Kedua Capres Tak Miliki Perspektif Demokrasi
"Kedua capres itu sama-sama menganut demokrasi vote, suara terbanyak dengan mengabaikan kualitas rakyat pemilih itu sendiri. Sehingga tak ada bedanya antara rakyat yang tidak berpendidikan dengan yang berpendidikan dan seterusnya," ucap Dosen Pascasarjana FISIP UI Mohammad Nasih saat dialog bertajuk 'Arah kebijakan pembangunan ekonomi Prabowo dan Jokowi' di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (18/6).
Menurutnya, kedua capres juga dinilainya tidak memiliki perspektif demokrasi berdasarkan musyawarah sebagaimana digagas para pendiri bangsa. Gagasan untuk menutup kebocoran anggaran yang mencapai seribuan triliun rupiah juga merupakan gagasan yang sangat penting, dan itu harus diakui bahwa kebocoran itu terjadi dari pusat sampai daerah.
"Soal jumlahnya tentu perlu perhitungan yang cermat dengan segala potensi kekayaan negara yang dibawa ke luar negeri. Itu jelas berbeda dengan paradigma ekonomi kartu sehat dan kartu pintar," cetus Nasih.
Smentara itu, Dosen Untirta, Raden Alpha Amirrachman menambahkan kemajuan ekonomi tidak lepas dari pendidikan. Kedua capres sama-sama kuat untuk memajukan pendidikan; dengan program pengembangan 12 tahun belajar, dan dengan kartu pintar. Mengapa?
"Pendidikan itu penting, karena pada tahun 2045 Indoensia akan menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan penduduk berusia produktif," pungkas dia.
Demikian pula, sambungnya, terhadap peningkatan kualitas dan gaji guru. Kedua capres, ada yang akan langsung mentransfer gaji dan sertifikasi guru ke rekeningnya tanpa melalui pemerintah daerah, karena terbukti banyak gaji guru yang bermasalah di tangan Pemda setempat. Bahkan akan mengembangkan sekolah kejuruan. "Jadi, kedua capres sudah menyentuh pendidikan secara agresif, tinggal realisasinya ketika memimpin Indonesia ke depan," kata Raden.
Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Afrizal mendesak kedua capres memprioritaskan pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi di daerah. Hal ini penting mengingat kesenjangan yang terjadi sampai hari sangat dirasakan masyarakat daerah. "Khususnya terkait pertanian yang makin sulit direalisasikan akibat harga pupuk yang mahal, benih yang sulit, irigasi yang belum terbangun, sehingga kesenjangan ekonomi pun dirasakan oleh masyarakat di daerah," beber dia.
Dirinya menambahkan, selama ini irigasi belum dibangun memadai, pasar tidak tersedia, benih dan pupuk bersubsidi ternyata tidak sampai petani dan ditambah lagi regulasi dan aturan Perda investasi yang belum singkron antara daerah satu dengan yang lain. "Akibatnya, ada satu pemerintah kabupaten/kota yang menerima investor, namun pamerintah kabupaten/kota tetangganya menolak. Ini masalah tersendiri," tegas Afrizal.
Karena itu, lanjut Afrizal , harus ada singkronisasi Peraturan Daerah (Perda) dalam kerangka otonomi daerah , sesuai dengan amanatt konstitusi pasal 33 UUD 1945. Termasuk anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini tidak dimafaatkan secara maksimal. "Bahkan sebesar 26 persen DAU dan DAK yang tidak terealisir, karena khawatir diintai para penegak hukum, sehingga tidak ada keberanian bergerak," ujarnya. (fdi)
Posted by: "Sunny" <ambon@tele2.se>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment