(dok/antara)
Gubernur Kalbar sekaligus Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis (kiri), didampingi tim pengacara, berbicara kepada wartawan usai membuat laporan ke Direktorat Reskrim Umum (Dit Reskrimum) Polda Kalbar, di M
JAKARTA - Tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat harus segera berkumpul untuk meredakan potensi konflik yang bisa terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar). Berbagai pihak sedang berupaya menciptakan konflik komunal akibat persaingan dalam pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya.
"Kekalahan dalam pilkada memang akan dieksploitasi untuk menciptakan konflik komunal atau meningkatkan ketegangan SARA. Ini amat berbahaya karena bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa," kata pengamat sosiologi politik UGM Arie Sudjito di Jakarta, Selasa (8/10).
Tokoh-tokoh lokal perlu mendinginkan ketegangan di masyarakat guna mencegah konflik sosial yang bisa terjadi sewaktu-waktu. "Baik elite politik lokal maupun nasional berkepentingan terhadap pilkada sehingga mereka akan menggunakan isu-isu SARA untuk mencapai tujuan, " kata Arie.
Ia menyatakan, masyarakat jangan sampai terjebak ke dalam pertarungan politik praktik yang berujung pada pecahnya konflik horizontal. "Masyarakat harus dididik bersikap dewasa agar tidak terjebak dalam propaganda yang ingin memperkeruh suasana dan keharmonisan yang telah ada," katanya.
Direktur Eksekutif Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang memperingatkan pihak-pihak yang sudah kalah dalam pilkada tidak memicu konflik SARA. "Sudah cukuplah memicu konflik Ambon.
Masyarakat sudah tahu mantan personel militer yang bergabung dalam salah satu partai berkuasa yang memiliki spesialisasi mendalangi kerusuhan SARA," ujar Hatta. Upaya memicu konflik komunal di Kalbar adalah cara-cara kotor yang dilakukan mantan personel militer kutu loncat.
Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Provinsi Kalbar, menegaskan, Yustinus Jinku Tampubolon yang melaporkan Gubernur Kalbar, Cornelis, ke Mabes Polri pada Senin (30/9), bukan berasal dari suku Batak.
"Kami sudah cek. Bisa saja namanya benar Tampubolon, tetapi bukan garis keturunan langsung suku Batak. Tidak pula ditemukan dokumen pengangkatan Jinku secara ritual adat dalam Marga Tampubolon, sebagai salah satu marga di dalam suku Batak," kata Rihat Natsir Silalahi, Ketua DPD Kerabat Provinsi Kalbar kepada SH, Selasa (8/10).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Kalbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Mukson Munandar, menegaskan, akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Yustinus Jinku Tampubolon karena pemanggilan yang dilakukan Senin (7/10) kemarin, tidak hadir dengan alasan kurang jelas.
Kamis 3 Oktober 2013, Gubernur Kalbar, Cornelis, resmi melapor balik Yustinus Jinku Tampubolon di Mapolda Kalbar. Polisi kemudian sudah memeriksa lima saksi, termasuk saksi pelapor Gubernur Kalbar, Cornelis. Laporan Gubernur Kalbar, Cornelis, menanggapi laporan Yustinus Jinku Tampubolon ke Mabes Polri, Senin 30 September 2013.
Menurut Silalahi, tidak ada larangan warga di luar suku Batak mencamtumkan nama salah satu marga suku Batak. Namun, kalau itu terjadi, tidak semerta-merta yang bersangkutan langsung diakui sebagai suku Batak karena harus melalui ritual adat yang prosesnya panjang.
Harmonis
Silalahi berharap problem hukum Yustinus Jinku Tampubolon dengan Gubernur Kalbar, Cornelis tidak merembes kepada ketenangan dan ketenteraman suku Batak yang bermukim di Provinsi Kalbar. "Selama ini jalinan silaturahmi suku Batak dengan suku Dayak di Provinsi Kalbar berjalan baik dan selalu harmonis. Kami selalu bisa menempatkan diri di Kalbar. Kami butuh ketenangan hidup," kata Silalahi.
Pukul 16.30 WIB, Kamis 26 September 2013, Yustinus Jinku Tampubolon, meneriaki rombongan Gubernur Kalbar, Cornelis di tengah jalan raya di Bodok, ibu kota Kecamatan Parindu, dalam perjalanan pulang ke Pontianak dari Sanggau.
Di Sanggau, Gubernur Cornelis, melantik Sekretaris Daerah Kabupaen Sanggau, Leysandri. Sehabis pelantikan, Cornelis dan rombongan dengan menggunakan kendaraan roda empat pulang ke Pontianak, tetapi terjadi insiden kesalahpahaman di Bodok.
Teriakan Yustinus Jinku Tampubolon yang mencaci maki Gubernur Cornelis (Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar), atas hasil perolehan suara Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sanggau, Kamis 19 September 2013, membuat masyarakat sekitar marah.
Jinku mengklaim sebagai tim sukses Hermanus Munsin-Supardi yang diusung Partai Demokrat-PKB, sementara peraih suara terbanyak Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi-Yohanes Ontot, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Sigit Wibowo)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment