Bekukan Babinsa
Minggu, 08 Juni 2014
ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/
ANTARA FOTO/R. Rekotomo
ANTARA FOTO/R. Rekotomo
LANGKAH jitu untuk menyetop operasi desepsi (penyusupan) yang diduga dikomando perwira TNI aktif terhadap babinsa guna memengaruhi warga agar memilih capres-cawapres tertentu ialah membekukan peran mereka. Demikian penegasan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, kepada para wartawan, kemarin. "Lebih baik Panglima TNI dan Kapolri membekukan sementara babinsa dan babinkamtibmas. Kembalikan mereka ke kesatuan masing-masing agar tidak disalahgunakan di lapangan. Kami sampaikan sikap ini kepada Panglima TNI dan Kapolri," kata Tjahjo di media center Jokowi-JK, Jakarta. Menurut Tjahjo, tindakan babinsa menggalang warga secara masif tersebut bertentangan dengan undang-undang serta tugas pokok TNI. "Pasal 2 UU No 34/2004 tentang TNI dengan tegas menyatakan TNI tidak terlibat politik praktis. Kasus ini merusak citra TNI yang seharusnya netral. TNI itu mengikuti kebijakan politik negara. Tarik semua (babinsa) sehingga tidak ada lagi yang dicurigai berseliweran di tengah masyarakat.
Ke depan perlu dievaluasi apakah posisi itu bermanfaat atau justru memecah belah," ujar Tjahjo. Sebelumnya, di Kelurahan Cideng Barat, Jakarta Pusat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, anggota babinsa aktif menyambangi warga dari rumah ke rumah. "Dia mendata warga yang punya hak pilih. Namun, ada pernyataan anggota babinsa yang meminta warga mencoblos pasangan capres-cawapres nomor 1, Prabowo-Hatta. Alasannya, agar desa kami mendapat bantuan dana Rp1 miliar setiap tahun," kata seorang warga yang tinggal tidak jauh dari Candi Prambanan, Klaten (Media Indonesia, 7/6).
Perintah perwira
Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjajanto, menambahkan, pihaknya tengah mengumpulkan laporan dari tim kampanye, relawan, dan masyarakat tentang pelanggaran netralitas TNI. "Suratnya dikirimkan Senin (9/6). Kami tidak meminta audiensi untuk menjaga netralitas kami. Menurut Andi, tindakan babinsa itu diistilahkan sebagai pergerakan senyap dan pasti ada perwira tinggi yang memberikan perintah. "Minimal dua jenjang ke atas. Kalau babinsa yang bergerak, Danramil atau Dandim tahu. Ini modus Orde Baru. Perwiranya antara lain lulusan Akmil angkatan 1988 hingga 1992. Mereka lulus dari Akmil di masa Orde Baru sehingga masih paham gerakan politik teritorial di masa itu. Perwira berpangkat mayor dan letkol yang masih aktif, ya dari angkatan 1988-1992," papar Andi. Andi memerinci beberapa daerah yang pernah digarap babinsa, yakni Gunungkidul, Tasikmalaya, Ciamis, Maluku, Kendari, Majalengka, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Jakarta. "Mereka seolah-olah melakukan survei untuk Pilpres 2014, tetapi disertai pesan kepada warga untuk memilih pasangan tertentu," jelas Andi.
Calon presiden Joko Widodo meminta babinsa lebih melindungi hak politik rakyat dalam pilpres nanti. Oleh karena itu, Bawaslu harus mengusut dugaan keterlibatan babinsa yang menggiring warga untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres. "(Ke depan) peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi perhatian," tandas Jokowi. Anggota Dewan Pakar Tim Sukses Prabowo-Hatta, Hidayat Nur Wahid, menegaskan capres yang diusungnya tidak memerintahkan babinsa untuk mengiming-imingi warga agar mencoblos Prabowo dalam pilpres. "Bagaimana logikanya? Prabowo bukan lagi perwira TNI aktif dan tidak memiliki jalur omando, kok bisa-bisanya memerintah," tutur Hidayat. Kadispen TNI-AD Brigjen Andika Perkasa mengakui pihaknya belum tuntas mengumpulkan temuan dari lapangan mengenai pelanggaran netralitas oleh aparat babinsa di sejumlah daerah. "Mungkin besok (hari ini) kami sudah menerima data baru," kata Andika.
Ke depan perlu dievaluasi apakah posisi itu bermanfaat atau justru memecah belah," ujar Tjahjo. Sebelumnya, di Kelurahan Cideng Barat, Jakarta Pusat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, anggota babinsa aktif menyambangi warga dari rumah ke rumah. "Dia mendata warga yang punya hak pilih. Namun, ada pernyataan anggota babinsa yang meminta warga mencoblos pasangan capres-cawapres nomor 1, Prabowo-Hatta. Alasannya, agar desa kami mendapat bantuan dana Rp1 miliar setiap tahun," kata seorang warga yang tinggal tidak jauh dari Candi Prambanan, Klaten (Media Indonesia, 7/6).
Perintah perwira
Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjajanto, menambahkan, pihaknya tengah mengumpulkan laporan dari tim kampanye, relawan, dan masyarakat tentang pelanggaran netralitas TNI. "Suratnya dikirimkan Senin (9/6). Kami tidak meminta audiensi untuk menjaga netralitas kami. Menurut Andi, tindakan babinsa itu diistilahkan sebagai pergerakan senyap dan pasti ada perwira tinggi yang memberikan perintah. "Minimal dua jenjang ke atas. Kalau babinsa yang bergerak, Danramil atau Dandim tahu. Ini modus Orde Baru. Perwiranya antara lain lulusan Akmil angkatan 1988 hingga 1992. Mereka lulus dari Akmil di masa Orde Baru sehingga masih paham gerakan politik teritorial di masa itu. Perwira berpangkat mayor dan letkol yang masih aktif, ya dari angkatan 1988-1992," papar Andi. Andi memerinci beberapa daerah yang pernah digarap babinsa, yakni Gunungkidul, Tasikmalaya, Ciamis, Maluku, Kendari, Majalengka, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Jakarta. "Mereka seolah-olah melakukan survei untuk Pilpres 2014, tetapi disertai pesan kepada warga untuk memilih pasangan tertentu," jelas Andi.
Calon presiden Joko Widodo meminta babinsa lebih melindungi hak politik rakyat dalam pilpres nanti. Oleh karena itu, Bawaslu harus mengusut dugaan keterlibatan babinsa yang menggiring warga untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres. "(Ke depan) peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi perhatian," tandas Jokowi. Anggota Dewan Pakar Tim Sukses Prabowo-Hatta, Hidayat Nur Wahid, menegaskan capres yang diusungnya tidak memerintahkan babinsa untuk mengiming-imingi warga agar mencoblos Prabowo dalam pilpres. "Bagaimana logikanya? Prabowo bukan lagi perwira TNI aktif dan tidak memiliki jalur omando, kok bisa-bisanya memerintah," tutur Hidayat. Kadispen TNI-AD Brigjen Andika Perkasa mengakui pihaknya belum tuntas mengumpulkan temuan dari lapangan mengenai pelanggaran netralitas oleh aparat babinsa di sejumlah daerah. "Mungkin besok (hari ini) kami sudah menerima data baru," kata Andika.
__._,_.___
Posted by: "Sunny" <ambon@tele2.se>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment