(dok/AP Photo)
JAKARTA - Pidato Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) saat menerima penghargaan dari Appeal of Conciense Foundation (ACF) dikritik. Pidato tersebut dinilai hanya menekankan kepentingan pribadi. Presiden kelihatan menghindar dari tanggung jawab dan ketidakmampuannya menyelesaikan permasalahan intoleransi di Indonesia.
Wakil Direktur Human Right Working Group (HRWG) Choirul Anam menilai, dalam pidato tersebut SBY menghindari permasalahan intoleransi di Indonesia dengan mengungkap fakta intoleransi dan kekerasan yang terjadi di negara-negara lain. Seakan-akan SBY berlindung dari maraknya kasus-kasus intoleransi dunia.
"SBY menjadikan intoleransi sebagai masalah bersama. Padahal di Indonesia, SBY sendiri tidak mampu dan mau berbuat banyak untuk menghentikan praktik intoleransi dan kekerasan," kata Choirul di Jakarta, Jumat (31/5).
Setiap negara, kata Choirul, menyimpan permasalahan sendiri dalam toleransi. Kekerasan dan intoleransi pasti akan terjadi di mana pun. Namun di Indonesia tidak ada penegakan hukum dan ketegasan pemerintah untuk menyelesaikannya.
"Kita bisa bandingkan kasus di atas dengan apa yang telah dilakukan oleh SBY ketika terjadi penyerangan dan tindakan brutal kepada Ahmadiyah di Cikuesik, Banten. Kita juga bisa bandingkan apa yang dilakukan SBY ketika rumah dan pesantren Syiah di Sampang dibakar," ujar Choirul.
Dalam pidato, Presiden SBY menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman Indonesia, penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan juga perlu memenangkan hati dan pikiran.
Menurut Choirul, faktanya di Indonesia penegakan hukum terhadap kasus intoleransi justru tidak pernah ditegakkan secara adil dan serius. Alih-alih menegakkan hukum, para korban sering kali dikriminalisasi dan dijadikan tersangka, seperti dalam kasus Cikeusik, Sampang, dan HKPB Filadelpia bekasi.
Pemerintah Indonesia juga tidak membangun langkah konkret untuk membangun budaya masyarakat yang toleran di Indonesia, baik melalui level pendidikan formal maupun informal. Di level pemerintahan atau di level aparat penegak hukum, SBY juga tidak membersihkan perangkat negara dari intoleransi. "Sebaiknya SBY mempertahankan Bakorpakem, struktur negara yang dalam praktiknya menjadi alat intoleransi di Indonesia," tuturnya.
HRWG juga sangat menyesalkan karena dengan penghargaan oleh ACF ini SBY sama sekali tidak berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di Indonesia selama ini.
Padahal, para pengungsi Syiah di Sampang, Ahmadiyah di Lombok, GKI Yasmin dan HKBP Filadelpia, para penghayat kepercayaan dan korban yang lain, menunggu komitmen dan pernyataan tegas SBY untuk melindungi dan membela hak-hak korban.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menyatakan penghargaan tersebut mempermalukan Indonesia dan Presiden SBY sendiri. "Dalam pidato itu presiden boleh ngomong yang bagus-bagus, tetapi faktanya justru sebaliknya. Ini memalukan karena banyak yang tahu keadaaan Indonesia sebenarnya," paparnya kepada SH.
Hendardi mengatakan, di Indonesia penegakan hukum tidak terjadi atas kasus kekerasan yang menyangkut agama. Kepemimpinan politik yang tegas pun tidak ada jika menyangkut isu-isu intoleransi.
Contohnya adalah dalam kasus penutupan rumah ibadah GKI Yasmin. Sampai saat ini, permasalah tersebut tidak selesai. Padahal putusan MA sudah jelas mengalahkan pemerintah Kota Bogor. "Bahkan untuk menegur wali kota saja, SBY tidak mampu," katanya.
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment