Res: Apa kegunaan NKRI bagi rakyat, selain menperkaya rezim Neo-Mojopahit dan begundal-begundalnya?
MINGGU, 06 Juli 2013 | 1794 Hits
Tak Ada Lagi 'Orang Miskin Jangan Sakit'
Oleh Thomas Edison
Kesehatan adalah hak hakiki manusia yang tak ternilai dan tak dapat ditawar-tawar. Bahkan, salah satu ciri negara maju adalah memiliki pelayanan kesehatan yang baik.
Konsekuensinya, permintaan akan pelayanan kesehatan menjadi tinggi, yang berdampak biaya pelayanan kesehatan menjadi tinggi juga.
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tingkat penduduk miskin cukup besar, di mana rakyat terutama yang tergolong miskin tentu kesulitan memenuhi biaya untuk kebutuhan kesehatannya.
Melirik kejadian yang marak di media massa, sebut saja baru-baru ini kasus kekurangan gizi yang ada di NTT dan banyaknya penolakan rumah sakit terhadap pasien yang tak mampu. Sungguh memprihatinkan.
Atas dasar itu, sudah semestinya semua pihak yang mengaku bagian dari Republik ini turut mencari solusi dan memberikan bantuan.
Pihak yang dimaksud dapat dari semua kalangan: pemerintah, rakyat yang menerima jaminan kesehatan miskin, bahkan rakyat yang tidak menerima jaminan kesehatan sekalipun termasuk para cendekia muda calon pelayan kesehatan. Solusi serta bantuan yang dapat disumbangsih pun amat beragam bentuknya.
Program Kesehatan Langsung Pemerintah
Sejak puluhan tahun lalu, pemerintah telah mengadakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Sedikitnya satu puskesmas telah ditempatkan di masing-masing kecamatan. Namun, puskesmas hanya melayani pelayanan tingkat dasar saja.
Pelayanan tingkat lanjut hanya diperoleh di rumah sakit yang tentu biayanya terbilang cukup tinggi.
Pemerintah telah menyiasaati keadaan ini dengan meluncurkan berbagai macam program kesehatan bebas iuran.
Pada tingkat lokal, misalnya di ibukota, terdapat program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kemudian pada skala nasional, masih berlangsung Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masyarakat miskin.
Selain itu, telah disiapkan pula program pengganti Jamkesmas yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
KJS yang dicetuskan oleh mantan walikota Solo, gubernur DKI Jakarta aktif, Joko Widodo. Seperti Jamkesmas, KJS memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin dengan kemudahan pada segi biaya.
Yang menjadi unggulan KJS adalah barcode pada kartu, sehingga sistemnya online seperti ATM. Dengan demikian, biaya dan rekam medis akan tercatat oleh sistem sehingga penanganan pasien akan menjadi lebih mudah.
Selain itu, warga dapat mengurus kepemilikan KJS hanya dengan mengunjungi puskesmas terdekat dengan membawa KTP.
Jadi, tidak perlu memakan waktu dan tenaga seperti ke RT, ke RW, ataupun ke kelurahan. Tentu ini memudahkan rakyat di ibukota mengakses pelayanan kesehatan.
Sementara itu, pada tingkat nasional kita memiliki Jamkesmas yang dimulai sejak tahun 2008. Tujuan Jamkesmas cukup jelas.
Membantu warga yang belum mampu mengatasi persoalan kesehatan secara mandiri sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.
Program yang berprinsip skala nasional, nirlaba, transparan, efisien dan efektif ini ditujukan pada sekitar 86,4 juta jiwa seluruh Indonesia, pada tahun ini. Jumlah ini diikuti dana glontoran pemerintah yang bersumber dari APBN sebesar 8,29 triliun rupiah.
Dengan Jamkesmas, warga miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Medik. Sebagian pelayanan ini meliputi Rawat Inap dan Rawat Jalan baik Tingkat Pertama (dasar) maupun Tingkat Lanjutan, serta pelayanan gawat darurat secara gratis.
Pada penerapannya, tak bisa dipungkiri pada pelaksanaannya mempunyai banyak kendala yang sudah langganan diekspos media massa.
Kasus-kasus ketidaktepatan sasaran peserta, misalnya, di mana keluarga mampu mendapatkan fasilitas Jamkesmas, sebaliknya yang berhak justru tidak.
Selain itu, banyak pula terdengar berita peserta Jamkesmas yang dipandang sebelah mata oleh pihak pelaksana pelayanan karena terkadang sulit menagih biaya pelayanan kepada Pemda.
Dengan kekurangan-kekurangan ini, tak sedikit orang yang menyatakan Jamkesmas produk gagal. Namun, tak boleh diabaikan bahwa keberadaan program Jamkesmas sangat membantu menaikkan derajat kesehatan masyarakat.
Bukan hanya menggerutu, merengek, mengkritik, atau malah bertahan meneruskan kesalahan. Peningkatan komprehensif dari semua pihak dan semua aspek berkaitan dengan kesehatan, itulah yang diperlukan. Ingat, kesehatan tidak bisa ditawar-tawar.
BPJS Kesehatan digadang-gadang sebagai program kesehatan masyarakat baru yang akan terbentuk sebagai hasil leburan Jamkesmas dengan PT. Askes dan Jamsostek. Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah menetapkan road map untuk PT. Askes dalam mempersiapkan operasionalisasi BPJS per 1 Januari 2014.
Dengan ini, diharap manajemen pusat dan daerah semakin membaik. Hal ini akan berdampak positif pada komunikasi antar peserta, pelaksana dan penyelenggara pelayanan, ketepatan waktu penanganan, minimalisasi human error, serta transparansi kucuran dana.
Berbeda dengan Jamkesmas, seluruh WNI wajib menjadi peserta dalam BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan PBI. Kelompok PBI inilah yang iuran asuransinya dibiayai pemerintah, seperti halnya Jamkesmas.
Dengan mengetahui segala permasalahan yang telah ada, sebaiknya segera dioptimalkan dahulu penyehatan-penyehatan pada program Jamkesmas.
PT. Askes dan Jamsostek merupakan BUMN yang besar dan masing-masing manajerialnya tidaklah mudah. Apabila masih terdapat masalah yang di satu sektor saja, kemungkinan proses peleburan akan dapat terhambat.
Prosedur-prosedur yang sudah ada hendaknya semakin disederhanakan agar mudah meresap ke rakyat. Digalakkannya lagi penyuluhan yang tepat sasaran mengenai program dan prosedur baru sangat diperlukan masyarakat.
Program yang dibentuk hendaklah juga fleksibel agar tidak merugikan pihak-pihak swasta, misalnya dokter swasta. Apakah BPJS Kesehatan bekerjasama hanya dengan Rumah Sakit atau puskesmas?
Jika demikian, sebagai akibat wajibnya seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan yang sifatnya asuransi, pasien tidak akan memilih dokter swasta untuk tempat berobat. Ini tentu akan mempersulit dokter swasta.
Program Pemerintah Lainnya
Mari kita tilik program pemerintah pusat maupun daerah. Dari Jalan Sehat, Reboisasi, peningkatan mutu pendidikan, pembersihan daerah kumuh, penyuluhan hingga penganugerahan penghargaan Adipura.
Bukankah itu semua juga akan mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang merupakan tujuan utama program seperti Jamkesmas?
Pemerintah diharap meningkatkan fasilitas untuk mendidik tenaga medis seperti dokter dan perawat berkualitas, melalui sekolah medis yang semakin ditingkatkan pula kualitasnya.
Melalui program Beasiswa Unggulan dari Kementrian Pendidikan Nasional, pemerintah memberi kemudahan khususnya dalam hal ini calon tenaga medis yang berjiwa sosial tinggi dan berprestasi untuk mengembangkan bakatnya.
Beasiswa Bidik Misi juga disiapkan bagi para calon tenaga medis yang berpotensi namun tersandung biaya pendidikan.
Semua Pihak Harus Mendukung
Masyarakat hendaknya mendukung penuh program pemerintah. Tidak skeptis terhadap program yang diterapkan.
Berorientasi pada peningkatkan kualitas kesehatan pribadi dan masyarakat lain. Meningkatkan kebersihan, olahraga, menjalankan saran dari pihak penyelenggara dan pelaksana, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang ada.
Tenaga medis juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berorientasi penuh pada masyarakat.
Walau banyak program-program telah diterapkan untuk peningkatan kualitas kesehatan, tidak ada gunanya jika tidak ada dukungan dari semua pihak.
Bahkan pihak yang bukan peserta Jamkesmas pun dapat mendukung. Di sini pulalah peran program beasiswa, yakni Beasiswa Unggulan dan Bidik Misi.
Pastilah polemik bahwa pendidikan tenaga medis yang terkenal mahal biayanya akan membuat tenaga medis mengutamakan balik modal, akan hilang. Dengan demikian, akan tercipta tenaga medis berjiwa sosial tinggi, berorientasi pada masyarakat, serta berprestasi.
Fokus penuh pada peningkatan kualitas kesehatan akan membuahkan kualitas hidup yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi kalimat: "Orang miskin jangan sakit". Ingat, kesehatan tidak bisa ditawar-tawar.
*) Penulis adalah peraih medali perak OSN bidang kimia tahun 2012, alumni SMA Kharisma Bangsa yang telah diterima di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Gadjah Mada.
Konsekuensinya, permintaan akan pelayanan kesehatan menjadi tinggi, yang berdampak biaya pelayanan kesehatan menjadi tinggi juga.
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tingkat penduduk miskin cukup besar, di mana rakyat terutama yang tergolong miskin tentu kesulitan memenuhi biaya untuk kebutuhan kesehatannya.
Melirik kejadian yang marak di media massa, sebut saja baru-baru ini kasus kekurangan gizi yang ada di NTT dan banyaknya penolakan rumah sakit terhadap pasien yang tak mampu. Sungguh memprihatinkan.
Atas dasar itu, sudah semestinya semua pihak yang mengaku bagian dari Republik ini turut mencari solusi dan memberikan bantuan.
Pihak yang dimaksud dapat dari semua kalangan: pemerintah, rakyat yang menerima jaminan kesehatan miskin, bahkan rakyat yang tidak menerima jaminan kesehatan sekalipun termasuk para cendekia muda calon pelayan kesehatan. Solusi serta bantuan yang dapat disumbangsih pun amat beragam bentuknya.
Program Kesehatan Langsung Pemerintah
Sejak puluhan tahun lalu, pemerintah telah mengadakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Sedikitnya satu puskesmas telah ditempatkan di masing-masing kecamatan. Namun, puskesmas hanya melayani pelayanan tingkat dasar saja.
Pelayanan tingkat lanjut hanya diperoleh di rumah sakit yang tentu biayanya terbilang cukup tinggi.
Pemerintah telah menyiasaati keadaan ini dengan meluncurkan berbagai macam program kesehatan bebas iuran.
Pada tingkat lokal, misalnya di ibukota, terdapat program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kemudian pada skala nasional, masih berlangsung Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masyarakat miskin.
Selain itu, telah disiapkan pula program pengganti Jamkesmas yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
KJS yang dicetuskan oleh mantan walikota Solo, gubernur DKI Jakarta aktif, Joko Widodo. Seperti Jamkesmas, KJS memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin dengan kemudahan pada segi biaya.
Yang menjadi unggulan KJS adalah barcode pada kartu, sehingga sistemnya online seperti ATM. Dengan demikian, biaya dan rekam medis akan tercatat oleh sistem sehingga penanganan pasien akan menjadi lebih mudah.
Selain itu, warga dapat mengurus kepemilikan KJS hanya dengan mengunjungi puskesmas terdekat dengan membawa KTP.
Jadi, tidak perlu memakan waktu dan tenaga seperti ke RT, ke RW, ataupun ke kelurahan. Tentu ini memudahkan rakyat di ibukota mengakses pelayanan kesehatan.
Sementara itu, pada tingkat nasional kita memiliki Jamkesmas yang dimulai sejak tahun 2008. Tujuan Jamkesmas cukup jelas.
Membantu warga yang belum mampu mengatasi persoalan kesehatan secara mandiri sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.
Program yang berprinsip skala nasional, nirlaba, transparan, efisien dan efektif ini ditujukan pada sekitar 86,4 juta jiwa seluruh Indonesia, pada tahun ini. Jumlah ini diikuti dana glontoran pemerintah yang bersumber dari APBN sebesar 8,29 triliun rupiah.
Dengan Jamkesmas, warga miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Medik. Sebagian pelayanan ini meliputi Rawat Inap dan Rawat Jalan baik Tingkat Pertama (dasar) maupun Tingkat Lanjutan, serta pelayanan gawat darurat secara gratis.
Pada penerapannya, tak bisa dipungkiri pada pelaksanaannya mempunyai banyak kendala yang sudah langganan diekspos media massa.
Kasus-kasus ketidaktepatan sasaran peserta, misalnya, di mana keluarga mampu mendapatkan fasilitas Jamkesmas, sebaliknya yang berhak justru tidak.
Selain itu, banyak pula terdengar berita peserta Jamkesmas yang dipandang sebelah mata oleh pihak pelaksana pelayanan karena terkadang sulit menagih biaya pelayanan kepada Pemda.
Dengan kekurangan-kekurangan ini, tak sedikit orang yang menyatakan Jamkesmas produk gagal. Namun, tak boleh diabaikan bahwa keberadaan program Jamkesmas sangat membantu menaikkan derajat kesehatan masyarakat.
Bukan hanya menggerutu, merengek, mengkritik, atau malah bertahan meneruskan kesalahan. Peningkatan komprehensif dari semua pihak dan semua aspek berkaitan dengan kesehatan, itulah yang diperlukan. Ingat, kesehatan tidak bisa ditawar-tawar.
BPJS Kesehatan digadang-gadang sebagai program kesehatan masyarakat baru yang akan terbentuk sebagai hasil leburan Jamkesmas dengan PT. Askes dan Jamsostek. Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah menetapkan road map untuk PT. Askes dalam mempersiapkan operasionalisasi BPJS per 1 Januari 2014.
Dengan ini, diharap manajemen pusat dan daerah semakin membaik. Hal ini akan berdampak positif pada komunikasi antar peserta, pelaksana dan penyelenggara pelayanan, ketepatan waktu penanganan, minimalisasi human error, serta transparansi kucuran dana.
Berbeda dengan Jamkesmas, seluruh WNI wajib menjadi peserta dalam BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan PBI. Kelompok PBI inilah yang iuran asuransinya dibiayai pemerintah, seperti halnya Jamkesmas.
Dengan mengetahui segala permasalahan yang telah ada, sebaiknya segera dioptimalkan dahulu penyehatan-penyehatan pada program Jamkesmas.
PT. Askes dan Jamsostek merupakan BUMN yang besar dan masing-masing manajerialnya tidaklah mudah. Apabila masih terdapat masalah yang di satu sektor saja, kemungkinan proses peleburan akan dapat terhambat.
Prosedur-prosedur yang sudah ada hendaknya semakin disederhanakan agar mudah meresap ke rakyat. Digalakkannya lagi penyuluhan yang tepat sasaran mengenai program dan prosedur baru sangat diperlukan masyarakat.
Program yang dibentuk hendaklah juga fleksibel agar tidak merugikan pihak-pihak swasta, misalnya dokter swasta. Apakah BPJS Kesehatan bekerjasama hanya dengan Rumah Sakit atau puskesmas?
Jika demikian, sebagai akibat wajibnya seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan yang sifatnya asuransi, pasien tidak akan memilih dokter swasta untuk tempat berobat. Ini tentu akan mempersulit dokter swasta.
Program Pemerintah Lainnya
Mari kita tilik program pemerintah pusat maupun daerah. Dari Jalan Sehat, Reboisasi, peningkatan mutu pendidikan, pembersihan daerah kumuh, penyuluhan hingga penganugerahan penghargaan Adipura.
Bukankah itu semua juga akan mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang merupakan tujuan utama program seperti Jamkesmas?
Pemerintah diharap meningkatkan fasilitas untuk mendidik tenaga medis seperti dokter dan perawat berkualitas, melalui sekolah medis yang semakin ditingkatkan pula kualitasnya.
Melalui program Beasiswa Unggulan dari Kementrian Pendidikan Nasional, pemerintah memberi kemudahan khususnya dalam hal ini calon tenaga medis yang berjiwa sosial tinggi dan berprestasi untuk mengembangkan bakatnya.
Beasiswa Bidik Misi juga disiapkan bagi para calon tenaga medis yang berpotensi namun tersandung biaya pendidikan.
Semua Pihak Harus Mendukung
Masyarakat hendaknya mendukung penuh program pemerintah. Tidak skeptis terhadap program yang diterapkan.
Berorientasi pada peningkatkan kualitas kesehatan pribadi dan masyarakat lain. Meningkatkan kebersihan, olahraga, menjalankan saran dari pihak penyelenggara dan pelaksana, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang ada.
Tenaga medis juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berorientasi penuh pada masyarakat.
Walau banyak program-program telah diterapkan untuk peningkatan kualitas kesehatan, tidak ada gunanya jika tidak ada dukungan dari semua pihak.
Bahkan pihak yang bukan peserta Jamkesmas pun dapat mendukung. Di sini pulalah peran program beasiswa, yakni Beasiswa Unggulan dan Bidik Misi.
Pastilah polemik bahwa pendidikan tenaga medis yang terkenal mahal biayanya akan membuat tenaga medis mengutamakan balik modal, akan hilang. Dengan demikian, akan tercipta tenaga medis berjiwa sosial tinggi, berorientasi pada masyarakat, serta berprestasi.
Fokus penuh pada peningkatan kualitas kesehatan akan membuahkan kualitas hidup yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi kalimat: "Orang miskin jangan sakit". Ingat, kesehatan tidak bisa ditawar-tawar.
*) Penulis adalah peraih medali perak OSN bidang kimia tahun 2012, alumni SMA Kharisma Bangsa yang telah diterima di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Gadjah Mada.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment