Saturday, June 15, 2013

[batavia-news] Golkar: Menaikkan Harga BBM Wewenang Pemerintah, Bukan Koalisi

 

 
 
 

Golkar: Menaikkan Harga BBM Wewenang Pemerintah, Bukan Koalisi

  • Penulis :
  • Indra Akuntono
  • Minggu, 16 Juni 2013 | 11:01 WIB
 

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan wewenang penuh pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai koalisi.

"Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi," kata Bambang saat dihubungi pada Minggu (16/6/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi bias karena pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai pendukung pemerintah. Padahal, jelas bahwa menaikkan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah sesuai dengan Pasal 8 Ayat 10 Undang-Undang APBN 2012 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat bisa menaikkan harga BBM kapan saja selama diperlukan.

Dalam APBN 2013, kata Bambang, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hanya, pemerintah perlu keberanian politik untuk menggunakan wewenang tersebut.

"Sangat memprihatinkan, seakan-akan kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah; juga bertele-tele karena pemerintah semula beralasan menunggu persetujuan DPR," ujar anggota Presidium Nasional KAHMI tersebut.

Sekadar catatan, mulai pekan depan pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Selain PKS, Fraksi PDI Perjuangan juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Indonesia loses two islands due to rupiah absence : BI

 

Res:  Alasan Sipadan dan Ligitan hilang karena mata uang rupiah tidak dipakai  disana adalah alasan yang mungkin disengajakan untuk dilepaskan kedua puau tsb, sebab misalnya Panama sejak dari dulu memakai dollar USA sebagai mata uang nasional, tetapi Panama bukan wilayah USA. egitupun belakangan ini malah ada negara-negara yang memakai dollar USA sebagai mata uang nasional, misalnya Equador dan Timor Leste.
 
 

Indonesia loses  two islands due to rupiah absence : BI

Wed, June 5 2013 20:04 | 877 Views

Illustration. (www.wikipedia.org)

"We have lost Sipadan and Ligitan because the International Supreme Court found the currency found there was not the rupiah. This is one of the court`s reasons to state that the islands did not belong to Indonesia," Bank Indonesia Deputy Governor Ronald Waas said.
 
Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia Deputy Governor Ronald Waas said due to a rupiah absence two Indonesian islands namely Sipadan and Ligitan have gone.

"We have lost Sipadan and Ligitan because the International Supreme Court found the currency found there was not the rupiah. This is one of the court`s reasons to state that the islands did not belong to Indonesia," he said here on Wednesday.

He said rupiah distribution to the country`s outer regions is important to prove the regions are part of Indonesia.

"We should ensure the distribution and availability of the rupiah in isolated areas," he said.

Bank Indonesia has cooperated with some ministries and agencies concerned to distribute the rupiah in the country`s outer islands safely and efficiently.

"BI has cooperated with the Indonesian Navy for distributing rupiah. We can`t use commercial cargo due to technical problems," he said.

Bank Indonesia has sent Rp15-20 billion worth of cash money in several denominations. BI also serves people wishing to exchange their shabby bills with the new ones.

"We have distributed rupiahs to Mianggas and Natuna islands go through Batam. We have also sent it to border areas in Papua," he said.

According to him, BI will expand its cooperation to include the air force to distribute cash money to isolated areas.

"Some of the Indonesian areas are difficult to reach by ship. So we should send the cash money by air," he said.(*)

Editor: Heru

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Tifatul tegaskan PKS dukung pemerintah menaikkan harga

 

 

Tifatul tegaskan PKS dukung pemerintah menaikkan harga

Jumat, 14 Juni 2013 22:44 WIB |

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. (ANTARA FOTO/Ujang Zaelani )

Keputusan rapat DPP PKS dua hari lalu bahwa Fraksi PKS maupun DPP tidak boleh menolak sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat seperti program BLSM, beras miskin, dan lainnya,"
 
Nusa Dua (ANTARA News) - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan partainya mendukung penuh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Keputusan rapat DPP PKS dua hari lalu bahwa Fraksi PKS maupun DPP tidak boleh menolak sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat seperti program BLSM, beras miskin, dan lainnya," kata Tifatul di sela-sela acara Forum Pemimpin Redaksi di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Ia mengatakan pihaknya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden. Dan di setiap negara manapun antara menteri dan presiden tidak pernah beda sikap.

Tifatul juga meyakini jika posisi PKS dari rapat terakhir tetap tidak berubah dan tetap dalam koalisi.

Ia optimistis PKS mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

"Dari rapat terakhir tetap tidak berubah. Tetap dalam koalisi, namun soal kementerian adalah hak prerogratif presiden. Tidak ada utusan dari istana yang `nyuruh` PKS keluar dari Setgab, dan kita serahkan sepenuhnya kapada presiden," katanya.

Yang jelas, kata dia, partainya mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM.

"Kami masih solid dalam koalisi dengan pemerintah," kata Tifatul menegaskan.

(I020/S024)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Presiden: Indonesia harus tegas pada perusak kerukunan

 

Res : Untuk mengsegarkan ingatan, click : http://www.youtube.com/watch?v=5L-9HcTb1es
 
 

Presiden: Indonesia harus tegas pada perusak kerukunan

Sabtu, 15 Juni 2013 21:56 WIB | 1788 Views

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA/Andika Wahyu/)

Kita harus tegas menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama atau identitas apa pun karena tindakan seperti itu bukanlah nilai karakter dan jati diri bangsa yang majemuk yang harus senantiasa menjunjung tinggi sesanti Bhineka Tunggal I

 
Denpasar (ANTARA News) - Bangsa Indonesia harus bersikap tegas dan keras pada siapa pun yang merusak kerukunan, persatuan dan tolerasi mengingat itu bukan karakter bangsa yang majemuk.

"Kita harus tegas menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama atau identitas apa pun karena tindakan seperti itu bukanlah nilai karakter dan jati diri bangsa yang majemuk yang harus senantiasa menjunjung tinggi sesanti Bhineka Tunggal Ika," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di panggung terbuka Ardha Candra, Art Center, Bali, Sabtu malam.

Presiden menyampaikan pesan itu saat membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-35 yang ditandai dengan pemukulan kul-kul, sebuah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu dan merupakan simbol penghubung antar manusia dan manusia dengan dewa, dengan didampingi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.

Menurut Presiden, seluruh pemimpin pada tingkatan dan bidang apa pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut, yaitu kerukunan, persatuan, tolerasi dan persaudaraan

Kemajemukan Bangsa Indonesia dengan berbagai perbedaannya, kata Presiden, di satu sisi hendaknya dapat dilihat sebagai rahmat yang harus disyukuri namun disisi lain seluruh elemen bangsa harus mampu mengelolanya dengan arif.

"Kita harus mampu mengelolanya dengan arif agar tidak berkembang menjadi konflik dan benturan yang hanya akan merugikan kita semua," katanya.

Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi sumpah dan kewajiban bersama untuk menjaga kerukunan, persatuan dan toleransi di tengah keragaman.

Seusai sambutan Presiden Yudhoyono ditampilkan pagelaran sendra tari dengan judul "Garuda Didjaya Mambahara" yang mengisahkan perjalanan burung agung Garuda.

Pembukaan PKB itu disaksikan oleh ribuan warga masyarakat setempat yang secara rutin menantikan penghelatan budaya tahunan itu. Bahkan ketika hujan turun di tengah-tengah pagelaran sendra tari, sebagian besar warga tetap bertahan di bawah hujan baik dengan menggunakan payung ataupun tanpa payung menyaksikan para penari yang tampil di sebuah panggung terbuka bersama dengan Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono.


Pegang teguh kearifan

Sementara itu Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menjelaskan tema PKB kali ini, "Taksu Membangkitkan Daya Kreatifitas dan Jati Diri", dalam sambutannya.

"Taksu mendorong keserasian antara bhuana agung (alam makro) dan bhuane alit (alam mikro)," kata Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam sambutannya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat Bali berusaha untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus globalisasi.

PKB adalah pesta seni tahunan di Bali yang diselenggarakan selama satu bulan penuh dan gratis. Warga masyarakat dapat menyaksikan pameran produk-produk seni Bali dan aneka pentas budaya yang ditampilkan oleh seniman-seniman ulung Bali tanpa dipungut biaya apa pun.
(G003/A011)

Editor: Ruslan Burhani

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Java’s Last Synagogue Torn Down

 

 

Java's Last Synagogue Torn Down

The last vestige of one Indonesia's oldest and largest Jewish communities is now just a pile of rubble.

Beth Shalom in Surabaya — Java's one and only synagogue — was demolished in May after being sealed off by Islamic hard-liners in 2009.

"It's not clear when exactly it was demolished and who did it," Freddy Istanto, the director of the Surabaya Heritage Society (SHS), told the Jakarta Globe.

"In mid-May, I was informed by a member of the SHS that the synagogue was destroyed. In disbelief, I went over there and it had been flattened."

Freddy reported the case to the Surabaya Legislative Council and prompted the commission to summon the Surabaya Tourism Agency, which was responsible for the heritage building.

"It was designated a heritage site by the agency on April 16, 2009. It should've been protected," Freddy said.

A small, Dutch-style building located on a 2,000 square meter plot of land in the middle of Surabaya's business district, Beth Shalom looked like an ordinary house in the neighborhood. The only features that distinguished it as a synagogue were its mezuzah (Torah scrolls fastened to an entrance way) and the two Star of David carvings on its door.

"There were many artifacts inside the building which can't be found in other heritage sites," Freddy said.

Sachiroel Alim, one of the heads of the Surabaya Legislative Council, told the Jakarta Globe on Saturday that the council summoned the Surabaya Tourism Agency at the end of May and gave them seven days to officially report the case to the police since the demolition was in direct violation of the Law on Cultural Heritage.

"There was an indication that the owner of the synagogue had sold the building," Sachiroel said. "It's not clear whether the buyer — allegedly a real estate company — destroyed the building, or if the original owner knocked it down themselves,"

Sachiroel said that he did not know if Muslim hard-liners had anything to with razing the synagogue.

"We don't want to get into the conflict, but a heritage building should be protected by the government," Sachiroel said.

In January 2009, Muslim demonstrators sealed off Beth Shalom and burned an Israeli flag to protest the country's attacks on the Gaza Strip at the time.

Soemarsono, the head of the National Unity and Society Protection Agency of Surabaya, claimed that the synagogue was an illegal structure because it did not possess proper building permits.

"It was used as a residence," Rakyat Merdeka Online quoted him as saying recently.

Sachiroel noted, though, that most of Indonesia's oldest buildings don't have building permits since such a requirement was only introduced during the Suharto era.

"The synagogue was built before Indonesia declared its independence," he said. "How could it have a building permit?"

Rivka Sayers, a Jewish woman of Iraqi descent, reportedly lived in the synagogue's compound since 1970.

She said that only three families regularly visited the synagogue to celebrate the Sabbath and holidays such as Passover and Rosh Hashanah.

Indonesia's last surviving synagogue is located in Manado, Sulawesi.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Siege ends after attacks in Pakistan's Quetta

 

 

Siege ends after attacks in Pakistan's Quetta

At least 24 killed in attacks on women's university bus and siege at nearby hospital where wounded were taken.

Last Modified: 15 Jun 2013 15:36
Listen to this page using ReadSpeaker
Email Article
Print Article
Share article
Send Feedback
The initial attack was followed by a bombing and siege of the hospital where the injured were taken [EPA]

A gun and bomb attack near a women's university, and ensuing siege at a nearby hospital, in Quetta has killed at least 24 people, including 11 female students, and wounded dozens of others, police and local officials say.

The first explosion happened on a bus near the campus of the Sardar Bahadur Khan Women's University, with a bomb hidden in the vehicle, reports said.

The second blast struck the casualty ward of the Bolan Medical Complex, and firing continued in the aftermath. At least eight unidentified gunmen were reported to have taken positions in the hospital, and killed at least three security personnel who were attempting to resecure the facility and three nurses, local officials said.

Chaudhry Nisar Ali Khan, the country's interior minister, said that the siege had ended by 8:30pm local time (15:30 GMT) on Saturday, with security forces freeing 35 people trapped inside the building and killing four of the attackers. One of the attackers was also arrested.

Khan confirmed that four security forces personnel and one senior government official had been killed during the violence.

Zubair Mahmood, the city police chief, described the bombing targetting the bus earlier in the day as having been carried out by an "improvied explosive device". The bomb exploded after the students had boarded and the bus was leaving the university.

"We are investigating if it was a remote controlled bomb," the police official said.

Another police official, Fayyaz Sumbal, added that the bus caught fire after the explosion and many students were critically wounded.

Siege at hospital

Authorities say that Abdul Mansoor Khan, the deputy commissioner of Quetta, was among those killed at the hospital, Al Jazeera's Kamal Hyder reported. So far, at least 36 people have been injured in both attacks, he said.

Pakistani security forces surrounded the hospital and carried out an operation to clear it once the gunmen had taken over.

Quetta is the capital city of Balochistan province, and regularly witnesses violence on a large scale.

Earlier on Saturday in the town of Ziarat - some 120km from Quetta - a rocket attack by unknown attackers killed a policeman and gutted a historic summer retreat used by Pakistan's founder Muhammad Ali Jinnah.

Since the start of the year, more than 300 people have been killed in attacks by sectarian, ethnic and anti-state groups in Quetta.

 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] The Pakistanisation of Indonesia

 

 
 

The Pakistanisation of Indonesia

Pallavi Aiyar
Share  ·   Comment (15)   ·   print   ·   T+  
MELTING POT TO CAULDRON: An Ahmadi peers out of the sealed door of a mosque in Bekasi where he has been holed up for over two months. Photo: Pallavi Aiyar
MELTING POT TO CAULDRON: An Ahmadi peers out of the sealed door of a mosque in Bekasi where he has been holed up for over two months. Photo: Pallavi Aiyar

Over the last few years, Jakarta has laid down legal infrastructure that discriminates against religious minorities, allowing Islamists to take the law into their own hands

The marble minaret of Jakarta's largest mosque, the Istiqlal, and the cast iron steeples of the city's Catholic Cathedral, jointly punctuate the city-centre's skyline. The adjacent location of these two places of worship is a powerful, sensory manifestation of Indonesia's multi-religious and tolerant ethos.

Indonesia is the world's most populous Muslim country. Although around 87 per cent of the population, or 210 million Indonesians, self-identify as Muslims, the nation is a tapestry of religions from Hinduism and Christianity to Confucianism and Animism. Scan any newspaper and the names that pop up — Teddy Anwar, Suryadharma Ali, Veronica Colondam — confirm the syncretism that has long defined this part of the world.

As a Muslim-majority, democratic republic, whose constitution guarantees the right of citizens to freedom of religious belief and practice, Indonesia is a rare creature. The U.S.-based Appeal of Conscience Foundation, awarded Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono a high-profile prize for promoting tolerance just last month. The country is, moreover, regularly feted by world leaders, as a beacon of moderate Islam and a model for the Muslim world.

And yet only a few dozen kilometres east of Jakarta, in the suburb of Bekasi, a group of 18 Ahmadis has been holed up inside a fenced-off mosque for over two months. They barricaded themselves inside in early April, after local police sealed it, placing locks on the entrances and erecting a fence of corrugated metal sheets.

They refuse to come out until the mosque is allowed to reopen and serve as a place of prayer for the area's 400-odd Ahmadis. Until then, their only contact with the outside world is through a square slat that opens in a back door to the mosque. It is through this opening that food is passed to them and through which they talk daily with Mohammad Iqbal, the leader of the congregation, about his attempts to secure redress. All efforts, he says, have so far failed.

Outside the mosque, a local government-planted hoarding refers to a number of anti-Ahmaddiya decrees and resolutions passed by religious and central governmental authorities.

Intolerance since 2005

In 2005, the Majelis Ulama Indonesia (MUI), a coalition of Muslim organisations, issued a fatwa condemning the Ahmaddiya community as religiously "deviant." Mohammad Iqbal dates the start of his communities' problems to that year, with some members receiving threatening text messages on their mobile phones.

But the real harassment began later, after 2008. That year, President Yudhoyono signed off on a decree issued jointly by the Religious Affairs Ministry, Home Ministry and Attorney General, which ordered the Ahmaddiya community to stop all activities that "propagated" its beliefs. The vagueness of the decree's wording has emboldened some regional governments to interpret the law as an outright ban on the practice of the Ahmadiyya faith.

The Ahmadis are not the only ones to have fallen victim to growing intolerance. On a recent evening in Jakarta, this reporter spent several hours talking with victims of religious violence and discrimination from across the country. Their complaints ranged from administrative inconveniences, to intimidation, violence and even murder at the hand of hard line Sunni Muslims. The vast majority of Indonesia's Muslims are Sunni.

Muhammad Zaini, a 22-year-old Shia from Madura, in East Java, spoke of 600-odd Shias being forced out of their homes from two villages in the area, when a 200-strong mob of Sunni Muslims attacked their homes in August 2012. Several houses were burnt down and Zaini's paternal uncle was killed. The Shias are currently camped out in a refugee camp in a sports stadium. Local Sunni authorities have issued edicts against allowing their return.

Permits for churches

Reverend Palti Panjaitan, of the HKBP-Filadelfia protestant church, talked about the seven churches in the Bekasi area (where Ahmaddiyas were also under attack) that had been forcibly closed or demolished by local authorities since 2005. Christian congregations across the country have been having a difficult time in recent years securing permits for the construction of churches. There are an estimated 22 million Christians in Indonesia, comprising over nine per cent of the population.

Dian Jennie, a believer of the indigenous Javanese religion, Sapta Darma, elaborated the routine harassment faced by faiths not part of the six officially recognised religions of Indonesia: Islam, Hinduism, Buddhism, Catholicism, Protestantism and Confucianism. Mandatory state-issued identity cards for all adult citizens that list the holder's religion, leave a blank space for those who don't agree to be classified under any of the official religions. Citizens with blank spaces on their IDs are often pilloried as godless. Their children find it difficult to gain admission to schools and even getting their marriages registered can be impossible.

"What we are seeing," says Andreas Harsono, an activist journalist and researcher for Human Rights Watch, "is a creeping Pakistanisation of Indonesia." Harsono claims that like Indonesia, Pakistan too, was a relatively tolerant country until the 1970s. But the situation changed dramatically in the 1980s, one clear manifestation of this shift being Islamabad's 1984 anti-Ahmaddiya ordinance.

In Indonesia, the authoritarian regime of General Suharto from 1967-1998, had largely kept religion's role in politics under check. Following the transition to democracy, however, Islamist political parties have been allowed to play an open, legal role in politics. Radical civil society groups operating outside the formal political system have also grown in size and influence. The latter include the notorious Front Pembela Islam, an organisation that was set up in 1998 with support from government security agencies and whose goons use Islamic edicts to justify vigilante actions against bars and nightclubs, as well as Christian churches and the mosques of so-called apostates like Ahmadiyyas and Shias.

More discrimination

"Over the last eight years the government has basically laid down the legal infrastructure which discriminates against religious minorities," claims Harsono. This allows Islamists to take the law into their own hands, while the police look the other way. He gives as examples a 2006 decree that has made it harder to obtain permits to build houses of worship for minorities, and an increasingly cavalier use of a 1965 blasphemy law.

A spokesperson for the Ministry of Religious Affairs, Mr. Zubaidi, dusts off such accusations. He admits that Indonesia has "small (religious) conflicts in a limited area. But we are a big country and despite everything, we maintain our unity." He claims that at the level of policy, matters are improving, rather than deteriorating for religious minorities. He fails, however, to elaborate when pressed. He does agree that on "a social level" there might be some cause for concern regarding increasing intolerance.

It is true that for the moment at least, Indonesia is a far cry from Pakistan. The most popular face of Islam in the country is still the Nahdlatul Ulama (NU), the country's (and the world's) largest Muslim social organisation with 70 million members. The NU was founded in 1926 and has always defended a moderate and culturally rooted approach to Islam, in open opposition to more fundamentalist Wahabist interpretations. Islamist political parties have yet to win a single general election. In fact their showing at the polls has been worsening in the years since 1998.

Imam Pituduh, a member of the NU's secretariat, looks more like a rock star than a cleric, with dark shoulder-length hair, shot through with silver, hanging loose about his face. He says the NU believes Islam in Indonesia can only survive by accepting its admixture with local traditions. NU imams, for example, use local beliefs in astrology to help decide on the names of newborns. "The real Islam is what we represent not what Wahabis claim," he says. The imam is confident that "the people" of Indonesia will reject radicalism since it is not a part of their traditions.

Perhaps, but it is also a fact that religion's role in Indonesian society has been growing. A new education bill is about to double the number of hours devoted to religious education in elementary schools at the expense of science classes. A new criminal code under discussion is proposing harsh punishments for couples who live together before marriage, and increasing the maximum prison term for adultery to five years from the current nine months. According to the Setara Institute, a non-governmental organisation that monitors religious freedoms, 264 cases of violent attacks on religious minorities took place in 2012, up from 216 in 2010.

Andreas Harsono remains deeply concerned. "Once you allow religion to pervade politics and society, it becomes very difficult to undo it in an Islamic context," he concludes.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

[batavia-news] Rakyat Indonesia Huni 7,9 Juta Rumah Tak Layak

 

Res: Bagaimana bentuk standard rumah layak bagi rakyat menurut rezim NKRI?
 
 
Butuh Rp3 T untuk Perbaikan

Rakyat Indonesia Huni 7,9 Juta Rumah Tak Layak

Fenty Risya W — HARIAN TERBIT

 
RUMAH_TIDAK_LAYAK_HUNI

JAKARTA — Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengungkapkan hingga saat ini sekitar 7,9 juta unit rumah tidak layak yang dihuni oleh keluarga Indonesia. Menurut Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansyari, kriteria rumah tidak layak adalah rumah dengan atap yang masih menggunakan daun, dinding rumbia, dan lantai tanah.

Ia menyatakan jika pemerintah membangun 500 ribu rumah swadaya per tahun, maka masalah rumah tidak layak akan dapat selesai pada 2025.

Namun, jelas Jamil Kamis (13/6) pemerintah tidak mempunyai anggaran. Selama 2006-2010 pemerintah hanya mampu membangun 22 ribu rumah swadaya. Tahun 2011 meningkat sekitar 125 ribu unit rumah swadaya.

Untuk anggaran 2013, pemerintah dapat membangun 400 ribu rumah swadaya yang terdiri dari 200 ribu unit anggaran Kemenpera dan 200 ribu unit lainnya berasal dari anggaran kompensasi BBM.

Karenanya, ia meminta persetujuan DPR menambah anggaran Rp 3 triliun yang akan diberikan kepada masyarakat, yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan rumah.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___