Saturday, April 27, 2013

[batavia-news] Tiga Istri DS Terancam Pidana Pencucian Uang

Ref: Cuma uang yang dicucikan?

http://www.indopos.co.id/index.php/berita-nasional/48-banner-nasional/3572-tiga-istri-ds-terancam-pidana-pencucian-uang

Tiga Istri DS Terancam Pidana Pencucian Uang

Thursday, 25 April 2013 11:12

Written by Adityo

Polri Pasrahkan ke KPK

JAKARTA – Hari-hari ketiga istri Irjen Djoko Susilo tampaknya akan diliputi gundah gulana. Sebab, KPK bakal mengenakan pasal-pasal Tindak Pidana Pen cucian Uang (TPPU) kepada me reka apabila unsur-unsur da lam tindak pidana tersebut ter penuhi.

Mereka adalah Suratmi, Mahdiana, dan Dipta Anindita. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pengenaan pasalpasal TPPU tersebut bisa dikenakan kepada istri-istri Djoko karena dianggap mengetahui perbuatan suaminya. ''Ya bisa (dikenai TPPU), sepanjang memenuhi unsur-unsur seperti tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Ten tunya dengan dukungan buktibuk ti,'' ucapnya kepada wartawan di kantornya kemarin (24/4). Perlu diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK di persidangan Selasa (23/4) kemarin, Irjen Djoko didakwa menyamarkan hasil korupsinya sa lah satunya kepada ketiga istrinya Yakni istri pertama Suratmi, Mahdiana serta Dipta Anindita. Harta yang disamarkan lebih dari Rp 100 miliar.

Namun, saat didesak wartawan kapan KPK bakal menindak, mantan wartawan ini tidak bisa memastikan karena semua proses pengusutan kasus pasti membutuhkan proses dan memakan waktu. "Siapapun yang terlibat pasti akan kita usut, tapi soal kapannya, semuanya butuh proses," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan Jaksa KPK di persidangan Selasa (23/4) kemarin, aset Djoko selain disamarkan melalui sejumlah istrinya, juga disamarkan melalui sejumlah orang dekat dan mertuanya. Terbanyak, aset mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri tersebut disamarkan kepada istri kedua Djoko Susilo yang bernama Mahdiana.

Aset yang disamarkan tersebut berupa belasan aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah Jakarta. Kedua, aset juga disamarkan dengan menggunakan nama Dipta Anindita, berupa tanah seluas 246 m2 berikut bangunan rumah di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Aset yang dibeli menggunakan nama Dipta dibeli pada tanggal 13 maret 2012 seharga Rp 1.945.418.000. Djoko juga membelikan Dipta sebidang tanah seluas 750 m2 di Semarang. Selain menyamarkan aset melalui istrinya, Djoko juga diketahui menyamarkan aset yang dimilikinya atas nama anaknya Eva Handayani yang berpa SPBU dan tanah beserta bangunan di daerah Depok, Jawa Barat.

Entah apa pertimbangannya, tetapi bisa dipastikan, istri pertama Djoko, Suratmi sebagai pihak yang namanya dicatut dalam penyamaran astnya. Yakni hanya berupa sebidang tanah di Subang.

Seperti diberitakan, Mantan Kakorlantas Djoko Susilo ini selain didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penadaan peralatan simulator SIM roda dua dan roda empat di Korlantas Polri, juga didakwa melakukan pencucian uang (TPPU) senilai Rp53 miliar selama 2003 hingga 2010.

Jaksa KPK mendakwa Djoko telah melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No.15/2002. Djoko terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp 10 miliar.

Polri Pasrahkan ke KPK Mabes Polri tampaknya pilih bersikap hati-hati menyikapi dinamika kasus mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo. Termasuk, dalam merespons materi dakwaan yang menyebutkan tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri diduga menerima Rp 1,5 miliar karena membantu memenangkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA).

Polri tidak ingin mengomentari secara detail dakwaan itu. "Kasus ini seperti perintah Presiden 8 April lalu bahwa penyelidikan dilakukan KPK dan semua proses itu kita serahkan pada KPK. Kita tunggu saja," ujar Kabag Pe num Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto, di Mabes Polri kemarin (24/04). (sar)

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------

MARKETPLACE

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

__,_._,___

[batavia-news] Polisi Diminta Lindungi Bakal Caleg Perempuan Aceh

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/27/6/149887/Polisi-Diminta-Lindungi-Bakal-Caleg-Perempuan-Aceh

NASIONAL

Polisi Diminta Lindungi Bakal Caleg Perempuan Aceh

Sabtu, 27 April 2013 | 23:49 WIB

Antara/Ampelsa/vg

Metrotvnews.com, Banda Aceh: Perempuan bakal calon anggota legislatif dari partai lokal Partai Nasinal Aceh (PNA) meminta perlindungan aparat kepolisian.

Mereka juga meminta polisi melindungi Zuhra, 31, bakal calon DPRK Aceh Besar.

Hal itu disampaikan dalam konprensi pers oleh salah seorang bakal calon legislatif DPRA dari PNA bernama Darwati Agani, Sabtu (27/4), di Kantor PNA pusat di Banda Aceh berkaitan ancaman tembak Zuhra, bakal calon DPRK untuk tingkat kabupaten Aceh Besar.

Hadir dalam koprensi pers itu beberapa perempuan bakal caleg partai PNA untuk DPRK dan DPRA, di antaranya adalah Cut Rika Keumala, Masyitaah Ali, Asiah Auzia, Yulindawati, Yulisa, dan Nazaariah.

Darwati Agani yang juga isteri mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mengatakan polisi harus mengusut tutas kasus penembakan Zuhra dan kasus penembakan kader PNA Muhammad di Kabupaten Pidie.

Darwati sebut pengusutan itu sangat perlu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. (Amiruddin Abdullah)

Editor: Edwin Tirani

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

MARKETPLACE

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

__,_._,___

[batavia-news] India's palm oil demand destroying Indonesia's rainforests?

Ref: Not only destroy rainforests but also make few people very rich.

http://www.sify.com/news/india-s-palm-oil-demand-destroying-indonesia-s-rainforests-news-environment-ne0rSmfdgga.html

India's palm oil demand destroying Indonesia's rainforests?

Source :

Last Updated: Fri, Apr 26, 2013 17:54 hrs

0 Comments

New Delhi, Apr 26 (IBNS) Environmental organization Greenpeace India has demanded that all Indian palm oil importers and corporate consumers immediately stop palm oil sourcing from Indonesian companies like Duta Palma who make palm oil by destroying forests and tiger habitat in Indonesia.

An investigative report issued by Greenpeace Indonesia released on Thursday links India's growing palm oil imports and corporate apathy to Duta Palma's destruction of hundreds of acres of Indonesian rainforests and tiger habitat in complete disregard of Indonesian government's moratorium on such activities in the rainforest.

Big Indian corporates like Ruchi Soya, Adani -Wilmar, Godrej Industries, Parle, Britannia are among many who use Indonesian palm oil in their products on a large scale.

"Duta Palma's dirty oil could well be entering into their supply chains. Yet, so far, no Indian company has taken any visible steps to clean up their supply chain, to delink their brands from the large scale deforestation," said Greenpeace.
"It is astonishing to witness the apathy and absolute irresponsibility in the Indian corporate sector. Indian companies are not only destroying tiger habitats and forests in India for coal mining but now they are going a step further by importing palm oil from questionable sources in Indonesia like Duta Palma. Indian companies should adopt a zero deforestation policy instead," said Nandikesh Sivalingam, forest campaigner for Greenpeace India.

Greenpeace India estimates India imports about 9 million tonnes of palm oil in 2012-13. India is the largest importer of palm oil in the world.

Field investigations by Greenpeace International reveal that Duta Palma annexed and cleared hundreds of hectares of forest outside the official boundaries of one of its concessions in Sumatra, Indonesia.

Investigators found that Indonesia's Ministry of Forestry has not permitted the company to operate in this particular area, which is mapped as peatland, tiger habitat. This is a clear violation of the current forest moratorium.

The company has failed to answer Greenpeace Southeast Asia's requests for further information about its operations, the organization said.

Duta Palma has a long history of deforestation, community conflict, illegality, and non-compliance with Roundtable on Sustainable Oil (RSPO) regulations.

"Sustainability certificates are only worth the paper they're written on if they're not enforced and trusted. Unless repeat offenders such as Duta Palma are sanctioned or expelled and the standard is tightened to stop deforestation, the RSPO and its standards will rightly be seen as a toothless tiger," said Wirendro Sumargo, Forest Campaigner, Greenpeace Indonesia.

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

MARKETPLACE

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

__,_._,___

[batavia-news] Jordan’s Abdullah urges diplomatic action to end Syrian conflict.

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/jordans-abdullah-urges-diplomatic-action-to-end-syrian-conflict/2013/04/25/67f95f32-adbc-11e2-a986-eec837b1888b_story.html?wpisrc=nl_headlines

Jordan's Abdullah urges diplomatic action to end Syrian conflict.

By Joby Warrick, Published: April 26

Jordan is urging the Obama administration to intensify efforts to find a political settlement to the Syrian conflict, warning that its northern neighbor appears increasingly headed toward either anarchy or a breakup that could imperil the region for decades to come.

Jordan's monarch, King Abdullah II, presented a blunt assessment of the two-year-old conflict during meetings this week with congressional leaders and White House officials, citing evidence that a long-feared splintering of Syria along sectarian and tribal lines appears to be speeding up.

Video

President Obama said Friday that any use of chemical weapons by Syria would be a "game changer," but he cautioned that the United States needs more evidence that President Assad has used the deadly agents against his people.

Sen. Patrick Leahy, Democrat of Vermont, and Senate Majority Leader Harry Reid (L) greet King Abdullah II of Jordan prior to meetings in Washington.

At the White House on Friday, the king described a "fragmentation of Syrian society, which is becoming more and more alarming."

"We're now seeing the surge of the second threat appear, which is that of militant terrorist organizations that have risen over the past several months," Abdullah told reporters at the start of the meeting, his second with President Obama in a month.

Despite military gains by the rebels in some parts of Syria, Jordanian intelligence officials see potential for a protracted struggle lasting many more months or even longer, with neither side capable of a decisive victory. Left on its current trajectory, the conflict will result in "a Taliban-style failed state, or a series of small mini-states," said a senior Jordanian official, insisting on anonymity in discussing intelligence assessments. "We're looking at the potential for sectarian spillover, threatening the whole region."

U.S. and Jordanian officials familiar with Abdullah's congressional briefings said the monarch was particularly concerned about the growing dominance of al-Qaeda-aligned Islamist militants. Jordanian officials warned that the Islamists could be a destabilizing force in the region for years and could even come to power in some provinces if the country breaks apart.

Despite the failure of previous initiatives, the king urged a renewed attempt at a negotiated settlement as the only realistic path toward ending the conflict without splintering the country or condemning it to endless bloodshed. But he has acknowledged that such a settlement would not be acceptable to the rebels as long as President Bashar al-Assad remains in power.

A more immediate worry for Jordan is the burden of caring for more than a half-million Syrian refugees who have sought sanctuary there since the start of the conflict two years ago. The king has asked for $850 million in new U.S. aid this year to help Jordan cope with the flood of refugees that threatens to overwhelm the kingdom, a resource-poor country of 6 million that already was struggling with high unemployment, chronic water shortages and energy-supply disruptions before the crisis began.

Jordan's largest Syrian refugee camp, known as Zaatari, has swollen to 125,000 inhabitants, making it essentially Jordan's fifth-largest city. By the end of the year, the number of refugees in Jordan is projected to surpass 1 million, straining the capacity of the country's schools and hospitals.

A key U.S. ally in the region, Jordan has partnered with the Obama administration on initiatives ranging from counterterrorism operations to the Israeli-Palestinian peace process while also providing a staging ground for humanitarian relief since the start of the Syrian crisis. Abdullah has publicly denied published reports that his security services are providing military training for Syrian rebels.

Obama promised more U.S. support for Jordan and praised Abdullah for the country's recent efforts at political reform, saying he believed Jordan "can be an extraordinary model for effective governance in the region."

Jordan, which was spared the kind of massive unrest that swept many of its neighbors during the Arab Spring uprisings, held historic parliamentary elections this year that drew nearly 60 percent of the country's eligible voters.

The polls were judged fair by international observers, although political parties aligned with the Islamist Muslim Brotherhood movement boycotted the vote, arguing that election rules unfairly restricted their ability to contest seats.

U.S. officials fear that turbulence from Syria could complicate Abdullah's efforts to implement economic and political reforms. Jordan was rocked by violent protests in November after the government lifted subsidies on gasoline and other fuels to comply with International Monetary Fund requirements.

Economic pressures have fueled popular resentment against the refugees, who are competing with Jordanians for a limited pool of jobs and housing.

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

MARKETPLACE

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

__,_._,___

[batavia-news] Klarifikasi Ahok Soal Sebut Warga Waduk Pluit Komunis

Ref: Ahok berseragam a la militer, jadi tentu saja tidak aneh bila beliau sebut warga Pluit komunis. Bukankah ucapan sesui dengan pandangan dan juga mana ada yang berseragam demikian mengucapkan lain dari tuntutan seragamnya?

ttp://news.liputan6.com/read/571914/klarifikasi-ahok-soal-sebut-warga-waduk-pluit-komunis

Klarifikasi Ahok Soal Sebut Warga Waduk Pluit Komunis

oleh Luqman Rimadi

Posted: 26/04/2013 16:31

Klarifikasi Ahok Soal Sebut Warga Waduk Pluit Komunis

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama membantah menuding warga Waduk Pluit yang akan digusur sebagai Komunis. Namun, Ahok menilai keinginan warga yang meminta lahan di kawasan lain dan menolak tinggal di rusun seperti pemikiran komunis.

"Saya gak marahin warga Pluit bilang komunis. Itu kan LSM dateng, mereka membawa proposal minta bagi lahan. Saya bilang mana bisa bagi lahan, itu kan tanah negara. Mereka ngotot, kalau ngotot itu ideologi komunis dong," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Menurut Ahok, jika lahan milik pemerintah dibagikan begitu saja kepada warga Pluit, maka sama saja pemerintah menghalalkan penjarahan tanah negara oleh warga.

"Sama saja rakyat boleh menjarah lahan. Sekarang kalau gitu sekalian saja anda dudukan Balaikota sama Monas, nanti saya juga minta bagi juga semuanya. Lumayan kan? Ya dia berhak marah kan? Dia mau tuntut ya tuntut saja gitu lho," kata Ahok dengan nada tinggi.

Ahok mencontohkan, bila dirinya mempunyai rumah kemudian dibongkar oleh dinas P2B maka dia tidak akan mendapatkan penggantian dari pemerintah. Sedangkan di satu sisi warga Waduk pluit mendirikan bangun di tanah negara.

"Sudah di atas tanah negara, kemudian disewain dan tidak bayar pajak, tetapi malah minta ganti harga per meter waktu dilakukan pembongkaran, ini apa," kata dia.

Sebelumnya, Ahok menyesalkan protes ratusan warga yang menolak penggusuran rumah di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, hingga memblokir jalan. Sebab penggusuran itu dilakukan di atas tanah negara dan untuk mencegah banjir. Sehingga penolakan warga dinilai terlalu berlebihan.

"Kalau saya pakai logika. Kalau saya bangun rumah di tanah yang bukan milik saya tanpa izin, dibongkar P2B, saya minta ganti rugi nggak sama pemerintah? Dapat? Mana ada? Ya mampus semuanya. Udah bangun salah, dikasih duit gitu lho. Terus saya bangun di tanah negara, terus saya sewa-sewain sama orang, dibongkar, minta ganti rugi. Mana ada hukumnya? Itu komunis namanya!" ketus Ahok.

Ia menambahkan, pembongkaran bangunan yang berada di bantaran kali itu dilakukan sebagai bagian dari proyek normalisasi Waduk Pluit untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta. "Masak nggak boleh pake tanah sendiri," tukas Ahok. (Ary)

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

MARKETPLACE

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

__,_._,___

[batavia-news] Pemerintah Ragu Ambil Keputusan

Ref: SBY sebagai kepala pemerintah sudah mengambil keputusan berupa dua alternatif yang tidak berbeda yaitu memberatkan keuangan anggota masyarakat berkantong kempis atau berlobang.

http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Ekonomi

Pemerintah Ragu Ambil Keputusan

Hendri Saparini, Ekonom

Sabtu, 27 April 2013

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dinilai ragu-ragu dan lamban dalam memutuskan soal opsi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sikap pemerintah itu menimbulkan spekulasi dan berdampak negatif bagi masyarakat maupun pelaku usaha di dalam negeri.

Ekonom Hendri Saparini mengatakan, meski kebijakan BBM subsidi sudah mengerucut pada dua opsi, yaitu penerapan dua harga (dual price) dan opsi penaikan harga untuk semua jenis kendaraan, namun pemerintah belum juga mengambil keputusan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri belum bisa memastikan waktu pasti untuk menaikkan harga BBM subsidi. Presiden, di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan penaikan harga BBM subsidi bagi seluruh konsumen jika risiko kebijakan dua harga dinilai terlalu besar.

Menurut Presiden, pemerintah tidak akan mengambil opsi kebijakan dua harga jika kajian teknis menunjukkan opsi itu tidak mungkin diterapkan. "Apa mungkin secara teknis di lapangan diberlakukan sistem dua harga? Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tidak mungkin pemerintah pilih," katanya.

Presiden juga menjelaskan, opsi dua harga bertujuan menerapkan secara riil undang-undang yang menyatakan subsidi BBM diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Karena itu, pemerintah hanya akan mengurangi subsidi BBM bagi masyarakat mampu, sedangkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu dipertahankan hingga kemampuan ekonomi mereka membaik.

Menurut Hendri Saparini, pengendalian konsumsi BBM subsidi tidak berjalan baik. Ini membuat pemerintah tidak mampu mengatasi anggaran. Termasuk menambal laju kucuran dana subsidi.

Padahal, menurut Hendri, penaikan harga BBM subsidi belum menyelesaikan masalah APBN. Sebab, akar masalah subsidi BBM dalam APBN adalah dan permintaan. Karena itu, penaikan harga BBM tidak bisa langsung berdampak terhadap perekonomian.

Hendri mengatakan, dengan dua harga, kuota BBM subsidi sulit bisa dikurangi.

Pasalnya, para pemilik kendaraan pribadi besar kemungkinan tetap menggunakan BBM subsidi meski lebih mahal. "Saya tidak yakin APBN bisa dihemat. Jadi, pemerintah tidak komprehensif mengambil kebijakan. Seharusnya ada konversi bahan bakar, misalnya BBM ke gas," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Ia sebelumnya juga menilai, pemerintah terlalu lambat dalam memutuskan penaikan harga BBM. Dampak dari ketidakpastian itu sangat merugikan masyarakat. Misalnya, banyak produsen dan distributor menahan barangnya. Selain itu, kemungkinan terjadinya penimbunan solar dan premium karena banyak pihak yang berspekulasi.

Menurut dia, rencana pemerintah menaikkan harga solar dan premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter tidak berpengaruh besar terhadap penghematan anggaran. "Yakni, hanya sekitar Rp 20 triliun. Setiap tahun subsidi energi mencapai sekitar Rp 300 triliun," ujarnya.

Dia juga menyarankan pengendalian subsidi BBM seharusnya dipukul rata di semua jenis BBM. Selain penghematan yang lebih besar, skenario pukul rata itu juga lebih praktis. Ini mengingat pengawasan BBM yang dijual dengan dua harga dinilai sangat tidak efektif dan rawan penyelewengan.

"Inflasi yang ditimbulkan dengan penaikan di semua jenis BBM ini tidak akan separah penaikan pada 2005 lalu," ucapnya. Apalagi, menurut dia, saat ini minyak tanah sudah tidak disubsidi karena dikonversi ke elpiji.

Di tempat terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Said Iqbal mengatakan, demonstrasi buruh pada 1 Mei memperingati Hari Buruh Sedunia akan menolak rencana penaikan harga BBM. "Kami tidak setuju kalau subsidi BBM dicabut karena subsidi itu kewajiban negara. Di mana-mana buruh akan memperjuangkan subsidi BBM," kata Said Iqbal.

Dia mengatakan, penolakan terhadap penaikan harga BBM oleh buruh didasari oleh beberapa alasan, yakni penaikan harga BBM dinilai akan meningkatkan inflasi dan mengakibatkan daya beli buruh menurun. "Kalau harga BBM direncanakan naik Rp 2.000, daya beli buruh pun akan turun sebab harga sewa rumah, ongkos kendaraan umum, dan harga kebutuhan pokok pun akan naik," kata dia.

Namun, apabila pemerintah tetap berkeras menaikkan harga BBM, para buruh berencana melakukan mogok kerja nasional. "Kami akan pastikan ketika Presiden SBY berpidato pada sidang paripurna, buruh akan mogok kerja," tuturnya. (Bayu/Seno/Choi

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

MARKETPLACE

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

__,_._,___

INDONESIA NEWS

Saturday, April 27, 2013

[batavia-news] Tiga Istri DS Terancam Pidana Pencucian Uang

Tiga Istri DS Terancam Pidana Pencucian Uang

[batavia-news] Polisi Diminta Lindungi Bakal Caleg Perempuan Aceh

Polisi Diminta Lindungi Bakal Caleg Perempuan Aceh

[batavia-news] India's palm oil demand destroying Indonesia's rainforests?

India's palm oil demand destroying Indonesia's rainforests?

[batavia-news] Jordan’s Abdullah urges diplomatic action to end Syrian conflict.

Jordan's Abdullah urges diplomatic action to end Syrian conflict.

By Joby Warrick, Published: April 26

[batavia-news] Klarifikasi Ahok Soal Sebut Warga Waduk Pluit Komunis

Klarifikasi Ahok Soal Sebut Warga Waduk Pluit Komunis

[batavia-news] Pemerintah Ragu Ambil Keputusan

Blog Archive