Sunday, October 20, 2013

[batavia-news] MRP Tidak Pernah Dilaporkan Penggunaan Dana Otsus

 

res. Dana otsus hanya untuk mereka yang ditunjukan oleh rezim pusat, maka oleh karena itu MRP yang diangkat oleh rakyat tidak diberikan laporan sebab mereka dianggap tidak mewakili rakyat. Begitulah akal bulus rezim berkuasa.
 
 
 
MRP Tidak Pernah Dilaporkan Penggunaan Dana Otsus
Irsye Simbar | Sabtu, 19 Oktober 2013 - 18:30 WIB
: 62
 

(Foto/papua.go.id)
Pemandangan papua (ilustrasi)
Ketua MRP PB meminta agar pemerintah daerah juga melaporkan pertanggung jawaban rinci per SKPD.
 
MANOKWARI- Selama ini Majelis Rakyat Propinsi (MRP) Papua Barat tidak pernah mendapatkan laporan dari pemerintah tentang penggunaan dana otonomi daerah (Otsus). Karenanya, MRP Papua Barat tidak mengetahui kemana saja penggunaan dana otsus di distribusikan.

"Kami tidak pernah diberi informasi dan data soal distribusi dana-dana itu. Padahal kami sudah sering meminta," kata Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte di Manokwari, Jumat (18/10).


Vitalis menyatakan, selama ini MRP PB tidak pernah mendapatkan tembusan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Otsus. Mestinya sebagai lembaga kultur orang asli Papua MRP memperoleh laporan penggunaan dana Otsus dari pemerintah daerah. "Ini terasa janggal karena ketika dimintai tanggapan saat evaluasi Otsus, MRP tak bisa menjelaskan," katanya.

Ketua MRP PB meminta agar pemerintah daerah juga melaporkan pertanggung jawaban secara rinci per SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) dan wilayah pekerjaan. ''Uang ini yang selalu ditagih. Karena itu, SKPD terkait harus memberikan laporan,''tegasnya.

Setiap tahun alokasi dana Otsus  yang dikucurkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua Barat terus bertambah. Vitalis Yumte meminta agar dana yang mencapai triliunan rupiah tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara baik demi kesejahteraan orang asli Papua.
         
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa dana Otsus seharusnya diprioritaskan untuk bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah dituntut betul-betul membuat perencanaan yang jelas untuk perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

"Anggaran untuk kesehatan itu harus jelas digunakan untuk membangun apa," ujarnya.
         
Berdasarkan pengamatan MRP dana Otsus yang dikelola SKPD (satuan kerja perangkat daerah) patut dipertanyakankarena dapat memunculkan kecurigaan dan kebencian rakyat terhadap pemerintah. 

Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment