INDRA MAIPITA
Kemiskinan belum jua punah dari muka bumi, meskipun selalu dibicarakan, diteliti dan dikurangi bahkan dientaskan hampir sepanjang masa dengan berbagai program. Walau ekonomi terus tumbuh, kemiskinan tetap saja tidak punah. Mungkinkah tidak semua pertumbuhan ekonomi berdampak baik bagi masyarakat miskin? Apa sesungguhnya arti dari kemiskinan itu?
Tidak mudah mendefenisikan kemiskinan, karena ia mememiliki dimensi ruang dan waktu. Berbagai konsep, pengertian dan cara mengukurnyapun terus berkembang dan menjadi perdebatan yang hangat. Oleh karena itu, konsepnya harus difahami, apa yang men-drive-nya dan bagaimana mengukur serta mengatasinya, karena keberhasilan pengurangan kemiskinan sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap konsep kemiskinan itu sendiri (Maipita, 2013).
Pengertian kemiskinan
Tidak mudah untuk mendefenisikan kemiskinan, karena kemiskinan itu mengandung unsur ruang dan waktu (Maipita, 2013). Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinan pada zaman merdeka dan modern sekarang ini. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman penjajahan dahulu akan berbeda dengan saat ini. Demikian juga dari sisi tempat, konsep kemiskinan di negara maju tentulah berbeda dengan konsep kemiskinan di negara berkembang dan terkebelakang. Mungkin keluarga yang tidak memiliki televisi atau kulkas, seseorang yang tidak dapat membayar asuransi kesehatan, anak-anak yang bermain tanpa alas kaki, seseorang yang tidak memiliki telepon genggam, akses internet dan lainnya di negara-negara Eropa dapat dikatakan miskin. Namun tidak demikian di negara kurang berkembang seperti negara-negara di Afrika.
Kemiskinan di sebahagian negara justeru ditandai dengan kelaparan, kukurangan gizi, ketiadaan tempat tinggal, mengemis, tidak dapat sekolah, tidak punya akses air bersih dan listrik. Defenisi kemiskinan biasanya sangat bergantung dari sudut mana konsep tersebut dipandang.
Bank Dunia mendefenisikan bahwa kemiskinan berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu untuk sekolah dan tidak tahu baca tulis. Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga takut menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih.
Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan. Lebih sederhana, Bank Dunia (2000) mengartikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan.
Kemiskinan biasanya didefenisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Marianti dan Munawar (2006) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi, didefenisikan dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur dengan terminologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati. Niemietz (2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan.
Para ahli membuat pengertian kemiskinan dengan berbagai versi. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kebutuhan sosial, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu dan lainnya. Berbagai teori telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang di antara pemerhati masalah kemiskinan.
Secara umum teori yang menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan sosio-antropologi (nonekonomi), khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya rangsangan untuk penanaman modal. Pendekatan sosio-antropologis menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural), seperti budaya yang menerima apa adanya. Sangat yakin bahwa apa yang terjadi adalah takdir dan tidak perlu disesali apalagi berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Kondisi ini terlihat jelas pada kerajaan zaman dahulu. Para abdi kerajaan dengan sepenuh hati mengabdi meski tanpa gaji (yang memadai) karena itu diyakini merupakan sebuah takdir dan kebanggaan tersendiri, atau mungkin karena alasan lainnya.
Kemiskinan juga dapat dilihat dari standar hidup layak, artinya kita melihat apakah seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut diartikan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kemiskinan seperti ini sering disebut dengan kemiskinan absolut.
Kebutuhan pokok yang dimaksud akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Di beberapa negara tertinggal seperti di kawasan Gurun Sahara, kebutuhan yang paling mendasar adalah pangan, sandang dan papan, sedangkan di negara berkembang sebahagian telah menambahkan pendidikan dan kesehatan sebagai bahagian dari kebutuhan dasar. Di negara maju, kebutuhan dasar tidak hanya sebatas itu, tetapi sebahagian telah memasukkan hiburan (seperti kepemilikan televisi, telepon dan internet) dan rekreasi. Kualitasnya juga berbeda antar kelompok negara. Semakin maju suatu negara maka kebutuhan dasarnya semakin kompleks dengan standar kualitas yang semakin tinggi pula.
Studi sosiologis tentang kemiskinan diawali oleh Charles Both dan B. Seebohm Rowntree (Townsend, 1954), mengatakan bahwa: (1) Keluarga yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan ini disebut dengan kemiskinan primer; (2) Keluarga yang pendapatannya secara keseluruhan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik semata atau disebut juga dengan kemiskinan sekunder.
Chambers (2006), berpendapat bahwa pengertian kemiskinan sangat tergantung pada siapa yang bertanya, bagaimana hal itu difahami serta siapa yang meresponnya. Prespektif ini mengelompokkan makna kemiskinan menjadi beberapa kelompok dan beberapa di antaranya diuraikan berikut ini.
Pertama, kelompok yang memandang kemiskinan dari sisi pendapatan (income-poverty), namun karena sulit untuk mengukurnya sering didekati dari sisi pengeluaran (consumption-poverty). Sebahagian besar orang, terutama para pakar ekonomi cenderung menggunakan konsep ini. Mereka akan melihat kemiskinan dari sudut pandang pendapatan atau pengeluaran (konsumsi).
Kedua, kelompok yang memaknai kemiskinan dari kekurangan materi. Konsep ini lebih luas dari konsep pada kelompok pertama. Selain kekuarangan pendapatan, kemiskinan juga diartikan sebagai kurangnya kekayaan, rendahnya kualitas aset lain seperti rumah tempat tinggal, pakaian, peralatan rumahtangga, sarana transportasi, peralatan akses komunikasi dan informasi seperti TV, dan radio, serta rendahnya akses terhadap fasilitas lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
Kelompok ketiga mengacu pada pendapat Amartya Sen, bahwa kemiskinan dinyatakan sebagai kekurangan atau ketidakmampuan serta apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, termasuk di dalamnya kekurangan material, ketidak mampuan fisik, serta dimensi sosial. Kelompok keempat mengartikan kemiskinan dengan konsep yang luas, mencakup multi dimesi kekurangan.
Kemiskinan dan kesejahteraan
Kesejahteraan dalam konsep kemiskinan biasanya dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan welfarist dan nonwelfarist (Ravallion,1994). Pendekatan walfarist menitikberatkan pada perbandingan kesejahteraan ekonomi, yang juga disebut sebagai standar hidup atau pendapatan.
Dasar dari pendekatan welfarist terhadap kemiskinan adalah adanya pernyataan bahwa penilaian terhadap kesejahteraan seseorang harus konsisten dengan urutan preferensi yang dinyatakan oleh orang tersebut. Di sinilah letak permasalahannya, bahwa dalam pendekatan welfarist murni, mengukur tingkat utilitas (kepuasan) seseorang itu sangat sulit, karena preferensi antar individu itu sangat heterogen, tergantung dari banyak hal, seperti karakteristik individu, kebutuhan dan kemampuan menikmati, komposisi rumahtangga, dan tingkat harga.
Misalnya, seseorang dapat dikatakan miskin karena standar utilitasnya yang tinggi dan sulit untuk dicapai meskipun ia memiliki pendapatan yang tinggi, sementara orang lain dapat dikatakan tidak miskin karena utilitasnya yang rendah dan dengan mudah dapat ia capai meskipun tingkat pendapatannya rendah. Dengan kata lain, orang yang pertama tidak miskin secara materi namun merasa tidak puas, sedangkan orang kedua miskin secara materi tetapi merasa cukup dan puas. Kondisi ini seperti apa yang disebutkan Sen (1983): mengapa harus si kaya yang suka mengeluh dinilai lebih miskin daripada si miskin yang mudah merasa puas?
Untuk penyederhanaan, meskipun tidak sempurna, pendekatan welfarist menggunakan tingkat pendapatan dan konsumsi dalam pengukur kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba memetakan konsep kebutuhan yang multidimesi menjadi satu dimensi.
Pendekatan nonwelfarist memiliki dua pendekatan utama yaitu pendekatan kebutuhan atau disebut juga dengan functionings approach atau dimensions approach dan pendekatan kemampuan (capabilities). Pendekatan functionings yang dimaksud menitikberatkan pada capaian beberapa aspek mutidimensi dasar, seperti pemenuhan gizi, kesehatan, keamanan, harapan hidup dan lainnya.
Pendekatan functionings berhubungan erat dengan pendekatan kebutuhan dasar meskipun keduanya tidak sama persis. Kebutuhan dasar dapat difahami sebagai input fisik yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai berbagai dimensi yang diperlukan. Streeten et al, (1981) menyatakan bahwa kebutuhan dasar dapat ditafsirkan dalam hal jumlah minimum tertentu dari hal-hal seperti makanan, tempat tinggal, air dan sanitasi yang diperlukan untuk mencegah sakit, kekurangan gizi dan sejenisnya.
Pendekatan kemampuan menitikberatkan pada "kemampuan" seseorang untuk berfungsi dengan baik di masyarakat. Seseorang bisa jadi mampu untuk memiliki mobil, rumah yang bagus, aktif di masyarakat dan lainnya meskipun ia tidak melakukannya. Jadi, sekali lagi, bahwa pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan seseorang untuk memperoleh berbagai dimensi yang ada, bukan pada hasil yang dicapai dari dimensi tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak akan dikategorikan miskin bila ia memilih untuk tidak memiliki atau mencapai beberapa dimensi yang telah ditetapkan, asalkan ia mampu bila ia menginginkan atau memilihnya.
Ada kebebasan memilih dalam konsep ini, sesuai keinginan (preferensi) individu. Andai ia memilih sesuatu yang tidak ia pilih, ia juga akan mampu mencapainya. Sebagai contoh, andaikan hanya terdapat dua fungsi atau dimensi yaitu x dan y dan dua orang individu A dan B. Menurut positionings approach bahwa seseorang dikatakan miskin bila ia tidak meiliki x dan y. Namun menurut capabilities approach, seseorang dikatakan miskin bila ia tidak mampu untuk memiliki keduanya. Andai ia memilih untuk hanya memiliki x saja atau y saja, juga tidak dikatakan miskin sepanjang ia mampu untuk memiliki keduanya jika ia mau. Karena memilih satu di antara keduanya bukan disebabkan ketidak mampuan untuk memiliki keduanya sekali gus, tetapi lehih disebabkan pada preferensinya.
Konsep kemiskinan di Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam menentukan kemiskinan di Indonesia. Seseorang tergolong dalam kategori miskin bila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs), dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Penggunaan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam mementukan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga beberapa negara lain seperti Armenia, Nigeria, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone dan Gambia (BPS, 2012).
Batas kecukupan kebutuhan makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan tertentu yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan batas kecukupan nonmakanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain.
Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978 dan dilaksanakan sejak tahun 1993. Sedangkan paket kebutuhan dasar nonmakanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Pada saat ini berkembang menjadi 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Di awal pasca krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1988, proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk makanan jauh lebih besar daripada pengeluaran untuk nonmakanan. Namun selisih ini semakin mengecil seiring dengan perbaikan perekonomian dan pengurangan angka kemiskinan (Maipita, 2013).
Penutup
Secara luas "miskin" dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, mencakup kebutuhan ekonomi, sosial, politik, emosional maupun spiritual. Pengertian ini memang terlalu luas dan tidak operasional sehingga sulit untuk diukur. Oleh karena itu, pengertian "miskin" itu biasanya dipersempit hanya miskin secara ekonomi. Di Indonesia, pengertian ini dipersempit lagi sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar, berupa kebutuhan pangan dan nonpangan. |
In the present excruciating crisis that spells agony for the masses, nothing less than a revolution can emancipate the 
