri ini seperti NU, Muhammadiyah, PUI, Persis, Al Irsyad dll.

"Masih banyak negara yang memperlakukan TKI atau TKW dengan baik, dengan sangat berat saya katakan, kalau Taiwan dan Hongkong jauh lebih baik memperlakukan TKI. Itu saya tahu sendiri dan saya lihat sendiri dan bukan dari orang," katanya di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat, kemarin.

Negara-negara lain, kata Said Aqil lebih memberikan ruang terhadap TKI, diantaranya dengan memberikan hari libur, uang lembur, dan lainnya. Tentu hal itu berbeda jauh dengan kondisi yang ada di Arab Saudi.

Apalagi, Arab Saudi hingga kini belum mau menandatangani Mou mengenai perlindungan tenaga kerja. Sedangkan negara lain sudah menandatanganinya. "Padahal, negara-negara lain sudah menandatangi MoU itu, tapi Arab Saudi belum mau untuk menandatanginya," pungkasnya

Dia menambahkan, penghentikan pengiriman TKW ini merupakan solusi terbaik dan strategis agar martabat bangsa tidak direndahkan, kecuali tenaga kerja pria.

Said Aqil menjelaskan desakan penghentian pengiriman TKW ke negara tersebut sudah pernah dia sampaikan, sejak tahun 1985 kepada Menteri Tenaga Kerja RI saat masih dijabat Soedomo dan Kedubes RI untuk Arab Saudi Akhmad Tjipto Soediro. Alasan yang dikemukakan saat itu karena di negeri tersebut tidak ada Ormas, LSM dan lainnya yang bisa mengungkapkan apakah orang itu benar-benar bersalah hingga berlakunya hukum kisos.

Orang Arab dalam melakukan hukuman sangat tertutup serta dalam masalah hukuman pancung siapapun tidak ada yang bisa membela kecuali ahli waris. "Raja Faisal saja ditembak mati oleh keponakannya, hingga akhirnya keponakannya itu dihukum pancung. Walaupun orang tuanya sudah meminta maaf," kata Said.

TIDAK SERIUS

Anggota Komis IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Jeddah memperlihatkan kinerja dan koordinasi Pemerintahan SBY buruk. Kasus kelebihan TKI terjadi setiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan. Celakanya tiap tahun terulang kembali kasus serupa.

Rieke menilai pemerintah tidak memiliki strategi. Ketika Pemerintah Saudi memberi kemudahan, Pemerintah SBY tidak memanfaatkan dengan serius. "Lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Padahal anggaran perlindungan TKI di luar negeri mencapai Rp 1 triliun," kata Rieke.

Persoalan lain status SPLP (paspor sementara) yang dikeluarkan Perwakilan RI di Saudi tidak jelas manfaatnya. Biasanya SPLP digunakan bagi yang di deportasi. Imigrasi Saudi menyatakan SPLP tidak bisa digunakan, dan meminta dokumen dan data TKI lama yang umumnya masih dipegang majikan.

Ia juga menerangkan, selama ini banyaknya perempuan yang memutuskan untuk menjadi TKW karena problem pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh pemerintah Indonesia yang kapitalistik sehingga menyebabkan banyaknya pekerja yang tidak terserap. "Mereka menjadi TKW karena kehidupan mereka tidak terpenuhi secara layak," ujarnya.

Padahal, menurutnya, bukanlah sesuatu yang sulit bagi pemerintah untuk memberikan mereka pekerjaan yang layak dan mengatasi kemiskinan bangsa tidak harus mengeksploitasi perempuan. Oleh karena itu, solusi satu-satunya adalah menghentikan total pengiriman TKW ke luar negeri.

"Stop totally pengiriman TKW ke seluruh negara yang menjadi pengiriman TKW. Penghormatan terhadap perempuan adalah mutlak, harga mati dan kehormatan perempuan seharusnya dilindungi bukan dieksploitasi," tegas Rieke.

Editor — Maghfur Ghazali
Baca Juga

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment