Amidhan Saberah: Auditor Halal adalah Kepanjangan Tangan MUI
Amidhan memberi saran agar dibentuk Komite Akreditasi Nasional Halal, semacam lembaga akreditasi setingkat Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Hidayatullah.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada prinsipnya tidak keberatan jika ada lembaga sertifikasi halal selain Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).
"MUI tidak keberatan dengan adanya lembaga sertifikasi halal lain. Tetapi mereka harus dilatih oleh MUI," kata Amidhan Saberah, Ketua MUI kepada wartawan di kantor MUI, Jalan Proklamasi 51, Jakarta Pusat, Kamis (13/03/2014) siang.
Menurut Amidhan, auditor sertifikasi halal adalah orang-orang terpercaya dan kepanjangan tangan dari MUI.
"Jika tidak demikian, maka bisa saja auditor melakukan penyelewengan. Melaporkan halal kepada ulama, padahal haram," ujar Amidhan.
Jika memang lembaga sertifikasi halal lebih dari satu, Amidhan memberi saran agar dibentuk Komite Akreditasi Nasional Halal, semacam lembaga akreditasi setingkat Komite Akreditasi Nasional (KAN).
"Saya kira KAN tidak bisa mengakreditasi lembaga sertifikasi halal. Harus ada lembaga baru, misalnya KAN Halal yang nantinya melakukan akreditasi lembaga sertifikasi halal. Akreditasi lembaga halal itu ya harus dilakukan seorang Muslim, Muslim yang taat, ahli agama, dan ahli pangan," jelasnya.*
Rep: Ibnu Syafaat
Editor: Cholis Akbar
+++++
Inilah Bahayanya Jika Sertifikasi Halal Tidak Dimonopoli
Sertifikasi dan fatwa halal harus tetap dimonopoli oleh satu lembaga. Karena jika tidak, maka akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat
Hidayatullah.com–Selama ini sertifikasi dan fatwa halal suatu produk dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ada beberapa pihak yang berkeinginan agar sertifikasi halal tidak dimonopoli oleh MUI. Bahkan saat ini sudah ada Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) yang juga memfokuskan diri melakukan sertifikasi dan fatwa halal.
Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menilai sertifikasi dan fatwa halal harus tetap dimonopoli oleh satu lembaga. Karena jika tidak, maka akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Dampak negatifnya lebih besar jika sertifikasi halal dilakukan banyak lembaga," kata Lukmanul Hakim, kepada hidayatullah.com, baru-baru ini.
Misalnya saja, jelas Lukmanul Hakim, di Indonesia ini ada 60 Ormas Islam, dan setiap ormas Islam ini membuat juga lembaga sertifikasi dan fatwa halal. Maka bisa jadi setiap produk diminta mengantongi sertifikat halal 60 ormas Islam tersebut.
"Belum tentu fatwa halal Muhammadiyah akan diterima oleh NU. Begitu juga sebaliknya," papar Lukmanul Hakim.
Lukmanul Hakim lalu memberikan contoh perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri.
"Dalam kasus penetapan Idul Fitri, Muhammadiyah dan NU itu kan seringkali berbeda. Apalagi soal fatwa halal suatu produk," tegasnya.
Jika satu produk harus mengantongi 60 sertifikat halal dari Ormas-ormas Islam, maka ini akan high cost memberatkan pengusaha.
"Misalnya saja satu produk disertifikasi halal oleh satu Ormas Islam dengan tarif satu juta rupiah, dikalikan saja dengan 60 Ormas Islam," jelasnya.
Lukmanul Hakim menyarankan agar lembaga sertifikasi halal yakni LPPOM MUI dikuatkan saja perannnya.
"Lembaga yang sudah ada dikuatkan saja. Soal auditornya bisa dari berbagai Ormas Islam. Bagaimana pun juga MUI itu kan representatif ulama-ulama yang berasal dari ormas-ormas Islam," tutup Lukmanul Hakim.*
Rep: Ibnu Syafaat
Editor: Cholis Akbar
Topik:
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment