Siapa gerombolan bersenjata
bercadar yang menyerbu Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, belum
diketahui. Pimpinan Kopassus yang telah membantah anak buahnya terlibat,
harus membuktikan hal itu agar tidak membuat masyarakat curiga.
Pendiri Public Virtue Institute (PVI), Usman Hamid beranggapan penting bagi pimpinan Kopassus setempat untuk membuktikan fakta yang terjadi di lapangan dan bukan hanya mencoba menyangkal keterlibatan anggotanya.
Bahkan dia menyatakan ada berbagai hal yang akhirnya mendukung kecurigaan pada korps baret merah tersebut.
"Wajar jika ada kecurigaan, sebab di dalam pendidikan dan pelatihannya pasukan elite seperti Kopassus memang dilatih untuk mempunyai kemampuan menyerang, menculik, menyandera, dan membekuk musuh. Sebagai salah satu pasukan elite yang sudah diakui di level internasional, tentu Kopassus memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata, bom, dan menaklukkan musuh," kata mantan koordinator KontraS itu dalam siaran pers yang diterima, Minggu (24/3).
Dalam pandangan Usman, serangan tersebut adalah serangan terhadap sistem hukum negara, karena mempertontonkan terror terhadap keamanan masyarakat. Teror yang dipertontonkan itu bisa saja berefek ganda, yaitu menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat, dan bukan tidak mungkin bisa memicu kelompok lain yang memiliki motif kriminal untuk melakukan replikasi penyerangan terhadap lembaga negara lainnya.
Terlebih lagi, lembaga pemasyarakatan selama ini diketahui sebagai tempat bagi para pelaku kriminalitas menjalani hukumannya.
Kegelisahan masyarakat terhadap institusi yang harusnya menjaga keamanan masyarakat akhir-akhir ini semakin meningkat. Perlakuan sewenang-wenang yang terjadi di papua, Pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu, hingga kini penembakan terhadap beberapa orang yang diduga membunuh oknum Kopassus. Hal ini kemudian semakin membuat kepercayaan masyarakat terhadap tentara dan kepolisian semakin menurun dari waktu ke waktu. Alih-alih menunjukkan fakta, pihak terkait justru lebih cenderung berupaya menyangkal keterlibatan institusinya dari kasus penyerangan LP Sleman.
"Penting bagi aparat kita saat ini untuk berfokus pada konsolidasi pasukan di level bawah, agar jangan terjadi gesekan antar instansi. Masyarakat tentu sudah mulai cerdas dan bisa menggunakan berbagai kanal sosial media untuk mengabarkan informasi secara real time. Hal ini yang mungkin lupa diperhitungkan oleh aparat kita sehingga seringkali cenderung lebih fokus pada upaya pembentukan citra dibandingkan pengungkapan fakta," kata Usman.
"Tentu aparat juga tidak seharusnya menghalangi masyarakat yang ingin coba mengabarkan sebuah informasi publik. Saya berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk menjaga keamanan bangsa dan negara," tandas Usman.
Pendiri Public Virtue Institute (PVI), Usman Hamid beranggapan penting bagi pimpinan Kopassus setempat untuk membuktikan fakta yang terjadi di lapangan dan bukan hanya mencoba menyangkal keterlibatan anggotanya.
Bahkan dia menyatakan ada berbagai hal yang akhirnya mendukung kecurigaan pada korps baret merah tersebut.
"Wajar jika ada kecurigaan, sebab di dalam pendidikan dan pelatihannya pasukan elite seperti Kopassus memang dilatih untuk mempunyai kemampuan menyerang, menculik, menyandera, dan membekuk musuh. Sebagai salah satu pasukan elite yang sudah diakui di level internasional, tentu Kopassus memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata, bom, dan menaklukkan musuh," kata mantan koordinator KontraS itu dalam siaran pers yang diterima, Minggu (24/3).
Dalam pandangan Usman, serangan tersebut adalah serangan terhadap sistem hukum negara, karena mempertontonkan terror terhadap keamanan masyarakat. Teror yang dipertontonkan itu bisa saja berefek ganda, yaitu menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat, dan bukan tidak mungkin bisa memicu kelompok lain yang memiliki motif kriminal untuk melakukan replikasi penyerangan terhadap lembaga negara lainnya.
Terlebih lagi, lembaga pemasyarakatan selama ini diketahui sebagai tempat bagi para pelaku kriminalitas menjalani hukumannya.
Kegelisahan masyarakat terhadap institusi yang harusnya menjaga keamanan masyarakat akhir-akhir ini semakin meningkat. Perlakuan sewenang-wenang yang terjadi di papua, Pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu, hingga kini penembakan terhadap beberapa orang yang diduga membunuh oknum Kopassus. Hal ini kemudian semakin membuat kepercayaan masyarakat terhadap tentara dan kepolisian semakin menurun dari waktu ke waktu. Alih-alih menunjukkan fakta, pihak terkait justru lebih cenderung berupaya menyangkal keterlibatan institusinya dari kasus penyerangan LP Sleman.
"Penting bagi aparat kita saat ini untuk berfokus pada konsolidasi pasukan di level bawah, agar jangan terjadi gesekan antar instansi. Masyarakat tentu sudah mulai cerdas dan bisa menggunakan berbagai kanal sosial media untuk mengabarkan informasi secara real time. Hal ini yang mungkin lupa diperhitungkan oleh aparat kita sehingga seringkali cenderung lebih fokus pada upaya pembentukan citra dibandingkan pengungkapan fakta," kata Usman.
"Tentu aparat juga tidak seharusnya menghalangi masyarakat yang ingin coba mengabarkan sebuah informasi publik. Saya berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk menjaga keamanan bangsa dan negara," tandas Usman.
No comments:
Post a Comment