Relasi Negara dan Agama di Indonesia Tidak Jelas
Rabu, 4 Juni 2014 | 20:03
![Musdah Mulia. [Istimewa]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20140604200446291.jpg)
Musdah Mulia. [Istimewa] [JAKARTA] Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia menilai relasi agama dan negara di Indonesia hingga kini belum jelas. Hal ini yang menyebabkan kekerasan atas nama agama kerap terjadi.
Hal itu diungkapkan Musdah dalam dalam acara peluncuran buku berjudul "Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia" yang digelar oleh Kontras, di Jakarta, Rabu (4/6).
"Selama ini tidak tegas maka ini (kekerasan) yang terus terjadi. Relasi negara dan agama itu belum tuntas," katanya. Menurutnya, karena persoalan tersebut hingga kini belum jelas maka, negara merasa benar dalam mengurusi kegiatan keagamaan
masyarakatnya yang sesungguhnya hal itu bersifat privat. Padahal, Pancasila sendiri sebagai dasar bernegara berbangsa mengakui keberagaman. "Persoalan paling mendasar adalah kita tidak pernah tuntas menjelaskan negara Indonesia itu apa? Bagaimana kita sepakat Indonesia itu adalah negara sekuler sedangkan urusan agama itu privat," ujarnya. T
erkait hal itu, anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa, Viva Yoga Mauladi menegaskan, kalau Prabowo-Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden maka, pemerintahannya bakal menindak para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. "Prabowo-Hatta jelas menyebutkan bahwa negara harus hadir melindungi rakyat dari ancaman, gangguan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Minimal satu tahun dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut," katanya.
Viva tidak berkomentar banyak ketika disinggung mengenai adanya kelompok fundamentalis yang mendukung Prabowo-Hatta. Dirinya, hanya menegaskan kalau Prabowo tidak terkait dengan kasus pelanggaran HAM 1997/1998. "Tapi tidak apa-apa berbicara soal Pak Prabowo yang dituduh hingga sekarang ini (terlibat penculikan) kalau ada novum mari kita tuntut bersama-sama. Jadi kalau menyangkut soal hukum kita hormati putusan hukum yang berlaku," katanya.
Dirinya meminta masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir kalau nantinya Prabowo-Hatta terpilih pemerintahan yang berdiri sifatnya otoriter bahkan, antikeberagaman. "Tidak usah khawatir kalau Pak Prabowo itu bertindak antidemokrasi, antikeberagaman. Kesannya Pak Prabowo sangar, bahasanya tegas tetapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada kesan ekstrimis, otoriter karena semuanya serba didiskusikan," ujarnya.
Viva juga memastikan, kalau nantinya Prabowo-Hatta terpilih maka, pemerintahan selanjutnya bakal menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan agama. "Kalau pertanyaannya apakah berani menindak tegas kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama melanggar hukum dan HAM, sangat berani. Tidak boleh agama dieksploitasi untuk kepentingan politik," kata Viva.
Sementara anggota tim sukses Jusuf Kalla (JK) yang juga mantan Ketua Walhi Emi Hafild menuturkan, pasangan Jokowi-JK tidak memiliki beban masa lalu yang pelik. Lagipula, keduanya memiliki rekam jejak yang baik dalam penanganan konflik.
"Jokowi berhasil menyelesaikan premanisme di Tanah Abang, secara persuasif membereskan parkir liar di Pasar Minggu. JK menyelesaikan persoalan GAM, Poso, dan Ambon," ujarnya. [E-11/N-6]
Posted by: "Sunny" <ambon@tele2.se>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment