INDONESIA NEWS: [media-jabar] Menagih Tugas TVRI Untuk Merawat Demokrasi dan Keberagaman

Thursday, June 13, 2013

[media-jabar] Menagih Tugas TVRI Untuk Merawat Demokrasi dan Keberagaman

Menagih Tugas TVRI Untuk Merawat Demokrasi dan Keberagaman

Sikap Masyarakat Sipil Atas Siaran Tunda Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia 2013 di TVRI

Komitmen TVRI sebagai TV Publik dalam merawat demokrasi dan pluralisme patut dipertanyakan. Sebagai lembaga penyiaran milik publik, TVRI seharusnya tidak menyiarkan hal-hal yang justru mempersoalkan atau bahkan bertentangan dengan semangat demokrasi dan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Namun sebaliknya, TVRI malah menayangkan program yang mengusung nilai anti-demokrasi, anti-Pancasila, dan anti-keberagaman. Hal ini terlihat dari siaran tunda TVRI atas kegiatan Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 2013 pada Kamis, 6 Juni 2013, pukul 07.00 hingga 08.00 WIB.

Pertentangan nilai tersebut amat kentara terlihat dalam pidato-pidato yang ada. Misalnya lewat pidato Ketua Dewan Pimpinan Pusat HTI, Farid Wajdi, yang mengemukakan bahwa prinsip kebebasan beragama yang terkandung dalam demokrasi menyebabkan banyaknya aliran sesat dan kemurtadan. Ia juga menyampaikan bahwa kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan tidak boleh menjadi hak yang dilindungi. Di akhir pidatonya, Farid Wajdi menyerukan bahwa paham demokrasi dan nasionalisme harus dicampakkan dan diganti dengan sistem Khilafah Islamiyah.

Pidato senada juga dikumandangkan oleh Rahmat Kurnia, Dewan Pimpinan Pusat HTI yang lain. Ia mengumandangkan pentingnya menumbangkan sistem demokrasi yang dianggapnya kufur untuk kemudian menegakkan syariat Islam, yang menurutnya harus dilaksanakan dengan mempertaruhkan hidup dan mati. Lebih jauh lagi, ia menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus diganti dengan kedaulatan Allah, sekat-sekat nasionalisme harus dihilangkan, dan umat Islam di seluruh dunia harus dipimpin oleh seorang khalifah. Proses penentuan hukum dan perundang-undangan pun, menurut pendapatnya, tak boleh lagi ditentukan oleh perwakilan rakyat, tetapi harus secara penuh ditentukan oleh khalifah berdasarkan syariat Islam.

Sesuai prinsip demokrasi dan kebebasan berkumpul dan berpendapat yang berlaku di Indonesia, hak HTI untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. Namun, menyampaikan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan konsensus dasar negara melalui lembaga penyiaran milik publik yang menggunakan frekuensi milik publik, adalah perkara lain. Karena menggunakan frekuensi milik publik, lembaga penyiaran harus tunduk pada UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dalam Pasal 3 mengatur bahwa penyiaran diselenggarakan salah satunya dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis. Namun, saat TVRI menayangkan program yang isinya mengancam eksistensi demokrasi dan Pancasila di Indonesia, tentu hal ini merupakan sebuah ironi.

Perubahan kedudukan TVRI dari lembaga penyiaran milik negara menjadi milik publik sebetulnya merupakan buah dari sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya TVRI merawat demokrasi di negeri ini dengan sungguh-sungguh. Apalagi, menurut UU Penyiaran pasal 14, TVRI haruslah bersifat netral dan independen. Pandangan-pandangan HTI yang anti-demokrasi dan anti-nasionalisme bukan berarti harus dibungkam dan tak boleh muncul dalam lembaga penyiaran. Namun, saat pansdangan yang demikian hadir, TVRI harus menjunjung netralitas dan independensinya dengan menghadirkan pandangan lain yang mendukung demokrasi dan nasionalisme. Fakta bahwa dalam siaran tersebut pandangan anti-demokrasi HTI merupakan pandangan tunggal, maka patut dicurigai bahwa hal ini terjadi karena TVRI menjual jam siarannya. Jika benar terjadi, hal ini melanggar UU Penyiaran pasal 46 ayat 10, bahwa: "Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan".

Visi TVRI sebagai TV Publik dengan demikian patut dipertanyakan. Pasalnya, bukan pada siaran Muktamar HTI ini saja TVRI melenceng dari prinsip independensi, netralitas, dan imparsial. Kami mencatat, dalam kurun beberapa bulan ke belakang, siaran TVRI juga turut dibajak oleh berbagai kepentingan sektarian lainnya, yakni pada liputan satu jam penuh ulang tahun Fraksi Partai Golkar, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, dan ulang tahun SOKSI, sebuah organisasi sayap milik Golkar.

Protes kami atas kehadiran tayangan Muktamar HTI di TVRI ini tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk pengabaian atau upaya pembungkaman atas keberagaman ekspresi. Tapi ini merupakan sikap protes masyarakat yang percaya bahwa penegakkan regulasi sebagai bentuk pembatasan kebebasan bisa dibenarkan sejauh demi terciptanya kebebasan yang lebih besar. Karena, kami percaya, bahwa pembatasan kebebasan ini berada dalam upaya memperkuat sistem keseluruhan kebebasan.

Kontak:

Remotivi: kotaksurat[at]remotivi.or.id / 0838-7437-2819

Ikut mendukung:

Perorangan:

Lembaga:

Baca selengkapnya >> www.remotivi.or.id

REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.id | Twitter | Facebook

Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group