Arbil, Irak (ANTARA News) - Massud Barzani, presiden wilayah otonomi Kurdi Irak, hari Kamis meminta parlemennya mulai mengatur penyelenggaraan referendum kemerdekaan.

Parlemen harus melakukan "persiapan untuk mulai mengatur referendum mengenai hak penentuan nasib sendiri", kata Barzani, menurut rekaman pernyataan pada sidang tertutup yang diperoleh AFP.

"Itu akan memperkuat posisi kita dan menjadi senjata kuat di tangan kita," kata pemimpin Kurdi itu.

Wilayah otonomi Kurdistan telah lama berselisih dengan pemerintah pusat menyangkut banyak hal, khususnya apa yang disebut politikus Kurdi sebagai pembayaran anggaran yang tertunda dan tidak memadai ke wilayah itu tahun ini.

Dengan Kurdistan mengekspor minyak secara independen dan kurangnya pendanaan dari Baghdad, serta hubungan pentingnya dengan wilayah-wilayah lain Irak, maka kemerdekaan merupakan pilihan yang semakin menarik bagi sejumlah pihak.

Namun, masalah itu diperumit oleh kendali Kurdi atas provinsi kaya minyak Kirkuk dan sejumlah besar wilayah lain utara yang mereka ingin cakupkan namun ditentang keras oleh Baghdad.

Pasukan keamanan federal meninggalkan posisi mereka ketika menghadapi serangan militan Sunni yang dimulai pada 9 Juni, yang memungkinkan pasukan Kurdi Irak bergerak masuk.


Penerjemah: Memet Suratmadi