Saturday, May 11, 2013

[batavia-news] “Penjual jamu" itu terduga kelompok teroris

 

 

"Penjual jamu" itu terduga kelompok teroris

Sabtu, 11 Mei 2013 22:58 WIB |

Terorisme Kebumen Mobil satuan Gegana masuk kedalam lokasi penggerebekan terduga teroris di Desa Ungaran, Kutowinangun, Kebumen, Jateng, Kamis (9/5). (ANTARA/Idhad Zakaria)


 
Jakarta (ANTARA News) - Penggerebekan terduga kelompok teroris di sebuah rumah kontrakan di Dusun Kembaran, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng), oleh tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih menjadi perbincangan hangat masyarakat setempat.

Dusun Kembaran berada sekitar 500 meter arah utara jalan raya Purworejo-Kebumen tersebut sebagian besar penduduknya bertani. Seperti daerah lain di Kebumen, dusun ini juga merupakan penghasil kelapa.

Selama ini masyarakat di Dusun Kembaran hidup damai, aman, dan tenteram dalam suasana pedesaan yang agamis.

Suara tembakan dan ledakan keras pada Rabu (8/5) malam hingga Kamis (9/5) pagi dalam penyerbuan terduga kelompok teroris tersebut membuat suasana di dusun tersebut mencekam.

Bahkan hampir semalaman warga sekitar tidak bisa tidur karena sebentar-sebentar mendengar suara tembakan.

Saat penggerebekan tersebut, beberapa keluarga yang tinggal berdekatan dengan rumah kontrakan tersebut diminta petugas untuk mengungsi ke tempat yang aman.

Warga Dusun Kembaran yang rumahnya berjarak sekitar 15 meter arah barat daya rumah yang ditempati terduga kelompok teroris tersebut, Ny Astuti (45) mengatakan, sekitar pukul 19.30 WIB sebelum terjadi bakutembak warga diminta oleh pamong desa untuk mengungsi.

Janda anak satu ini kemudian mengungsi ke rumah tetangganya, Ny. Suratmi, yang tinggal tiga rumah arah barat dari rumahnya.

"Saya, anak saya, dan ibu saya mengungsi di rumah Bu Suratmi, namun kami tetap tidak bisa tidur karena mendengar suara tembakan. Bahkan anak saya sempat pusing-pusing, setelah diberi obat juga sembuh," katanya.

Ia mengatakan, rumah kontrakan tersebut milik Suswadi (55), yang kini telah meninggal dunia, sedangkan istrinya tidak tinggal di rumah tersebut. Dia memilih tinggal bersama anaknya di Jakarta.

"Sebelumnya rumah itu kosong satu tahun lebih, sejak Pak Suswadi meninggal," katanya.

Astuti mengaku tidak kenal dengan penghuni baru itu, namun pernah ketemu dengan salah satu penghuninya, saat menanyakan rumah kakaknya, Marjono (54) yang kebetulan membawa kunci rumah tersebut.

"Orang yang mencari kakak saya tersebut masih muda dan santun dalam berbicara. Kami tidak menyangka kalau dia termasuk kelompok teroris," katanya.

Sebelum terjadi penggerebekan pada Rabu malam, katanya, beberapa aparat tanpa seragam sejak siang telah mengintai rumah tersebut dan pada sore hari jumlah mereka bertambah banyak dan sekitar pukul 22.00 WIB terdengar suara tembakan.

Marjono mengatakan, sebelum terjadi penggerebekan, pada siang harinya seorang penghuni kontrakan minta tolong dicarikan tukang menguras sumur. Kemudian dia mengajak Dullah Wardi (56) untuk menguras sumur.

Ia menuturkan, sekitar pukul 14.30 hingga 16.30 WIB dia ikut membantu Dullah Wardi menguras sumur yang ada di dalam rumah tersebut.

"Setelah selesai saya langsung pulang, tetapi sebelum sampai di rumah saya dihadang oleh orang yang mengaku aparat. Saya dikasih tahu bahwa yang mengontrak rumah itu adalah kelompok teroris," kata Marjono.

Awalnya dia tidak percaya, namun saat menjelang malam, suasana sekitar rumahnya berubah mencekam. Usai Magrib sebelum terjadi bakutembak, dia bersama istri dan tiga anaknya diminta mengungsi oleh polisi ke tempat yang aman.

Sepengetahuan Marjono di rumah kontrakan itu hanya ada empat orang, salah satunya mengenalkan diri bernama Tri asal Semarang. Mereka mengaku bekerja sebagai penjual jamu keliling.

"Mereka seperti orang kebanyakan, tidak ada yang aneh. Bahkan pak Tri itu bahasa Jawa-nya halus dan sopan. Memang penghuni rumah itu pergi pagi pulang malam. Namanya juga orang jualan keliling, jadi saya maklumi kalau jarang ketemu tetangga," katanya.

Kepala Urusan Umum Desa Ungaran, Yuli Waluyo, mengatakan, semestinya seorang pendatang baru di desa itu paling lambat 2x24 jam telah menyerahkan KTP maupun kartu identitas lainnya kepada perangkat desa.

"Sebenarnya kepala dusun melaui RT sudah berusaha meminta KTP, namun yang bersangkutan selalu menunda-nunda," katanya.

Tiga Tewas

Kapolres Kebumen AKBP Heru Trisasono menyatakan tiga dari tujuh orang terduga teroris tewas dalam penyergapan di rumah kontrakan di Dusun Kembaran, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

"Dalam penyergapan pada Rabu malam hingga Kamis pagi itu, tiga orang terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan," kata Kepala Kepolisian Resor Kebumen itu.

Ia mengatakan, mereka terpaksa ditindak tegas karena sudah berulang kali diperingatkan untuk menyerah, namun mereka malah melakukan perlawanan dari dalam.

"Empat orang di antaranya diamankan dengan selamat. Dua orang disergap di dalam rumah kontrakan, sedangkan dua orang lainnya disergap di luar rumah," katanya.

Ia mengatakan, barang bukti yang ditemukan dalam penggerebekan rumah kontrakan tersebut, antara lain bom pipa, granat, senjata jenis FN, peluru, laptop, dan telepon seluler.

Selain itu, polisi juga mengamankan tiga sepeda motor dari rumah kontrakan para terduga teroris setelah mereka dilumpuhkan oleh Tim Densus 88 Mabes Polri.

Sepeda motor tersebut, dua di antaranya merupakan Honda Supra X, masing-masing warna biru dengan nomor polisi H 6715 KM dan warna merah bernomor polisi AA 3048 KL, serta satu Honda Vario warna merah dengan nomor polisi H 4945 DU.

Berdasarkan keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, tiga orang terduga teroris yang tewas di Kebumen diketahui bernama Toni, Bastari, dan Bayu.

Editor: Ella Syafputri

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Ahok Serang Komnas HAM

 

 

Ahok Serang Komnas HAM

Saturday, 11 May 2013 09:49
Written by Bowo
 

C3

 

Sikap tidak bersahabat ditunjukkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM). Ahok, sapaan akrab Basuki, mengungkapkan ketidaksenangannya pada lembaga negara yang telah memanggil Gubernur DKI Joko Widodo terkait rencana penggusuran warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara.

''Komnas HAM tak seharusnya memanggil Jokowi karena masalah ini. Kalau gitu tolong dudukin Monas sekalian. Iya dong, jadi nanti kalau saya
kirim orang dari Belitung dudukin Monas nih, kalau diusir saya lapor Komnas HAM, melanggar HAM. Boleh gak? Terus minta ganti rugi dan bagi hasil tanah. Gimana?'' Ujar Ahok, di Balai Kota Jakarta, kemarin (10/5).

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku tidak peduli seandainya Jokowi disebut melanggar HAM oleh warga bantaran Waduk Pluit. Menurutnya normalisasi Waduk Pluit harus dilakukan karena dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Kalau Komnas HAM menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM, Ahok menyatakan sekalian saja warga kuasai Monas.  

''Kami tidak peduli, lagipula sejak Februari lalu pihak Pemprov DKI telah meletakkan alat berat di sekitaran Waduk Pluit,'' tegasnya.

Sebelumnya Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan sekitar 30-an warga bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara, mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI.

Menurut warga, selama ini belum ada pembicaraan mengenai rencana penggusuran tersebut sebelumnya. Pada Rabu (8/5) lalu Jokowi pun dipanggil oleh Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus warga Muara Baru. Namun, Jokowi mangkir dari panggilan dengan alasan belum menerima surat panggilan dari Komnas HAM. Padahal, pihak Komnas HAM sejak 2 Mei lalu sudah melayangkan surat tersebut kepada mantan wali kota Solo tersebut. 

Menanggapi hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta Rudin Akbar Lubis, menyayangkan sikap Wagub Ahok yang tidak menghormati Komnas HAM. Ia juga menyayangkan ketidak hadiran Jokowi memenuhi panggilam Komnas HAM.

Menurutnya, sebagai pemimpin yang dikenal taat hukum, harusnya mereka menghormati lembaga Komnas HAM. "Lagipula dengan memenuhi
panggilan Komnas HAM, bukan berarti mereka melanggar HAM. Justru seharusnya mereka datang dan menjelaskan duduk persoalan penggusuran tersebut pada Komnas HAM," tandasnya. (wok)

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Brazil plan to import thousands of Cuban doctors criticized

 

 

Brazil plan to import thousands of Cuban doctors criticized

  • print 

SAO PAULO, Brazil -- A Brazilian government plan to import 6,000 Cuban doctors to practice in needy areas is being greeted with criticism from  local medical professionals.

Much of the medical care in Brazil is concentrated in rich, densely populated urban centers, leaving more distant parts of the country, especially the Amazon jungle, underserved.

The presence of Cuban doctors in Venezuelan slums has been one of the flagship social programs of the Chavista governments there. The Cuban-doctor program in Brazil would be proportionally much smaller than that in Venezuela.

Brazilian Foreign Minister Antonio Patriota announced the plan after a visit by Cuba's foreign minister Monday. "Given the deficit of medical professionals in Brazil," he said, "this is a cooperation that has great promise and potential, and also has strategic value."

But Brazil's Federal Medical Council, or CFM, issued a statement saying   foreign doctors would need to have their qualifications validated in Brazil first and would not be granted special dispensation.

"Those kinds of measures break the law, lead to pseudo care with more risks for the population and, in addition to being temporary, are reckless due to their electoral and political nature," the council said.

A small number of foreign doctors were accredited in Brazil last year, so it's possible the Cuban practitioners can have their qualifications validated.

Brazil has a free universal healthcare system, but quality is often so low that those who can afford it opt for private care. In downtown Sao Paulo, patients who want to be seen for a non-emergency consultation can either pay about $50 and be seen promptly or line up at 6 a.m. outside the hospital and wait to be seen.

Despite economic advances in the last decade, much of Brazil -- a country roughly twice the size of the European Union -- is still poor. Few Brazilian doctors are eager to take jobs deep in the countryside or jungle.

The city of Sao Paulo has four times as many doctors per person as the northern jungle region of the country. In some cases, a trip to a doctor may mean many hours on a bus or boat.

When asked if any doctor was better than no doctor, CFM President Carlos Vital responded in the negative.

"Pseudo treatment is worse than no treatment," he said. "If you don't have a doctor in your city, you can go to the next city and have a quality doctor."

But horror stories abound in the current system, from unattended patients bleeding profusely in hallways and waiting rooms to lethal medical mistakes. Late last year, the country was shocked by the death of a woman in a Rio de Janeiro hospital who had coffee and milk injected into her veins.

Bringing in Cuban doctors could also depress the wages of Brazilian doctors, said Telmo Ronzani, a specialist in public health at the Federal University of Juiz de Fora.

"The salaries Cubans get at home are very low," he said. "This would be a temporary solution, but we need to invest in long-term solutions for our healthcare system and infrastructure."

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Ketum PBNU: Soeharto ada baiknya

 

 
Ketum PBNU: Soeharto ada baiknya
Nasional | Sabtu, 11 Mei 2013 | 17:11    Dibaca 41 kali    Komentar 0
Oleh : Roland Jo, manadonews.com
soeharto memancing. ©buku otobiografi soeharto/pt citra lamtoro gung persada
 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai wajar pendapat mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Bin Mohamad soal Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin seperti Soeharto. Kiai NU ini bahkan mengakui ada kebaikan dalam pemerintahan Soeharto.

"Di lihat sisi baiknya manusia memang ada sisi baiknya dong. Tegas, sportif, mampu menjaga stabilitas nasional. Kalau dicari baiknya pasti ada baiknya," kata Said Aqil dalam dialog ormas-ormas Islam di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (11/5).

Namun demikian, Said Aqil tidak sepakat jika gerakan 1998 yang menuntut Reformasi digulirkan adalah sebuah settingan untuk melengserkan Soeharto. Menurutnya gerakan Reformasi murni kehendak rakyat.

"Itu kan Reformasi gerakan, kemauan rakyat," kata Said.

Dalam wawancaranya dengan reporter merdeka.com, Faisal Assegaf, mantan Mahathir Mohamad menyebut Indonesia saat ini butuh pemimpin seperti Soeharto. Di mata Mahathir, di masa Soeharto Indonesia pernah sangat berjaya.

Dari kaca mata Mahathir, Soeharto sengaja dijatuhkan pada tahun 1998. Dia mengaku tahu hal itu karena krisis yang sama juga melanda Malaysia.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Anak muda mungkin bilang Pak Harto lebay di film G 30 S/PKI

 

 
 
Anak muda mungkin bilang Pak Harto lebay di film G 30 S/PKI
Nasional | Sabtu, 11 Mei 2013 | 17:09    Dibaca 42 kali    Komentar 0
Oleh : Roland Jo, manadonews.com
Soeharto. rosodaras.wordpress.com
 
0
Pengajar Prodi Kajian Budaya dan Media Pascasarjana UGM Yogyakarta Budiawan PhD menilai film "Pengkhianatan G-30-S/PKI" (1984) yang disutradarai Arifin C Noer memang terlalu berlebihan dalam menonjolkan peran Soeharto (almarhum mantan presiden yang akrab disapa Pak Harto).

"Kalau anak muda sekarang mungkin bilang Pak Harto terlalu 'lebay' dalam film itu, karena film yang berdurasi 4 jam 31 menit itu berdimensi tunggal dengan sajian kalah dan menang, sehingga Mbak Nani (Nani Sutojo) menyebut sebagai kenangan tak terucap. Dalam psikologi, kenangan tak terucap itu merupakan trauma," tukas Budiawan dalam bedah memoar bertajuk "Kenangan Tak Terucap: Saya, Ayah, dan Tragedi 1965" karya putri almarhum Mayjen Anumerta Sutojo yang terbunuh dalam Tragedi 1965, Dr Nani Nurrachman Sutojo.

Menurut sejarawan itu, penguasa sering mewujudkan sejarah dalam bentuk monumen, museum, film, buku teks, upacara peringatan, dan bentuk-bentuk yang tidak memberi tempat kepada pengalaman dari korban dan pelaku yang sebenarnya.

"Saya sepakat perlunya rekonsiliasi, tapi rekonsilisasi itu memerlukan upaya mendengar dan mengakomodasi pengakuan dari korban dan pelaku yang sebenarnya, sehingga sejarah tidak dibaca secara politis, melainkan membaca sejarah secara humanis," katanya dikutip antara.

Pandangan yang sama juga dikemukakan pengajar Fakultas Psikologi Ubaya Dr Elly Yuliandari Psi. "Saya kira buku ini wajib dibaca oleh pelajar, mahasiswa, dan bangsa ini, karena Bu Nani menyikapi trauma dengan dua cara yakni memaafkan tanpa melupakan dan menyosialisasikan perlunya rekonsiliasi. Itu luar biasa," paparnya.

Sementara itu, Nani Nurrachman Sutojo menegaskan bahwa tragedi penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan enam jenderal yang dipimpin Komandan Batalyon Cakrabhirawa merupakan fakta sejarah yang bersifat sepihak.

"Kita perlu dan butuh untuk menyajikan kembali masa lalu sebagaimana sejatinya dialami oleh para korban dan pelaku, dan bukan berdasarkan persepsi dan evaluasi sepihak, siapapun pihak tersebut," katanya dalam bedah buku karyanya di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum (FH) Universitas Surabaya (Ubaya), Jumat.

Dalam bedah memoar bertajuk "Kenangan Tak Terucap: Saya, Ayah, dan Tragedi 1965" yang juga menampilkan Budiawan PhD (sejarawan, pengajar Prodi Kajian Budaya dan Media Pascasarjana UGM Yogyakarta) dan Dr Elly Yuliandari Psi (pengajar Fakultas Psikologi Ubaya), ia mengatakan penyajian masalah lalu perlu narasi secara intelektual.

"Narasi ulang sejarah sejak Tragedi 1965 hingga kini yang ditulis tidak dengan emosional itu harus merupakan jawaban atas pertanyaan yang hingga kini masih menggema dalam pikiran saya, yakni dalam bentuk apa masa lampau akan kita serahterimakan kepada masa depan?" tuturnya.

Penulis memoar yang juga pengajar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, Jakarta itu menunjuk kemampuan pemimpin bangsa ini yang mampu menjadi mediator dalam memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi pada bangsa lain, bahkan dapat berdamai dengan "tetangga" Timor Leste, tetapi tak kunjung selesai dengan Tragedi 1965.

"Setiap usaha untuk mengkonstruksi kebenaran tunggal mengenai sejarah akan menyebabkan kita terjerembab dalam permainan klaim kekuasaan yang memosisikan sebagai 'pemenang' dan pihak lain sebagai pihak yang 'kalah'. Dikotomi yang justru mengaburkan sejarah itu sendiri," ujarnya.

Dalam bukunya itu, Nani Sutojo bukan hanya menyinggung tentang sejarah masa lalu yang perlu "diluruskan" dengan narasi baru, tetapi juga menawarkan penyembuhan bagi luka dan trauma dalam sejarah bangsa ini dengan "memaafkan tanpa melupakan" sebagai upaya rekonsiliasi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain.
[ded/merdeka]

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] On Victory Day, Putin Says Russian Soldiers Freed Europe

 

 

On Victory Day, Putin Says Russian Soldiers Freed Europe

The Moscow Times

President Vladimir Putin has praised Russian soldiers as "the liberators of Europe" at a Victory Day parade with more than 11,000 soldiers and 100 military vehicles on Red Square.

"We will always remember that it was the Red Army that didn't allow the fascists to occupy the world," Putin said a speech at the parade Thursday.

He ended the speech by saying, "Glory to Russia!" a slogan often used by the nationalist politicians.

The parade was attended by veterans, government officials and foreign guests and chaired for the first time by Defense Minister Sergei Shoigu.

Prime Minister Dmitry Medvedev, whose Cabinet lost a senior member with the resignation of Deputy Prime Minister Vladislav Surkov a day earlier, stood beside Putin at the event, but a Channel One anchorwomen didn't mention his name when both leaders shook hands with veterans.

"President Putin is shaking hands with veterans," she said.

Cadets from a Rostov region Cossacks military academy took part in the parade for the first time since 1945, a move that seemed to raise the profile of the Cossacks, who are now used to help police in patrolling streets in southern Russian regions. Krasnodar Governor Alexander Tkachyov has said Cossacks also would help maintain order in the city of Krasnodar.

Cossacks on horseback took part in the first Victory Parade in May 1945 to celebrate the defeat of Nazi Germany in World War II.

Among the marchers were soldiers from a Kantemirovskaya tank division that bears the name of former Soviet leader Yury Andropov.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Christian exodus from Syria

 

 
 
08-05-2013 12:07PM ET
 

Christian exodus from Syria

Christians have been fleeing Syria since the uprising against the regime of Bashar Al-Assad began two years ago, with important consequences for the country's religious diversity, writes Bassel Oudat in Damascus

fo01
fo01
fo02
fo03
fo04
fo05
  • Syria is believed to be the land from which Christianity spread to the four corners of the world, and it is home to a church dating back to the time of Christ's disciples. It was here that Paul the Apostle began his journey, and the country still hosts some of the world's oldest churches. Some Syrians still speak the ancient Aramaic language that Christ spoke, and for centuries Syrian Christians were fully integrated into the larger society and co-existed with other faiths and cultures.

However, today Syria's Christians, along with other segments of society, are facing new challenges triggered by the uprising of the Syrian people against the regime led by Syrian President Bashar Al-Assad. They also bear the burden of the distinct challenges that face the continuing presence of Christianity in the Middle East as a whole.

The exodus of Christians from Syria has been increasing over the past four decades since president Hafez Al-Assad, father of Bashar Al-Assad, took power in 1971. When the country became independent in 1945, Christians represented some 20 per cent of the population, but by 1980 this figure had dropped to 16.5 per cent, or around 2.5 million people, and it dipped to 11 per cent in 1990. Today, it is estimated at six per cent of the population, or 1.5 million people.

According to Syrian scholars, the exodus of the country's Christian community compromises the region's culture and diverse heritage, and it has taken place despite the fact that the country's constitution and laws grant Christians full rights. Christians have been appointed to senior government positions, such as the present parliamentary speaker Faris Khouri, and they have served as cabinet ministers, army chiefs of staff, and held senior positions in political, diplomatic and administrative institutions.

However, none of this seems to have stopped Syrian Christians from wanting to leave the country, in search of a better life in Europe or the US. Some have been fearful of the rise of Islamist fundamentalism over recent decades, though this has not been the community's only concern.

Christians form the second-largest sect in Syria after Muslims, and they belong to many denominations. Eighty per cent are Orthodox (Eastern Church), and the rest are Catholics, Maronites, Protestants, Assyrians, Chaldeans and Syriacs. The headquarters of the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and the East is located in Damascus, and the culture and traditions of Syrian Christians differ from those of Christians in the West. The province of Haska has the highest concentration of Christians in Syria, accounting for 25-30 per cent of the population there.

Syrian Christians, like Syrian Muslims, are found across the political spectrum and have the freedom to build churches and houses of worship that they administer independently. The country's personal status laws require the Church's consent to marriage and divorce, but otherwise in the eyes of the law Christian females are treated the same as Muslim women. Overall, co-existence between the religions has been exemplary.

 

FROM THE BEGINNING TO SYRIAN INDEPENDENCE: Christianity has been a Syrian religion since the first century CE, and the ancient kingdom of Ghassan in southern Syria was Christian, though composed of Arab tribes.

This kingdom was made up of the Tanoukh, Tamim, Taghlab, Kalb, Madr and other tribes, all of which were Christian. These tribes facilitated the entry of the Arabs and Islam into the Levant, and they helped the Arabs defeat Byzantine rule in Syria when Ghassanid Arabs fought against the Byzantines at the Battle of Yarmouk. The Ummayid Dynasty during the first century of Islamic rule in the region also relied on Christians to Arabise the state administration, being favoured by the Ummayids as a result.

Christians co-existed with the new Islamic state for the first four centuries after the arrival of Islam from the seventh to 11th centuries CE, and though they were given full civic rights, they did not enjoy equal political rights to Muslims. Their status deteriorated after the Crusades at the end of the 11th century because they were accused by the European crusaders of aiding the Muslim states, while the Muslims accused them of assisting the crusaders.

While Christians accounted for 90 per cent of the country's population in the first century CE, their numbers had dropped to half that number by the time of the Crusades. This downward trend continued because of Christian conversion to Islam, either to avoid persecution or to gain privileges that were enjoyed only by Muslims. The country's Christians were also sometimes persecuted during the Mamluk Dynasties that ruled the country from the 12th to 16th centuries, followed by a period of improvement during Ottoman rule.

During the 19th and 20th centuries, the region's Christians contributed to the Arab nahda, or renaissance, and they worked to raise Arab national aspirations against the Ottoman Empire. They played key roles in the Arab cultural and political revival by opening schools, helping to revive the Arabic language, publishing newspapers, founding associations, and so on, and they also helped found Arab political associations with Muslims and demanded decentralisation and the recognition of Arabic as the official language of the state.

When president Hafez Al-Assad came to power in 1971, his regime claimed to be the guardian of the minorities in Syria in an attempt to gain favour with them. Al-Assad appointed Christians to political positions, though without giving them significant powers, this causing many Syrians to withdraw into intellectual or academic activities and away from politics, and not only Christians.

The country's Christians did not support the new regime because they realised that it was not the protector of the country's minorities, but was only seeking to use them for its own ends. They also believed that the regime was trying to take advantage of them to belie suspicions that it was simply a totalitarian regime, and they did not feel that they were true partners in power as a result, suspecting that instead the regime was treating them as second-class citizens. Christians who opposed the regime suffered in the same way as other Syrians for four decades.

Meanwhile, many members of Syria's Christian clergy supported Al-Assad the father, and, later, Al-Assad the son when he came to power in 2000. This was their way of protecting their freedom to practice their faith, and many of them may also have hoped to benefit from the protection of the regime. They may also have feared the brutality that the regime used against opposition religious figures.

Suleiman Youssef, an Assyrian political activist and an expert on Syria's minorities, believes that the ruling Syrian Baath Party helped change the Christians in Syria from an integral component of society into a politically marginalised minority. Baathist policies have triggering the departure of around 250,000 Christians from Haska province alone, resulting in new demographic imbalances, he said.

"Christians are an intrinsic and fundamental part of the fabric of Syrian society," Youssef told Al-Ahram Weekly. "They contributed to building the modern Syrian state, and the Christian elite succeeded after independence in taking advantage of the marginal freedoms granted at the time to promote Christian heritage and culture, as well as the Aramaic language. They founded cultural, social and educational institutions, but unfortunately these things changed once the Baath Party took power in 1963."

"Most Christian institutions were shut down, or party police forced the Christians to close in on themselves. Many of them later emigrated. In Haska, for example, large numbers of Christians left, most of them Assyrians and Syriacs, all of whom fleeing the Baathist regime."

Assyrians and Syriacs are among the oldest peoples of the region, and they also embraced Christianity early in its history. They came to Syria from northern Iraq in the first quarter of the 20th century and settled in the northeast of the country, numbering around 50,000 in 1980. Today, only 5,000 remain, most of them older people.

 

REASONS FOR EXODUS: There have been many reasons for the Christian exodus from Syria. At first, it may have seemed to be a result of personal initiative, but political, security, economic and religious problems in the Arab countries over the last century also caused them to leave.

According to official figures, the reasons for Christian emigration have been given as 44 per cent for employment reasons, 30 per cent to marry and start a family, 15 per cent to study and not return, and 10 per cent for other reasons.

However, these official reasons do not touch on the real reasons for Christian flight, and they merely confirm that the regime has been trying for decades to conceal these real reasons. It has tried to present to the world the idea that Syria is a safe and stable country and one where religious co-existence is guaranteed. But Christian intellectuals attribute the growing emigration from Syria to reasons including their marginalisation as a result of political pressures and their rejection of the growing atmosphere of intellectual and cultural retardation in the country.

Another reason may have been the link between Arabism and Islam, with some Islamist currents in Syria trying to deny Arab Christians an Arab identity.

"Emigration has been directly linked to democracy and human rights," Youssef said. "The continued presence of Christians in the Levant depends on the establishment of a civil and democratic state that respects everyone's rights. This state should be based on justice and equality and the principle of full citizenship rights without discrimination."

"Christian flight has also been triggered by poor economic and living conditions and worse political conditions, as well as intertwined religious and historical factors."

Razek Siriani, former representative of the Middle East Council of Churches in Aleppo, told the Weekly that the political and economic upheavals in Syria had "added to discord between Christians and Muslims. The political, economic, social and security challenges that have struck the region have stirred up fears among Christian and Muslim youth about their future and the prospects of co-existence with each other," he said.

Today, there are about 12 million Christian Arabs out of some 300 million people in the Arab world, or about three per cent of the total population. This figure was much higher in the mid-20th century, but it has dropped because of emigration. Percentages differ from one country to another: in Lebanon, for example, Christians are estimated at 35 to 40 per cent of the population, while in Syria they are only an estimated six per cent.

Christian Arabs are divided among some 11 denominations, apart from Egypt's Copts. Christians also form various ethnic minorities, such as the Assyrians, Chaldeans, Armenians and some Kurds. Christians in the Arab world are mostly found in Egypt, Lebanon, Syria, Jordan, Iraq, Palestine and South Sudan. The Christian presence in other countries is very limited and usually a result of employment, such as in the Gulf states, or of former French colonial rule, as in the Maghreb countries. _Official figures show that Christian emigration has increased over the past four decades, not only out of Syria, but also out of most Arab states. Statistics show that 126,000 Chaldean Christians have emigrated from the town of Tal Faek in northern Iraq, for example, and while in 1975 Christians accounted for 47 per cent of the population in Lebanon, this has now dropped to between 35 and 40 per cent. Some 26 per cent of the country's Maronite population, 25 per cent of its Orthodox, and 19 per cent of its Catholics have left the country. While there were once five million Christians in Lebanon, today only some two million remain._The first wave of Christian flight from Lebanon was triggered by clashes in 1858, but most of the emigrants left for Egypt and Palestine since it was unusual for them to leave the Arab world, at least until 1871. The first Christian Arab emigrant left Bethlehem for Brazil in 1880, and soon after this emigration to South America picked up, most obviously between 1900 and 1930. The number of Arab emigrants to Brazil alone in 1970 was 1.8 million, rising to 5.8 million in 1986, most of them being Christian._The wave of Christian Arab emigration began to take on a political nature in the mid-20th century, and it started to drain the region of its cultural diversity. While emigration at first was limited and on an individual basis, this soon paved the way for a wider exodus because the first pioneers brought over others after they had found jobs in their new countries of residence. _The number of Arab immigrants in the US at the beginning of the 21st century stands at some three million, two million of them Christian, according to a study by the National Arab Conference in 2000. Father Tony Dora of the Maronite Diocese of Damascus, said he feared that the growing emigration by Eastern Christians would affect the demographic composition of the Arab world as a whole and of the Middle East in particular. Dora said that Christian Arabs had been the victim of lax security in the region, whether because of wars, or political, sectarian or ethnic conflicts._"Christians overall are fixated on the demographic factor," he said. "The sectarian complexities of the Middle East have triggered new fears among Christians, and the deteriorating security conditions have had a distinct impact on them. Christians have been among the first victims of these conditions, but we remain hopeful that we can maintain the character of our country and its rich diversity, as well as the pursuit of co-existence that has always been one of its most important features." __Christians and the revolution: Syria's Christians enjoyed a reasonable level of freedom under the Al-Assad regimes, and they have often remained quiet since the beginning of the uprising two years ago, possibly out of fears of the rise of radical Islamists to power in Syria should the regime fall._However, despite this reluctance to take part in the uprising, the injustices that have been inflicted on Christians in Syria have been no different to those inflicted on other Syrians. They have seen their fair share of arrests, imprisonments and deaths, and Christian protesters have been killed in the ongoing conflict._Because of the diversity of Syria's Christian community and its diverse political and intellectual composition, it is difficult to talk about a single Christian position on the crisis. In general, however, Christians are largely sympathetic to the uprising, some of them even participating in it to some extent._The Christian community has been divided since the beginning of the uprising into three camps: supporters of the regime; opponents of the regime; and neutral elements. Many Christian clergy support the regime, and they have traditionally been chosen based on their links with the security agencies. They have wanted to prevent Christians from becoming embroiled in a conflict that could cause them great losses. Some opportunistic Christians have supported the regime for personal gain._Yet, the majority of Christians have supported the peaceful protests, many prominent Christian opposition figures demanding a civil democratic state with rotation of power and criticising the clergy for supporting the regime. A third camp has chosen to remain on the sidelines of the conflict, fearing regime brutality against the opposition, though they have also chosen to support the uprising through the Internet._The Christian population as a whole has suffered from the regime's oppression, and it disapproves of the regime's military crackdown. As a result, the regime has attempted to gain the community's support by sowing fears about the revolution's "fanaticism" and its non-acceptance of the country's minorities. _"The Church in Syria has abandoned political rights in order to focus on God's rights," Michel Kilo, a prominent Christian opposition figure, told the Weekly. "But we refuse to accept that Christian rights be seen as merely the right to worship. We will not accept anything less than full citizenship rights and genuine political participation in the new Syrian state."_"Many Christians have received threatening messages because they have supported the revolution, these being sent by criminals calling themselves Christ's Militias. However, the Church will never restore its position as the Church of Christ if its priests do not demand not only the protection of the lives of their Muslim brothers, but also of their own rights and freedoms. It is only in this way that the Church can once again become the Church of Christ." _Nevertheless, some Syrian Christians remain worried about the future, wanting to know the position of the revolutionary movement regarding the future identity of the state and looking for guarantees that religion will be separated from politics. They want reassurances that Christians have a political and cultural future in the new political system that will be worthy of their heritage. They are no longer fooled by regime claims that it is the guardian of minorities, or that the next regime will be made up of radical Salafis.

Over the past few months, Christian neighbourhoods in Syria have been the target of car bombings. The regime has accused terrorists of targeting Christians, but the majority has been unconvinced. Instead, the attacks have had the reverse effect to the one that was presumably intended, with more and more Syrian Christians now supporting the revolution.

Meanwhile, church committees in areas with high concentrations of Christians, especially in the north of the country, have formed the Social Relations Council for Christian Churches as a way of supporting the revolution, of protecting Christians, and of bolstering relations between Christians and Muslims.

Christians from many villages have fled in large numbers after the regime began bombing residential areas with heavy artillery, destroying many churches and monasteries as it did so. Many have abandoned their homes in areas where the regime has committed massacres against Sunni Muslim civilians, out of fears that they will suffer a similar tragedy. Meanwhile, large numbers of Christians have also left areas that have fallen under the control of the armed Islamist opposition out of fears of being ruled by Islamic law.

 

NOT BETTING ON THE REGIME: Last September, the Syrian opposition formed the first armed Christian brigades affiliated to the Free Syrian Army (FSA) in Damascus under the name of Allah's Warriors in order to defend civilians and fight against regime forces.

The joint command of the FSA welcomed these brigades, describing them as "confirmation that the Syrian Revolution is the revolution of all Syrians, which undercuts the regime's lies." It called on Syrians "to ignore the calls for division that the regime has been trying to propagate to ignite a sectarian war," saying that "post-Al-Assad Syria welcomes all opinions, sects and faiths."

"A key factor that has affected the general mood has been the regime's attempts to drag Christians into its war," said Adel Bishara, a Christian opposition figure. "Although the revolution has become militarised, the opposition has become armed, and there has been a rise in homegrown and foreign radical Islamist jihadist and Salafist groups, in the eyes of many Christians the regime is the culprit for the continuing violence."

"The regime is also the primary suspect in the bombings of Christian areas, with the intention of deepening fears about alternatives to the Al-Assad regime and trying to bolster up its claims of being the guardian of Christians and minorities and the guarantor of their security. History has shown that minorities are the primary victims of tyranny and dictatorship, and everyone benefits from co-citizenship, justice, law and democracy."

"It is not true that Syrian Christians have been counting on the regime to protect them, or that they have linked their future with its fate," Youssef said. "Never in history have dictatorships and oppressive regimes protected the rights of minorities. In fact, minority rights have always been a bargaining chip between authoritarian dictatorships and their political rivals."

"Christians in general will not object to the overthrow of the incumbent regime or mourn it. They have been eager to leave the country precisely because of persecution, ethnic oppression and political marginalisation. The regime has caused hundreds of thousands of Christians to flee Syria since the 1963 coup. What they are most worried about today is the security and political vacuum that could follow from the overthrow of the regime, especially if it is removed through violence or foreign military intervention."_The Syrian political opposition does not draw a distinction between Christians and Muslims, and its leaders embrace different faiths. The current chairman of the National Syrian Council is a Christian, George Sabra, and the National Coalition of Syrian Revolutionary and Opposition Forces includes several Christian leaders. The leading figure in the Democratic Forum is also Christian. There are many Christians in leadership positions in the National Coordination Committees.

European diplomats working on immigration matters and human rights recently visited northern Syria, the stronghold of the country's Christians, to explore the reasons behind the emigration from these regions to Europe. They found that Christian flight was directly linked to democracy and human rights, and that Christians staying in Syria depended on establishing a civil democratic state that respected the rights of everyone.

The international NGO Human Rights Watch recently warned that the mass exodus of religious minorities in general, and Christians in particular, from Syria was a result of armed clashes and assaults on religious sites in areas where the population was mixed. The group blamed these on the regime and armed forces "that operate in the name of the opposition."

Human Rights Watch said that the reasons behind recent raids on Christian churches had been simple robbery and religious motives had not been involved. It asked opposition fighters to protect religious sites in areas under their control and emphasised the need for "the opposition to follow through on its promises to protect the rights of minorities and defend places of worship by reprimanding those who try to attack them."

Despite domestic and international warnings that the Syrian revolution could disintegrate into sectarian warfare, there has been no evidence of this thus far. The armed opposition, which is mostly Sunni, has not conducted any attacks of a sectarian nature or targeted Christian towns and villages, even in the regime's Alawite strongholds.

 

A LESS ENRICHING SCENE: Syrian intellectuals have recognised the threat that Christian flight represents for the diversity of the region, and they have emphasised that the Christian presence in the Levant bolsters the modern state, cultural diversity, pluralism and democracy.

The Syrian scene will change culturally and in human terms if the Christians leave. It would be a huge loss if Levantine Christians felt they and their children had no future there. Yet, while such intellectuals argue that the presence of Christians in Syria is essential for the vitality of Arab and Islamic culture, others have been warning of possible persecution, even though representatives of all the churches have asserted that such persecution does not exist.

"Boosting the Christian national presence requires a policy that takes into consideration this community's social and cultural character and the sensitivity of its position as a religious minority," Bishara said. "It also requires a balanced national policy that places their cause in the proper nationalistic framework and guarantees that they have genuine opportunities to participate in political life. This would deepen their relations with other components of Syrian society, end their exodus, and boost their determination to remain in their homeland of Syria."

Meanwhile, the regime has been indirectly encouraging Christians who have left not to return by requiring them to check in with the security agencies upon their return to Syria and generally making their lives as difficult as it can. It has forced expatriates to exchange money at official rates, lower than actual prices, and it has monitored money transfers and forced Syrians to undertake compulsory military service.

Instead of seeking to gather them together, the regime has sought to divide the country's Christian communities by sowing the seeds of suspicion among them and recruiting them to act against each other. There are no Syrian clubs, societies or institutions abroad to bring expatriates together, as there were during earlier waves of emigration. The data show that the numbers of clubs, newspapers and institutions founded by the early migrants were many times greater than those that exist today.

Syria throughout its history has been home to many sects who have co-existed together for hundreds of years. This presence was not affected by the political, economic or cultural disputes in Syria until the beginning of the 1970s. After independence in the 1940s, the banner was raised that "Religion is for God; the Homeland is for All." Christians were chosen to serve in the highest offices of government, including as prime minister, as cabinet members, as parliamentary speaker, and as military chiefs of staff in a country with an overwhelming Muslim majority.

This confirms that sectarianism is not the foundation of the nation, but that citizenship is, even as the regime has done its best over the past four decades to sabotage the co-existence and harmony that has existed for hundreds of years and divert it from its natural path.

Today, many Syrians are concerned about their Christian brethren, wondering whether they will be able to return to their homes when the fighting stops. Will they be the latest chapter in the tale of the vanishing Christian population of the Middle East?

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___