Sunday, February 23, 2014

[batavia-news] Mengusut Akal-akalan Akil

 

res : Siapa yang menentukan Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pasti dia atau mereka itu mempunyai kongkalikalikong kepentingan rezim neo-Mojopahit.
 
 

Mengusut Akal-akalan Akil

Sabtu, 22 Febuari 2014
KEPRIHATINAN banyak kalangan bahwa negeri ini surplus politisi tapi defisit negarawan bukanlah isapan jempol. Prinsip primus inter pares yang berarti bahwa hanya mereka yang terbaik di antara yang terbaiklah yang layak menempati kursi lembaga negara, justru kian jauh panggang dari api.

Banyak lembaga negara terhormat yang mestinya diisi oleh orang-orang terhormat pula, faktanya justru ditempati oleh mereka yang belum sepenuhnya 'selesai' dengan dirinya sendiri. Maka muncul di sana-sini perilaku lancung dari elite negeri dengan intensitas yang kian parah dan sulit dihentikan.

Itulah gambaran saat kita menyaksikan sidang perdana atas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/2) lalu. Akil yang mantan salah satu ketua lembaga tinggi negara menjadi terdakwa kasus suap penanganan sengketa pemilu kada Gunung Mas dan Lebak.

Namun, dalam dakwaan jaksa juga terungkap bahwa utak-atik dan akal-akalan Akil membuat ia diindikasikan meraup uang Rp53 miliar dari 14 pemilu kada lainnya.

Akil sukses membuat demokrasi dan politik di negeri ini semakin mahal. Bahkan, jaksa menyebut nilai aset dan kekayaan mantan politikus Partai Golkar itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang mencapai sekitar Rp161 miliar.

Betul bahwa yang tersaji di Pengadilan Tipikor Jakarta itu masih berupa dakwaan. Namun, jangan lupa bahwa dakwaan tersebut disusun dari sebuah operasi tangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti yang komplet dan faktual plus keterangan sejumlah saksi.

Karena itu, KPK tidak boleh berhenti hanya mengusut peran Akil di Gunung Mas dan Lebak. Kita yakin seyakin-yakinnya KPK telah mengantongi bukti awal tentang peran berbagai pihak dalam kasus Akil.

Ke-14 pemilu kada yang disebut dalam dakwaan jaksa jangan hanya berhenti sebagai ornamen jeratan hukum, lalu selesai ketika vonis dibacakan. Kita mendorong KPK untuk menyelisik kasus sengketa pemilu kada itu secara tuntas.

Pengungkapan sengketa pemilu kada bisa jadi momentum untuk memutus mata rantai politik transaksional yang merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah dan dibangga-banggakan ke seluruh dunia. Buru semua yang bersangkut paut dengan dugaan penyuapan dan permainan di pemilu kada tersebut.

Penyelesaian tuntas perkara Akil juga akan menjadi titik penting menyeleksi siapa yang berhak menjadi pejabat negara dengan kualitas negarawan, bukan sekadar politisi. Seorang negarawan jelas memikirkan bagaimana kontribusi dia untuk negara, sedangkan seorang politikus memikirkan sebaliknya.

Sudah hampir dua windu negeri ini memasuki periode reformasi. Akan tetapi, selama itu pula rakyat terus menyaksikan elite negeri ini dengan kualitas tak sampai medioker, bahkan dengan integritas di titik nadir, hilir mudik datang dan pergi mengisi jabatan-jabatan lembaga negara.

Jika situasi seperti itu terus-menerus dibiarkan, negeri ini bukan saja defisit negarawan, melainkan juga bisa jatuh menjadi negara gagal

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment