(dok/antara)
Buruh gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan organisasi buruh lainnya melakukan unjuk ras
JAKARTA – Demonstrasi buruh yang berlangsung di sejumlah tempat di Indonesia mulai Senin (28/10) hingga Selasa (29/10) merupakan aksi pemanasan sebelum dilakukan mogok nasional pada Rabu (30/10) hingga Jumat (1/11).
Mogok nasional tersebut sekaligus menjadi pernyataan sikap penolakan buruh terkait penetapan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) dan upah minimum.
Pemerintah khawatir aksi tersebut akan memicu kejengkelan masyarakat, merusak iklim investasi, dan membuat pengusaha memindahkan investasinya ke tempat lain. Sementara itu, para pengusaha lebih rileks dengan menyebut bahwa sebagian serikat buruh masih bisa diajak bicara dan mogok merupakan hak buruh.
Terkait penetapan besaran KHL DKI Jakarta yang ditetapkan pemerintah dan pengusaha sebesar Rp 2.299.860, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pihaknya tidak setuju. Menurutnya, penetapan tersebut tidak sah karena tidak dihadiri unsur buruh dan juga akademikus.
"Serikat buruh menginginkan KHL itu Rp 2.767.320, karena kami menggunakan metode regresi sampai Desember 2014, dan ketemulah angka tersebut. Kalau dari pengusaha dan pemerintah minus akademikus, mereka kan merata-ratakan saja jumlah itu (Rp 2,29 juta-red)," ujarnya kepada SH, Selasa (29/10).
Said mengatakan jika KHL Rp 2,76 juta dengan menggunakan 60 item KHL, jika ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014, muncullah upah minimum Rp 3,3 juta.
Jika besaran KHL yang ditetapkan pemerintah dan pengusaha sebesar Rp 2,29 juta, upah minimum yang akan didapat menurut Said tidak akan mencapai Rp 3 juta. Said mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan final dan masih akan terus dibicarakan selama kurang lebih seminggu ini.
Terkait aksi mogok nasional yang akan dilakukan pada Kamis hingga Jumat mendatang, Said mengatakan pihaknya sudah mengungkapkan hal ini kepada pihak perusahaan. Selain itu, demonstrasi yang selama ini dilakukan kaum buruh menurutnya sudah sesuai dengan undang-undang karena lewat dialog tidak ditemukan jawaban, sehingga kaum buruh turun ke jalan.
Selain itu, Said mengatakan ada beberapa hal lain yang dituntut para buruh, yaitu jaminan kesehatan seluruh rakyat yang harus diberikan pada 1 Januari 2014, penghapusan outsourcing, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan mencabut UU Ormas.
Dialog
Dihubungi terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat buruh agar menggeser pola perjuangannya dari gerakan turun ke jalan dan mogok kerja menjadi gerakan dialog sosial.
"Jangan sampai aksi buruh ini membuat jengkel semua pihak. Misalnya jangan bikin macet, intimidasi, pemaksaan dan sweeping ataupun berbuat anarkistis. Hal-hal seperti itu akan menghancurkan cita-cita awal perjuangan buruh dan kepercayaan masyarakat pada perjuangan buruh," kata Muhaimin, Senin.
Berdasarkan data Kemnakertrans, serikat buruh saat ini terdiri dari enam konfederasi serikat, 92 federasi, 11.852 serikat di tingkat perusahaan, dan 170 serikat buruh di BUMN dengan jumlah total keanggotaan seriikat buruh sebanyak 3.414.455.
Ia menekankan, buruh juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha dan industri, terutama industri padat karya yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Banyak industri padat karya geser tempat dari Jabodetabek ke Semarang, Kendal, Blora, dan daerah Jateng lain. Nanti kalau di sana naik juga akhirnya matilah industri padat karya. Itulah yang kita takutkan. Makanya harus seimbang," katanya. Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat pendidikan buruh yang masih didominasi lulusan SD dan SMP. "Jangan skill-nya rendah, namun penghasilan minta naik. Itu tidak bisa," ujar Muhaimin.
Namun, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, menuding forum dialog yang dilakukan selama ini tidak pernah mendapatkan respons positif dari pemerintah.
"Ya mau tidak mau buruh turun ke jalan. Mogok atau aksi yang kami lakukan adalah hal yang patut dilakukan karena pemerintah tidak pernah berpihak kepada kami," tuturnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani, mengatakan pihaknya tidak berwenang melarang aksi yang dilakukan para buruh. Ini karena para pengusaha memang tidak dapat melakukan tindakan apa pun.
"Yang pasti setiap perusahaan melakukan komunikasi di internal perusahaan mereka. Selain itu, ada forum dialog yang dilakukan dengan kaum buruh," katanya.
Menurut Franky, pihak perusahaan hanya dapat mengelola pekerjanya dari dalam. Para pengusaha pun tidak dapat melakukan apa-apa jika para buruh melakukan aksi demo hingga turun ke jalan besar, karena ranahnya sudah milik pemerintah. Selain itu, Franky mengatakan kaum buruh yang melakukan aksi terbagi menjadi dua, yaitu aktivis buruh dan serikat kerja.
"Ada aktivis yang turun ke jalan atau melakukan apa pun untuk bargaining position, tetapi ada juga yang serikat kerja yang menurut saya lebih realistis, karena melakukan jalan dialog," ia menjelaskan.
Di Tangerang, terkait tuntutan buruh yang mendesakkan kenaikan upah hingga Rp 3,7 juta per bulan, Apindo Kabupaten Tangerang menuding tuntutan itu tidak realistis. "Tuntutan UMK sebesar itu tidaklah realistis. Untuk itu, kami pastikan akan menolak tuntutan buruh tersebut," ujar Sekretaris Jenderal Apindo Kabupaten Tangerang, Juanda Usman.
Menurutnya, dari hasil survei bersama dewan pengupahan, KHL di Tangerang hanya Rp 2,5 juta. Artinya, kenaikan UMK tahun 2014 tentunya akan di bawah angka tersebut, meski juga akan berada di atas UMK tahun 2013 sebesar Rp. 2,2 juta. Juanda memastikan, bila keinginan buruh tetap dipaksakan, dipastikan banyak perusahaan padat karya di Kabupaten Tangerang akan gulung tikar.
Ketua Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya, Riden Hatam Azis, justru mengklaim tuntutan buruh terkait besaran UMK 2014 sebagai "harga mati" yang tidak bisa ditawar dan akan terus diperjuangkan buruh.
Selama ini, kata Riden, penetapan upah buruh di Indonesia selalu berada di bawah inflasi dan di bawah KHL. Fakta menunjukkan bahwa upah buruh di Indonesia merupakan yang terendah di kawasan ASEAN, meski lebih tinggi di atas Vietnam.
Terkait kemungkinan akan banyak pengusaha yang gulung tikar atau hengkang akibat tuntutan buruh, Riden mengatakan hal itu cuma gertak sambal dan akal-akalan pengusaha yang bernaung dalam Apindo.
Tidak Ditunggangi
Pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai bahwa rencana mogok nasional yang akan dilakukan buruh, murni karena tuntutan mereka untuk menyejahterakan kaum buruh di Tanah Air. Karena itu, baik pemerintah maupun pengusaha jangan hanya bisa menstigma gerakan yang murni dari buruh, tanpa berusaha mendengar dan mewujudkan tuntutan buruh.
Ia melihat kekhawatiran sebagian kalangan bahwa aksi buruh ini "ditunggangi" kurang tepat. Pasalnya, jauh sebelum pesta politik di tahun depan, buruh di Indonesia telah sering melakukan aksi agar suara dan tuntutan mereka didengar dan dipenuhi pemerintah serta pengusaha.
"Sejauh ini pergerakan buruh di Indonesia belum terlihat ditunggangi oleh kekuatan partai tertentu. Kalaupun iya, hal itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perjuangan buruh. Ini karena buruh sudah pandai dan selektif dalam memilih isu di setiap aksi mereka," tuturnya.
Guna menepis tudingan negatif pada buruh, Arie mengimbau kepada buruh agar mampu menjebol sekat-sekat antarkelompok di masyarakat. Buruh sebaiknya juga merangkul dan mengajak kelompok marginal lainnya seperti kaum miskin kota, kaum petani dan nelayan, serta kaum mahasiswa, untuk mewujudkan dambaan seluruh masyarakat, agar dapat hidup lebih sejahtera.
Pengamanan
Guna mengantisipasi mogok nasional ini, jajaran kepolisian akan menerjunkan 17.276 personel untuk mengamankan puncak aksi mogok nasional yang dilakukan para buruh, Rabu (30/10) besok. Diperkirakan ada puluhan ribu buruh yang terlibat dalam aksi tersebut. Pengamanan akan dipusatkan di titik-titik kawasan industri atau pabrik yang akan menjadi konsentrasi massa buruh.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, penempatan 17.276 personel tersebut akan dilakukan untuk mengamankan titik-titik aksi dan sejumlah tempat objek vital serta lokasi rawan aksi. Rikwanto menjelaskan, jumlah personel tersebut merupakan gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP DKI Jakarta.
Ia menambahkan, aksi mogok nasional kali ini berbeda dengan aksi Mayday yang rutin terjadi setiap tanggal 1 Mei, di mana konsentrasi massa ada di kisaran kawasan Monas, Bundaran HI, gedung MPR/DPR, dan Istana Negara. Menurutnya, pada aksi mogok nasional, massa lebih terkonsentrasi di kawasan industri atau lingkungan kerja masing-masing.
Markas Besar Kepolisian RI menegaskan, aparat yang diterjunkan ke lapangan telah diperintahkan untuk mencegah demonstrasi buruh mengarah pada pemblokadean jalan. "Tidak boleh mereka unjuk rasa di luar. Tidak boleh ada blokade jalan, blokade jalan tol," ujar Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, Kepala Dvisi Humas Mabes Polri, di Jakarta, Senin.
Mabes Polri telah menyiapkan 1.100 personel kepolisian atau 11 Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk mendukung pengamanan yang telah dikerahkan kepolisian daerah. (Saiful Rizal/Parluhutan Gultom/Ruhut Ambarita)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment