Tuesday, July 15, 2014

[batavia-news] Kecurangan yang Terstruktur

 

res : Kecurangan mendatangkan keungulan, jayalah kecurangan neo-Mojopahit! Hehehehe
 
 
 

Kecurangan yang Terstruktur

Rabu, 16 Juli 2014
MENDEKATI pengumuman pemenang hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, 22 Juli mendatang, dugaan praktik kecurangan makin banyak menyeruak ke permukaan. Kecurangan itu terutama merugikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga kredibel mengungguli Prabowo-Hatta Rajasa.

Kecurangan itu diduga masif dan terstruktur. Masif karena terjadi di banyak daerah. Disebut terstruktur karena ia diduga melibatkan struktur birokrasi dan aparat keamanan. Dugaan awal kecurangan dalam rekapitulasi suara dilakukan petugas di lapangan di banyak tempat pemungutan suara.

Namun, laporan
terbaru menyebutkan dugaan keterlibatan aparat birokrasi serta aparat TNI. Dugaan keterlibatan kepala daerah itu dilaporkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/7).

Dalam laporan yang diterima Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas tersebut, juru bicara koalisi Haris Azhar menyampaikan dugaan keterlibatan kepala daerah dan birokrat di
Papua dan Bangkalan, Madura, Jatim, dalam upaya mengubah hasil pilpres 9 Juli.  Diduga, capres menggelontorkan uang kepada kepala daerah untuk memenangkan capres tersebut.

Kita prihatin, sangat prihatin, dengan laporan adanya dugaan keterlibatan kepala daerah dalam praktik kecurangan pada pilpres kali ini. Sejak sebelum pilpres kita mewanti-wanti agar kepala daerah tak berbuat curang, dan ternyata kekhawatiran kita itu diduga sungguh-sungguh terjadi.

Sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, kita menghadapi era otonomi daerah dengan penguasa-penguasa daerah ialah juga kader-kader partai politik yang memiliki preferensi politik tertentu. Tidak ada yang salah dengan preferensi politik pribadi.

Yang kita kecam ialah jika
para kepala daerah membantu capres tertentu menambah perolehan suara dengan cara-cara curang dan melanggar hukum, seperti penggelembungan suara, pemilih fiktif, manipulasi, dan politik uang. Karena ada unsur korupsi dalam praktik kecurangan tersebut, kita mendesak KPK mengusutnya.

Di Sulawesi Selatan, KPU mengungkap adanya anggota intelejen TNI dari komando distrik militer yang meminta dokumen formulir C-1 ke Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba, Pangkep, Luwu, dan Parepare. Anehnya, tindakan anggota TNi itu mendapat persetujuan dari Panglima Kodam VI/Wirabuana Mayjen  Bachtiar.

Tindakan anggota TNI itu tidak lazim dan patut diduga sebagai praktik curang. Kita pun mempertanyakan netralitas TNI yang selama ini digembar-gemborkan Presiden maupun Panglima TNI. Oleh karena itu, kita mendorong Presiden dan Panglima TNI mengambil langkah konkret menindak anggota TNI dan pimpinannya yang berpihak.

Berulang kali dalam
forum ini kita katakan, pemimpin yang duduk di tampuk kekuasaan karena berbuat curang ialah pemimpin yang membajak demokrasi. Pemimpin yang hadir dari kecurangan akan memerintah dengan cara-cara yang culas pula.

__._,_.___

Posted by: "Sunny" <ambon@tele2.se>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Yahoo Groups
Control your view and sort preferences per Yahoo Group
You can now control your default Sort & View Preferences for Conversations, Photos and Files in the membership settings page.

http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment