[JAYAPURA] Ide dan keinginan dari Majelis Rakyat Papua [MRP] di Papua dan Papua Barat untuk mengevaluasi pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, harus didahului dengan mendorong segera digelarnya Dialog Papua-Indonesia.
"Itu karena persoalan Papua semenjak diparkarsainya pembentukan Undang Undang Otonomi Khusus adalah persoalan perbedaaan pemahaman terhadap sejarah integrasi Papua dan pandangan politik yang berbeda antara orang asli Papua dengan pemerintah Republik Indonesia. Jujur harus diakui bahwa karena adanya tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi sebab utama dari lahirnya keinginan politik pemerintah Indonesia untuk menyetujui lahirnya kebijakan otonomi khusus bagi Papua, "kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Yan Cristian warinusy kepada SP, Kamis (4/7).
Dikatakan, hal itu bisa dilihat terlihat jelas tersirat di dalam isi Garis-garis Besar Haluan Negara [GBHN] dan konsideran dari Undang Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri. "Berkenaan dengan itu, maka saya melihat jelas bahwa lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, bukan merupakan keinginan rakyat Papua secara penuh yang lahir dari sebuah dialog yang setara, transparan dan partisipatif. Akan tetapi kelahiran Undang Undang Otonomi Khusus Papua merupakan sebuah kompromi politik semata antara Jakarta dan Papua. Sehingga jika dia bermasalah saat ini, sebagaimana orang asli Papua mengatakan otsus gagal, maka jalannya harus ada Dialog Papua-Indonesia,"ujarnya.
Dengan demikian maka dapat lahir kelak keinginan untuk merekonstruksi kebijakan otsus itu sendiri melalui digelarnya evaluasi menyeluruh berdasarkan pasal 78 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, setelah itu dapat dimulai untuk melakukan langkah-langkah perubahan terhadap bagian-bagian yang dipandang krusial di dalam kebijakan otsus itu sendiri berdasarkan amanat pasal 77. "Oleh karena itulah, saya terus mendesak pemerintah pusat dan dengan dukungan penuh rakyat Papua melalui MRP Papua dan Papua Barat untuk segera mendesak diselenggarakannya Dialog Papua-Indonesia dalam tahun 2013 ini.Dialog Papua-Indonesia tersebut harus melibatkan semua pihak yang berkepentingahn di Tanah Papua dan di luar tanah Papua maupun di Luar Negeri,"ujar peraih Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada
Termasuk kalangan yang selama ini dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai lawan, misalnya Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), termasuk West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Authority (WPNA), Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB), Ikatan Solidaritas Perempuan Papua (ISPP), Presidium Dewan Papua (PDP) serta panelpanel di seluruh Tanah Papua beserta Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). " Termasuk pula organisasi rakyat Papua seperti Dewan Adat Papua (DAP) maupun organisasi rakyat lain seperti Lembaga Masyarakat Adat (LMA) serta pula organisasi masyarakat sipil yang ada di seluruh Tanah Papua dan Papua Barat. Termasuk di dalam organisasi masyarakat sipil dimaksud adalah lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi basis gerakannya di seluruh Tanah Papua,"ujarnya.
Menurutnya, dialog Papua-Indonesia sangat penting dan mendesak saat ini, sehingga adalah sangat penting adanya tekanan serta desakan kuat dari masyarakat adat dan masyarakat sipil di tanah Papua dengan dukungan masyarakat internasional bagi digelarnya dialog tersebut. [154]
Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment