(SH/Don Peter)
DEMO BURUH - Ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senin (21/10).
Aksi-aksi buruh digelar sejumlah serikat dan konfederasi buruh di sejumlah daerah dan juga ibu kota menjelang rencana mogok nasional. Senin (21/10) ini, ribuan buruh di bawah bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi di depan DPR sebelum kemudian menggelar acara
"Dialog Kebangsaan" di Gelora Bung Karno. Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, antara lain mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, Ketua Umum PGRI Sulistiyo, serta Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sekitar 20.000 buruh akan bergabung dalam aksi yang dimulai pukul 10.30 WIB ini. Menurutnya, aksi yang digelar hari ini merupakan "aksi pemanasan" jelang mogok nasional.
Ia mengklaim mogok nasional akan dilakukan 3 juta buruh di 200 kabupaten kota se-Indonesia. "Bahkan, bila pemerintah tetap tidak mendengarkan tuntutan buruh, mogok nasional 2013 yang akan ditambah menjadi lima hari berturut-turut. Saat ini, sudah ada pemanasan aksi dimulai dari Batam, Semarang, Manado, dan Bitung yang dilakukan pada 21 Oktober ini," ia menegaskan.
Ada empat tuntutan yang disampaikan buruh, yakni tuntutan pelaksanaan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 secara keseluruhan, kenaikan upah minimum sebesar 50 persen, penghapusan sistem alih daya, dan mendesak disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga.
Menurut Said, pemerintah harus memastikan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan orang miskin dan tidak mampu 125 juta orang. "Jika pemerintah hanya menganggarkan 86,4 juta orang, kami menolak karena ini sama dengan program Jamkesmas," ia menegaskan.
Hari ini sejumlah aksi unjuk rasa dan mogok juga digelar buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) di beberapa daerah. Di Subang, puluhan ribu buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati untuk menuntut upah layak.
KASBI mengklaim ada sekitar 50.000 buruh yang turun dalam aksi tersebut. Menurut Pengurus Pusat KASBI Parto, aksi ini merupakan aksi yang dikoordinasi sejumlah serikat buruh di Subang. Selain KASBI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sejumlah serikat buruh lainnya mengoordinasi aksi bersama ini. Mereka menuntut upah minimum Rp 2,2 juta per bulan.
Hari ini juga masih berlangsung aksi mogok ratusan buruh di Tangerang, juga aksi penolakan PHK di Karawang. Terkait aksi mogok nasional, Parto mengatakan bahwa KASBI memberikan dukungan penuh, dengan catatan aksi mogok digelar di kawasan pabrik. "Jadi tak perlu datang ke Jakarta," ujarnya.
Tuntutan Upah Wajar
Terkait tuntutan kenaikan upah minimum 50 persen dan Rp 3,7 juta untuk buruh Jakarta, hampir seluruh serikat buruh sepakat bahwa tuntutan tersebut wajar. Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Iswan Abdullah mengatakan, angka itu didapat dari hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen dan inflasi sebesar sembilan persen.
"Berdasarkan hasil survei pasar yang dilakukan Dewan Pengupahan dari unsur buruh dengan menggunakan metode regresi atau proyeksi sesuai dengan Permenakertrans 13/2012 didapat upah minimum di DKI Rp 3,7 juta," tuturnya, Senin.
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh Dedi Hartono meminta pemerintah provinsi setempat melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar memperbaiki kualitas hitungan item Komponen Hidup Layak (KHL).
"Terutama item rumah yang sebelumnya Rp 650.000 per bulan sedapat mungkin naik menjadi Rp 800.000 per bulan karena naiknya harga sewa rumah di DKI Jakarta," ujarnya.
Dia mengatakan, harga sewa rumah dengan tiga ruangan berada pada kisaran Rp 650.000-950.000 per bulannya. Item KHL lainnya, yakni transportasi. Idealnya sebesar Rp 13.000 per hari, bukan Rp 11.500 per hari.
"Setelah item KHL disempurnakan maka digunakan metode regresi (proyeksi KHL tahun depan) untuk menghitung KHL," ia menambahkan.
Menurutnya, KHL berpatokan pada perhitungan KHL 2013 dan akan sangat tidak relevan bila KHL tersebut diterapkan pada tahun berikutnya.
Sosialisasi BPJS
Di tengah tuntutan buruh tersebut, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara peluncuran gerakan nasional dan sosialisasi BPJS Kesehatan.
Dalam acara yang berlangsung di Kompleks Secapa Polri Sukabumi, Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, menyaksikan penandatanganan komitmen 140 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyukseskan BPJS kesehatan.
Saat ini, pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan masyarakat untuk kelompok miskin dan tidak mampu sebanyak 86,4 juta jiwa. Pada awal 2014, jaminan kesehatan nasional akan menyatukan jaminan kesehatan aparat negara (eks Askes dan TNI-Polri), masyarakat miskin tidak mampu (eks program Jamkesmas), dan pekerja formal (eks Jaminan Kesehatan Jamsostek). (Ant/Fransisca Ria Susanti)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment