res : Sudah agak lama tak muncul menteri BUMN di media. Menteri BUMN adalah seperti dokter penyembuh segala macam penyakit, jadi kalau tak muncul maka lampunya listrik pun mati atau berkedip-kedip seperti mata kuntilanak di malam gelap gulita. Atau mungkin saja belau telah merubah Perusahaan Listerik Negara (PLN) menjadi Perusahaan Lilin Negara (PLN). PLN baru tak mahal biaya operasinya.
Warga Aceh Laporkan PLN ke Ombudsman
"PLN memadamkan listrik sesuka hati, tidak memberitahukan kepada warga waktu pemadaman."
BANDA ACEH – Kesal karena Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkali-kali memadamkan listrik tanpa pemberitahuan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, serta beberapa daerah lainnya di Aceh, warga melaporkan PLN ke Ombudsman.
Budi Azhari, salah seorang warga Kota Banda Aceh, membuat laporan ke Ombudsman perwakilan Aceh, Jumat (28/2). Ia menyebutkan, ia kesal karena PLN sering memadamkan listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar, serta beberapa daerah lainnya tanpa pemberitahuan dan waktu yang jelas.
"PLN memadamkan listrik sesuka hati. Selain itu, PLN tidak memberitahukan kepada warga waktu pemadaman dilakukan," Budi menyatakan.
Menurutnya, pemadaman listrik yang dilakukan PLN tanpa waktu yang jelas dan tanpa pemberitahuan, membuat masyarakat sangat terganggu. Akibat pemadaman listrik, usaha-usaha masyarakat juga banyak yang macet.
Budi mengatakan, hal yang sangat sulit diterima masyarakat adalah, jika masyarakat belum membayar listrik satu atau dua bulan, petugas PLN langsung mendatangi rumah warga dan langsung melakukan pemutusan arus listrik. "Tapi, kalau PLN yang membuat masalah, warga tidak bisa melakukan apa pun," ia menambahkan.
Budi mengaku telah melaporkan PLN ke Ombudsman perwakilan Aceh pada Rabu (26/2). Itu karena PLN bertugas memberikan pelayanan kepada publik. "Kemarin, Kamis (27/2), Ombudsman telah mengirimkan surat kepada PLN untuk meminta penjelasan terkait keluhan kami," tuturnya.
Dalam surat yang dikirim Ombudsman perwakilan Aceh kepada PLN wilayah Aceh dengan Nomor 0024/KLA/0043.2014/bna-02//II/2014 menyebutkan, Ombudsman perwakilan Aceh menerima laporan dan keluhan dari masyarakat umum yang merupakan para pelanggan dan pengguna jasa PT PLN (Persero) wilayah Aceh. Itu berkaitan dengan maraknya pemadaman listrik di Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya.
"Pemadaman listrik sangat sering terjadi, tanpa penjelasan apa pun dari pihak PLN kepada publik," ujar Plh Kepala Ombudsman perwakilan Aceh, Ayu Parmawati Putri, dalam surat tertanggal 27 Februari 2014, yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) wilayah Aceh.
Menurutnya, sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang (UU) Nomor 37/2008, dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dalam Pasal 6 dan 7, Ombudsman berwenang meminta keterangan lisan dan/atau tulisan dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
Untuk membantu mengatasi permasalahan listrik di Provinsi Aceh, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta manajemen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI) membantu mengatasi permasalahan tersebut.
Saat ini, Lafarge memiliki pembangkit listrik batu bara yang menghasilkan daya listrik 33 megawatt (MW). Dibandingkan kebutuhan operasional pabrik, daya listrik yang dihasilkan berlebih sekitar 10-13 MW. PT LCI bersedia menjual kepada PLN untuk membantu kebutuhan energi listrik bagi masyarakat.
Zaini Abdullah juga mengatakan, pemerintah Aceh saat ini sedang mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik Aceh dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi alternatif, seperti hidro dan panas bumi (geotermal). Potensi panas bumi yang dimiliki Aceh mencapai 1.115 MW, sedangkan hidro mencapai 1,482.50 MW.
CEO PT Lafarge, Antony Ricolfi menyebutkan, untuk merespons permintaan pemerintah Aceh dalam kekurangan energi listrik, saat ini pihaknya sedang bernegosiasi dengan PLN menyangkut kecocokan harga. "Kalau harganya cocok, nanti kami bicarakan lebih lanjut sistem connecting-nya," kata Antony Ricolfi.
Budi Azhari, salah seorang warga Kota Banda Aceh, membuat laporan ke Ombudsman perwakilan Aceh, Jumat (28/2). Ia menyebutkan, ia kesal karena PLN sering memadamkan listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar, serta beberapa daerah lainnya tanpa pemberitahuan dan waktu yang jelas.
"PLN memadamkan listrik sesuka hati. Selain itu, PLN tidak memberitahukan kepada warga waktu pemadaman dilakukan," Budi menyatakan.
Menurutnya, pemadaman listrik yang dilakukan PLN tanpa waktu yang jelas dan tanpa pemberitahuan, membuat masyarakat sangat terganggu. Akibat pemadaman listrik, usaha-usaha masyarakat juga banyak yang macet.
Budi mengatakan, hal yang sangat sulit diterima masyarakat adalah, jika masyarakat belum membayar listrik satu atau dua bulan, petugas PLN langsung mendatangi rumah warga dan langsung melakukan pemutusan arus listrik. "Tapi, kalau PLN yang membuat masalah, warga tidak bisa melakukan apa pun," ia menambahkan.
Budi mengaku telah melaporkan PLN ke Ombudsman perwakilan Aceh pada Rabu (26/2). Itu karena PLN bertugas memberikan pelayanan kepada publik. "Kemarin, Kamis (27/2), Ombudsman telah mengirimkan surat kepada PLN untuk meminta penjelasan terkait keluhan kami," tuturnya.
Dalam surat yang dikirim Ombudsman perwakilan Aceh kepada PLN wilayah Aceh dengan Nomor 0024/KLA/0043.2014/bna-02//II/2014 menyebutkan, Ombudsman perwakilan Aceh menerima laporan dan keluhan dari masyarakat umum yang merupakan para pelanggan dan pengguna jasa PT PLN (Persero) wilayah Aceh. Itu berkaitan dengan maraknya pemadaman listrik di Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya.
"Pemadaman listrik sangat sering terjadi, tanpa penjelasan apa pun dari pihak PLN kepada publik," ujar Plh Kepala Ombudsman perwakilan Aceh, Ayu Parmawati Putri, dalam surat tertanggal 27 Februari 2014, yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) wilayah Aceh.
Menurutnya, sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang (UU) Nomor 37/2008, dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dalam Pasal 6 dan 7, Ombudsman berwenang meminta keterangan lisan dan/atau tulisan dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
Untuk membantu mengatasi permasalahan listrik di Provinsi Aceh, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta manajemen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI) membantu mengatasi permasalahan tersebut.
Saat ini, Lafarge memiliki pembangkit listrik batu bara yang menghasilkan daya listrik 33 megawatt (MW). Dibandingkan kebutuhan operasional pabrik, daya listrik yang dihasilkan berlebih sekitar 10-13 MW. PT LCI bersedia menjual kepada PLN untuk membantu kebutuhan energi listrik bagi masyarakat.
Zaini Abdullah juga mengatakan, pemerintah Aceh saat ini sedang mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik Aceh dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi alternatif, seperti hidro dan panas bumi (geotermal). Potensi panas bumi yang dimiliki Aceh mencapai 1.115 MW, sedangkan hidro mencapai 1,482.50 MW.
CEO PT Lafarge, Antony Ricolfi menyebutkan, untuk merespons permintaan pemerintah Aceh dalam kekurangan energi listrik, saat ini pihaknya sedang bernegosiasi dengan PLN menyangkut kecocokan harga. "Kalau harganya cocok, nanti kami bicarakan lebih lanjut sistem connecting-nya," kata Antony Ricolfi.
Sumber : Sinar Harapan
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment