Ini Jawaban Capres-capres Demokrat Soal Korupsi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) selaku Ketua Umum Partai Demokrat berfoto bersama dengan peserta Konvensi Capres Partai Demokrat saat Debat Bernegara di Bogor, Jabar (3/3). Debat bernegara kali ini mengusung tema Hubungan Internasional dan Kesejahteraan Rakyat. ANTARA/pras
TEMPO.CO , Jakarta: Konvensi penjaringan calon presiden dari partai Demokrat memasuki babak akhir. Selama 4,5 jam bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Ahad, 27 April 2014, sebelas peserta ditantang memaparkan visi dan misi bila nanti terpilih jadi presiden.
Salah satu bahasan yang menarik perhatian hadirin konvensi adalah pertanyaan tentang program para capres dalam pemberantasan korupsi. "Ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas dari panelis," kata moderator debat, Hinca Panjaitan.
Pertanyaan panelis ini memang mendapat sambutan hangat dari peserta dan seluruh kader Demokrat yang hadir. Alasannya, tiga tahun terakhir partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini kerap menjadi perhatian publik karena pemberitaan tentang korupsi.
Sejumlah pengurus Demokrat dinyatakan terlibat dalam sejumlah kasus. Yang paling menghebohkan saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum partai Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
Lalu, bagaimana jawaban para peserta atas komitmen pemberantasan korupsi itu? Berikut ini penjelasan mereka.
1. Anies Baswedan
Anis menilai pemberantasan korupsi dalam kurun 10 tahun terakhir sebagai prestasi. Namun, menurut dia, agar lebih efektif pemberantasan korupsi harus melalui pendekatan pencegahan dan pemberanntasan. "Ini perlu diteggakkan untuk penyelanggara negara, penegak hukum, dan warga negara. " Untuk perbaikan penyelenggara negara bisa dimulai dengan memperbaiki sistem politik agar tak berbiaya tinggi.
2. Sinyo Harry Sarundajang
Pemberantasan korupsi, kata Sarundajang, bisa dimulai dengan menaikkan gaji PNS. Gaji minimal Rp 5 juta. Peningkatan kesejahteraan PNS ini akan mengurangi niat untuk korupsi. Sedangkan pencegahan dengan menggalakkan pendidikan antikorupsi mulai dari Taman Kanak-Kanak. Sedangkan untuk menunjang kerja KPK, dia mengusulkan agar jumlah penyidik ditambah menjadi 500 orang.
3. Endriartono Sutarto
Endriatono sepakat siapapun yang melakukan korupsi harus bertanggung jawab dan siap dihukum berat. Sedangkan untuk pencegahan, dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal. "Setiap institusi ada pengawas, hanya selama ini institusi ini tak berfungsi internal."
4. Dahlan Iskan
Menteri Badan Usaha Milik Negara ini menilai bahwa pemberantasan korupsi sebagai hal yang paling sulit. "Tapi harus diberantas." Dahlan mencontohkan korupsi di Hong Kong bisa diberantas dengan baik. Padahal dahulu Hong Kong terkenal paling korup di dunia. "Intinya komitmen. Saya percaya KPK juga bisa seperti KPK Hongkong."
5. Dino Patti Djalal
Berbeda dari peserta konvesi lain, Mantan Duta Besar Amerika Serikat ini memilih tak menjawab pertanyaan panelis tentang pemberantasan korupsi. Dino malah menggunakan waktu untuk menyampaikan sikap atas pelaksanaan konvensi.
6. Marzuki Alie
Ketua DPR ini sepakat pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga tuntas. Dia mengaku mendukung penguatan lembaga KPK agar lebih efektif. "Kelembagaan harus diperkuat." Sedangkan untuk pencegahan dia menyatakan pendidikan karakter sebagai kunci. "Harus mengedepankan keteladanan, menguatkan sikap jujur." Pencegahan juga bisa dilakukan degan membentuk sistem pengawasan internal yang terintegrasi.
7. Gita Wirjawan
Gita menilai kelemahan KPK saat ini adalah kurangnya jumlah penyidik yaitu 1 berbading 45 ribu. Hal ini berbeda dengan di Hong Kong yang memiliki rasio penyidik dengan PNS 1 berbanding 200. Menurut Gita, dengan APBN yang besar negara bisa melakukan penguatan KPK dengan melakukan rekrutmen penyidik. "Kita punya ruang fiskal luar biasa. Gimana caranya meningkatkan penyidik karena secara fiskal itu memungkinkan minimal menjadi 1 berbading 1.000." Untuk pencegahan, Gita mengkampanyekan agar mengedukasi masyarakat tentang budaya malu korupsi. "Pendidikan kita harus mendidik setiap anak malu melakukan hal yang tak baik."
8. Pramono Edhie Wibowo
Menurut Pramono, kunci menghapus korupsi adalah transparansi. Kedua dengan mengoptimalkan kerja pengawas internal.
9. Ali Masykur Musa
Pemberantasan korupsi, kata Ali, harus didorong dengan reformasi birokrasi. Menurut dia korupsi tak bisa dicegah hanya dengan mengandalkan KPK. "Yang terpenting itu adalah internal audit."
10. Hayono Isman
Hayono Isman mengatakan Demokrat adalah satu-satunnya partai yang membiarkan proses hukum berjalan tanpa partai bulu. Namun, dia mengakui selama ini banyak kader yang tersandung korupsi. Hayono mengatakan untuk menghapus korupsi haruslah dengan memperbaiki rekrutmen kader oleh setiap partai politik. Dia menyebutkan pembenahan institusi partai sebagai keharusan. "Karena partai politik menentukan KPK, duta besar, dan jabatan lain. Kewenangan parpol sangat luar biasa dalam demokrasi, maka partai politik harus menjadi wahana mencegah korupsi."
11. Irman Gusman
Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini menyarankan agar segera dilakukan reformasi di bidang hukum. Kejaksaan dan kepolisian, kata Irman, harus mengambil peran besar dalam pemberanntasan korupsi.
IRA GUSLINA SUFA
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment