Waspadai Rekapitulasi
Jum'at, 11 Juli 2014
Sumber: Panwaslu/L-1/Grafis: CAKSONO
BADAN Pengawas Pemilu mengajak semua pihak untuk mengawasi proses rekapitulasi berjenjang pasca pemungutan suara pada Pemilihan Presiden (pilpres) 9 Juli lalu.
Lembaga itu mencemaskan potensi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di daerah, terutama di tingkat desa dan kecamatan.
''Yang patut diwaspadai, keberpihakan penyelenggara pemilu, serta pengaruh dan potensi intimidasi penguasa lokal seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi tim sukses,'' kata Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan selaku panitia adhoc rawan diintervensi, diintimidasi, digoda, dan diiming-imingi sesuatu sehingga akhirnya tergoda melakukan kecurangan.
Muhammad mengatakan pihaknya berjanji akan tetap netral, jujur, mandiri, akuntabel, dan profesional dalam mengawasi pilpres. Ia menjamin Bawaslu tidak berada di bawah tekanan dan intimadasi pihak mana pun untuk memastikan tahapan pemilu berlangsung.
''Kami tidak bertoleransi sedikit pun. Capres dan tim sukses serta masyarakat agar memercayakan pada penyelenggara pemilu, tapi tetap diawasi. Namun, tolong hargai kewenangan KPU dan Bawaslu sesuai UU. Jurnalis dan media juga agar menciptakan situasi kondisi yang teduh, menenangkan, tidak memberitakan hal-hal yang memicu ketegangan di masyarakat,'' ujar Muhammad.
Terkait evaluasi pilpres, Bawaslu menilai pemungutan suara pada 9 Juli lalu minim pelanggaran dan kecurangan. Pihaknya tidak menemukan masalah seperti kekurangan suara. Namun, ada beberapa laporan money politic seperti di daerah Yogyakarta. ''Kasus itu sedang dikaji Bawaslu,'' tutur Muhammad.
14 Distrik di Papua
Secara terpisah, komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menambahkan, berdasarkan pengawasannya, pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres 2014 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan saat pemilu legislatif lalu. Bawaslu mencatat sembilan item pelanggaran pada pilpres lalu (lihat grafik).
Namun, KPU tetap mengakui menghadapi kendala. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya kesulitan menjangkau pemilih yang mobile, seperti di rumah sakit, perjalanan, dan perantauan.
Selain itu, 14 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua, belum dapat menggelar pemungutan suara karena pesawat pengangkut logistik tidak masuk karena faktor cuaca buruk.
Di Jakarta Barat, Panwaslu mendapat laporan politik uang saat pencoblosan, kemarin. ''Laporan dari warga banyak yang menyebutkan terjadi serangan fajar, tapi kami masih selidiki buktinya dan dari kubu mana,'' kata Ketua Panwaslu Jakarta Barat Abdul Rouf.
Lembaga itu mencemaskan potensi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di daerah, terutama di tingkat desa dan kecamatan.
''Yang patut diwaspadai, keberpihakan penyelenggara pemilu, serta pengaruh dan potensi intimidasi penguasa lokal seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi tim sukses,'' kata Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan selaku panitia adhoc rawan diintervensi, diintimidasi, digoda, dan diiming-imingi sesuatu sehingga akhirnya tergoda melakukan kecurangan.
Muhammad mengatakan pihaknya berjanji akan tetap netral, jujur, mandiri, akuntabel, dan profesional dalam mengawasi pilpres. Ia menjamin Bawaslu tidak berada di bawah tekanan dan intimadasi pihak mana pun untuk memastikan tahapan pemilu berlangsung.
''Kami tidak bertoleransi sedikit pun. Capres dan tim sukses serta masyarakat agar memercayakan pada penyelenggara pemilu, tapi tetap diawasi. Namun, tolong hargai kewenangan KPU dan Bawaslu sesuai UU. Jurnalis dan media juga agar menciptakan situasi kondisi yang teduh, menenangkan, tidak memberitakan hal-hal yang memicu ketegangan di masyarakat,'' ujar Muhammad.
Terkait evaluasi pilpres, Bawaslu menilai pemungutan suara pada 9 Juli lalu minim pelanggaran dan kecurangan. Pihaknya tidak menemukan masalah seperti kekurangan suara. Namun, ada beberapa laporan money politic seperti di daerah Yogyakarta. ''Kasus itu sedang dikaji Bawaslu,'' tutur Muhammad.
14 Distrik di Papua
Secara terpisah, komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menambahkan, berdasarkan pengawasannya, pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres 2014 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan saat pemilu legislatif lalu. Bawaslu mencatat sembilan item pelanggaran pada pilpres lalu (lihat grafik).
Namun, KPU tetap mengakui menghadapi kendala. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya kesulitan menjangkau pemilih yang mobile, seperti di rumah sakit, perjalanan, dan perantauan.
Selain itu, 14 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua, belum dapat menggelar pemungutan suara karena pesawat pengangkut logistik tidak masuk karena faktor cuaca buruk.
Di Jakarta Barat, Panwaslu mendapat laporan politik uang saat pencoblosan, kemarin. ''Laporan dari warga banyak yang menyebutkan terjadi serangan fajar, tapi kami masih selidiki buktinya dan dari kubu mana,'' kata Ketua Panwaslu Jakarta Barat Abdul Rouf.
__._,_.___
Posted by: "Sunny" <ambon@tele2.se>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment