Nasib KPK Pasca Pilpres
- Jumat, Jun 27 2014
- Ditulis oleh amex
- ukuran huruf
OLEH : Otjih Sewandarijatun, Alumnus Universitas Udayana, Bali.
Jika kita cermati program yang diusung oleh masing-masing Capres/Cawapres, baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-Jusuf Kalla, tidak banyak hal yang secara substantif berbeda satu sama lain.
Aspek contrasting dan differensiasi isu justru tidak terlalu tampak sebagai kekhasan yang dimiliki oleh tiap-tiap kandidat.
Secara umum, mereka mengusung isu-isu yang hampir sama meski menggunakan istilah yang berbeda, semisal jargon ekonomi kerakyatan di kubu Prabowo-Hatta dan ekonomi berdikari sebagai isu kubu Jokowi-JK.
Hal yang sama tampak pula pada isu tentang pemberantasan korupsi dan penguatan institusi dan peran KPK yang saat ini leading di antara institusi penegak hukum lainnya dalam hal pemberantasan korupsi.
Baik kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK menjanjikan hal yang sama yakni memberantas korupsi dan memperkuat KPK.
Kesamaan isu dan program capres/cawapres ini sesungguhnya merupakan refleksi dari sistem kepartaian yang meskipun multipartai tetapi tidak multi ideologi.
Secara umum, partai yang banyak itu telah bergerak pada spektrum partai tengah di mana dicirikan dengan sifat partai yang terbuka, berbasis program dan tidak mengembangkan suatu paham politik tertentu secara ketat.
Partai-partai ini memiliki kecenderungan kuat menjadi pragmatis dan dorongan power seeking semata dalam kebijakan politiknya.
Dampak dari kehidupan kepartaian yang demikian setidaknya terlihat pula dalam proses Pilpres dimana tidak ada perbedaan-perbedaan menonjol antar satu kandidat dengan lainnya, terutama aspek isu dan programatik.
Sehingga wajar jika persaingan kampanye dalam Pilpres kemudian sarat dengan politisasi personalitas kandidat sebagai komoditas isu politik, termasuk black campaign yang kian marak beredar.
Dalam situasi Pilpres yang demikian, tentu kita bertanya-tanya lantas bagaimana nasib pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dengan peranan KPK yang selama ini diyakini oleh banyak kalangan sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?
Pada pasangan kandidat manakah pemberantasan korupsi memiliki peluang yang lebih masif dan KPK dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam memberantas korupsi?
Bagaimana menentukan indikator outcome dari pemberantasan korupsi di Indonesia, jika semua kandidat memiliki program pemberantasan korupsi yang relatif sama satu sama lain?
Komitmen Pemberantasan Korupsi dan Penguatan KPK
Pasangan Capres/Cawapres telah mengajukan visi-misi ke KPU dan masyarakat dapat menilai keunggulan program dari masing-masing kandidat.
Jokowi sendiri meski pada awalnya sempat menuai kritik karena dianggap tidak mempersiapkan visi-misi dengan baik, telah melengkapinya dengan revisi terbaru.
Visi-misi dalam hal ini merupakan aspek fundamental karena akan menentukan rancang bangun kebijakan pemerintahan dalam pembangunan nasional selama periode lima tahun ke depan.
Siapapun yang terpilih, maka menjadi kewajiban konstitusionalnya untuk mewujudkan program yang dijanjikan sesuai dengan visi-misinya
Dalam konteks pemberantasan korupsi, termasuk bagaimana menempatkan peranan KPK, kedua kandidat memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi dan memperkuat peranan KPK.
Kubu Prabowo-Hatta dalam programnya menyatakan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dilakukan dengan penerapan manajemen terbuka dan akuntabilitas.
Peranan KPK diperkuat dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan.
Peningkatan sinergi antara penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan, dan Polri juga menjadi agenda yang ditekankan dalam visi-misinya.
Selain itu, Prabowo-Hatta juga menjanjikan reformasi birokrasi melalui pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan menjadi berpotensi menjadi sumber korupsi di semua level dan sektor pemerintahan.
Sementara itu, Jokowi-JK menekankan pentingnya menjaga independensi KPK dari pengaruh politik melalui langkah-langkah hukum yang kredibel, profesional, transparan dan akuntabel.
Sinergi antara aparat penegak hukum juga menjadi program dalam pemberantasan korupsi, terutama prioritas pada penanganan kasus korupsi sektor penegakan hukum, politik, bea cukai, pajak dan sumber daya alam.
Jokowi-JK juga menjanjikan komitmen untuk membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup, dan reformasi lembaga penegak hukum.
Mana yang Lebih Meyakinkan?
Baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK memiliki program yang memiliki nilai lebih dan keunggulan tersendiri.
Semisal, program Prabowo-Hatta untuk memperkuat KPK dengan menambah penyidik dan fasilitasnya merupakan hal mendesak mengingat secara objektif kelangkaan penyidik dan infrastruktur pendukung telah menjadi kendala bagi KPK untuk memperkuat kinerjanya.
Begitu pula dengan program Jokowi-Jk untuk menjaga independensi KPK ini juga berangkat dari kegelisahan publik mengenai rumor politik tebang pilih dan tekanan politik dalam pemberantasan korupsi.
Ditilik dari program, kedua kandidat sama meyakinkan untuk menyerahkan nasib pemberantasan korupsi dan peranan KPK ke depan.
Namun, kiranya perlu bagi kita melihat aspek lain, semisal kekuatan pendukung masing-masing Capres/Cawapres.
Masalahnya, baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, ternyata memiliki persoalan serius terkait dengan kredibilitas anti korupsi ketika masing-masing partai pendukung ada yang tersangkut dugaan kasus korupsi.
Di kubu Prabowo-Hatta, kasus yang menyeret Suryadharma Ali (SDA) dari PPP baru-baru ini tentu menjadi ganjalan bagi penegakan hukum yang seharusnya tanpa pandang bulu.
Begitupula dengan masalah dugaan korupsi di kabupaten Biak Numfor yang menyeret nama Helmy Faisal petinggi Kementerian PDT yang juga sekaligus petinggi PKB. Apakah dengan banyaknya elit pendukung masing-masing kandidat yang potensial bermasalah dengan isu korupsi ini akan kondusif bagi realisasi program pemberantasan korupsi dan penguatan KPK?
Namun demikian, kita melihat ada harapan yang kuat ketika pemberantasan korupsi dan penguatan KPK dikaitkan dengan statemen Prabowo soal mencegah potensi kehilangan pendapatan negara yang bisa mencapai Rp 1.000 Triliun.
Meski angka itu menjadi kontroversi, namun komitmen pencegahan kebocoran anggaran dengan menyampaikan besaran angka menunjukkan ada indikator kuantitatif yang dapat dijadikan ukuran hasil daripada pemberantasan korupsi dan kinerja KPK.
Pencegahan potensi kehilangan pendapatan negara itu tentu sangat terkait dengan maksimalisasi peranan KPK sebagai leading sektor pemberantasan korupsi.
Begitu pula dengan penambahan penyidik dan fasilitasnya, ini dapat diukur secara kuantitatif pula apa implikasinya terhadap postur organisasi KPK yang selama ini dianggap terlalu ramping sehingga sulit untuk bergerak cepat memberantas korupsi yang demikian masif.
Hal tersebut berbeda dengan program Jokowi-JK yang belum menunjukan indikator-indikator yang dapat dikuantifikasi sebagai output dan outcome dari pemberantasan korupsi dan penguatan peranan KPK.
Meski program Jokowi-JK tidak diragukan lagi kualitasnya, namun tanpa langkah yang bersifat konkret dan terukur maka menjadi sulit untuk menilai capaiannya.
Selain persoalan program, karakteristik personalitas Capres/Cawapres juga akan mempengaruhi eksekusi suatu program atau kebijakan.
Telah menjadi rahasia umum jika Prabowo memiliki tipikal strong leadership dan tidak memiliki problem potensial terkait isu korupsi secara personal.
Kondisi itu lebih memungkinkan bagi Prabowo sebagai figur Capres untuk lebih keras dan tanpa kompromi dalam memperkuat KPK memberantas korupsi.
Pengalaman sebagai mantan militer yang terbiasa dalam situasi konflik setidaknya dapat menjadi pengalaman menghadapi potensi tarik ulur dan konflik kepentingan politik yang bisa saja bermain dalam upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
Pemberantasan korupsi merupakan medan konflik yang memerlukan pemimpin yang tegas dan teruji, tidak cukup hanya dengan gaya sederhana dan persuasif. (*)
Posted by: "Sunny" <ambon@tele2.se>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment