PDIP Harus Koalisi 4 Parpol
ilustrasi JAKARTA-Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 berdasarkan hasil hitung cepat, menjadikan partai bergambar banteng tersebut sebagai salah satu pimpinan koalisi. Pengamat politik dari Indobarometer M. Qodari mengatakan bahwa setidaknya PDIP kini harus berkoalisi dengan empat partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ama nat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Golkar.
Koalisi lima partai tersebut perlu di lakukan untuk memuluskan jalan bagi calon presiden (capres) dari PDIP Joko Widodo alias Jokowi untuk menang dalam Pilpres. Dari keempat partai tersebut, Qodari menyebut bahwa PKB dan PAN merupakan dua partai yang penting untuk dijadikan koalisi bagi PDIP. Alasannya, PKB dan PAN punya basis massa besar yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah."Hal ini tidak lepas dari pemahaman masyarakat bahwa di belakang PAN itu ada Muhammadiyah dan di belakang PKB ada NU," kata Qodari di dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat (Jakpus) kemarin (12/4).
Selain itu, Qodari menuturkan bahwa dalam hal pembentukan kabinet, unsur NU dan Mu hammadiyah juga perlu diberikan porsi untuk ikut mengatur pemerintahan. "Misalnya, posisi Menteri Pen didikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sudah menjadi ra hasia umum adalah porsi Muhammadiyah kalau tidak NU. Demikian juga untuk posisi Menteri Kesehatan (Menkes) yang menjadi jatah Muham madiyah yang memang memiliki keahlian di bidang itu," ujar Qodari. Selain PKB dan PAN, partai banteng moncong putih tersebut dianggap juga perlu berkoalisi dengan Partai Nasdem.
Partai besutan Surya Paloh tersebut diyakini akan mendongkrak presentase perolehan suara koalisi mencapai 42,5 persen sebagai syarat pengusungan Jokowi sebagai capres. "Kalau mau aman, PDIP masih harus ambil satu lagi. Misalnya, Partai Golkar sehingga bisa menjadi 57 persen," ucap Qodari. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Eriko Sotarduga mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih meraba- raba partai mana yang pantas diajak berkoalisi.
Dia mengungkapkan bahwa partainya sepakat untuk mengutamakan berkoalisi dengan partai yang memiliki pandangan sama dengan PDIP. "Kami harus bicarakan dengan banyak stakeholder. Yang paling utama, kami juga meli- PDIP Harus Koalisi 4 Parpol hat masukan masyarakat, persepsi publik. Kalau sudah terbentuk, seperti apa platform kerja samanya, ini akan dilihat," ucap Eriko.
Bebas Koalisi
Calon presiden (capres) dari PDIP Joko Widodo diklaim telah mendapat mandat dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk membangun koalisi. Dengan mandat tersebut, pria yang biasa disapa Jokowi ini dapat dengan bebas menentukan siapa yang akan digandengnya pada pemilu presiden (pilpres) mendatang tanpa campur tangan partai. "Pak Jokowi diberi keleluasaan penuh untuk membangun hubungan politik dengan semua elemen bangsa. Ibu Mega memberikan mandat penuh membangun koalisi.
Semua ada di Jokowi," kata anggota tim sukses Jokowi, Teten Masduki kepada wartawan di Taman Surapati, Menteng, Jakarta, Sabtu (12/4). Menurut Teten, setelah melihat perolehan suara pada pemilu legislatif, Megawati memutuskan bahw PDIP harus berkoalisi. Mega hanya berpesan agar koalisi yang dibangun berdasarkan kesepahaman visi dan misi pembangunan. Lebih lanjut Teten mengatakan, saat ini Jokowi masih mem buka diri kepada seluruh par tai terkait koalisi.
Meski begitu, Jokowi ingin koalisi yang terbentuk tidak melibatkan terlalu banyak partai. "Agendanya membangun koalisi terbatas agar tidak mengaganggu agenda perubahan," pungkasnya. Sementara itu, Jokowi kemarin melakukan safari politik ke Nas dem, Golkar, dan PKB. Nasdem dan PDIP telah mendahului langkah partai lainnya dalam membangun koalisi. Kedua partai tersebut telah mengikrarkan diri bekerja sama akan membentuk pemerintahan baru dan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.
Meskipun belum menentukan siapa yang akan mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 mendatang, pembentukan koalisi ini dianggap sebagai langkah strategis. Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie mengatakan PDIP dan Nasdem akan sama-sama diuntungkan karena tiket mengusung calon presiden tak dibutuhkan lagi tambahan suara dari partai lainnya karena sudah mencukupi minimal 25 persen suara sah secara nasional berdasarkan hitung cepat dari berbagai lembaga survei.
"Kesepakatan PDIP dan NasDem berkoalisi hari ini adalah sangat strategis bagi kedua partai, karena PDIP akan memiliki tiket pencapresan yg utuh. Dengan dukungan Nas- Dem, tentunya hal itu akan membuat PDIP berada di posisi yang menguntungkan karena tidak perlu khawatir dan mudah di tekan-tekan partai-partai lain sebagai syarat koalisi," kata Jeffrie ketika dihubungi, Sabtu (12/4). Sedangkan dengan Golkar telah menyepakati untuk bekerja sama di dalam parlemen periode 2014-2019.
Kesepakatan ini dibuat setelah petinggi kedua partai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (12/4) siang. Pertemuan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutardjo, Sekretaris Jendral Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum Golkar Setya Novanto. Sementara dari PDIP, hadir Sekretaris Jenderal Golkar Tjahjo Kumolo dan calon presiden (capres) PDIP Jokowi. Dengan kesepakatan ini, kedua partai dipastikan tetap bersaing dalam pemilu presiden mendatang.
Namun setelahnya, yang kalah berjanji akan mendukung sang pemenang. "Kami sepakat siapapun yang menang, kami akan dukung siapapun yang terpilih untuk bekerja dalam satu parlemen untuk mewujudkan Indonesia lebih baik," kata Aburizal Bakrie usai pertemuan. Menurut pria yang kerap disapa Ical ini, kesepakatan tersebut dibuat karena kedua partai sadar bahwa siapapun yang jadi presiden tetap butuh dukungan kuat di parlemen.
Pasalnya, presiden membutuhkan persetujuan parlemen untuk membuat sebuah kebijakan strategis. Ical menegaskan, apapun yang terjadi di pilpres nanti, Golkar akan tetap bersahabat dengan PDIP. "Ini budaya demokrasi antara PDIP dan Golkar," ujarnya. Pada kesempatan sama, Jokowi mengatakan hal senada. Ia mengaku siap bersaing dengan Ical di ajang pilpres mendatang. "PDIP sudah punya capres, dan Golkar punya ARB. Jadi sudah jelas itu. Hanya nanti ke depan setelah pilpres akan ketemu lagi dalam kerjasama parlemen," ucap Gubernur DKI Jakarta ini.
Sementara itu, pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sabtu (12/4), sore belum secara resmi memutuskan kedua partai peserta pemilu legislatif itu bakal berkoalisi untuk pemilu presiden (pilpres) Juli nanti. Meski demikian, kedua partai dari pertemuan di DPP PKB itu sudah menghasilkan kesepakatan awal untuk berkoalisi. "Ini kalau koalisi ada tanda tangannya. Jadi, ini masih kesepakatan kebersamaan," ujar Muhaimin saat memberikan keterangan pers bersama Jokowi usai pertemuan itu.
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sedangkan dari pihak PKB selain Muhaimin ada pula Sekjen PKB Imam Nahrawi dan Ketua DPP PKB Marwan Jafar. Menurut Muhaimin, PKB dan PDIP memiliki kesamaan dari sisi chemistry, cultural, maupun akar rumput yang bersambungan di bawah. Dia menyatakan, hubungan PDIP dan PKB sudah sangat historis karena dimulai sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini. "Hubungan saya dan Pak Jokowi sangat dekat, sering bekerjasama.
Apalagi hubungan saya dengan Bu Mega sudah kayak keluarga," papar Muhaimin. Dia menjelaskan pertemuan ini mendiskusikan tahap awal menuju pilpres. "Tahap awal ini akan ditindaklanjuti dalam komunikasi yang lebih intensif," jelasnya. Senada dengan Muhaimin, Jokowi mengatakan bahwa PKB dan PDIP sepakat menjalin kerjasama. "Tetapi masih dengan catatan akan dikonsultasikan lagi dengan Dewan Syuro dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama," kata Jokowi. Pria yang juga Gubernur DKI Jakarta itu berharap kesepakatan awal PKB dan PDIP bisa difinalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. "Kita tadi juga sudah sepakat agar kesepakatan itu bisa kita finalkan dalam waktu secepatnya," papar Jokowi.
Cawapres Jokowi sendiri sudah membahas kandidat cawapres bersama Megawati Soekarnoputri. Dia mengaku ada lima orang kandidat cawapres yang dipertimbangkan. "Kriteria sudah rampung, tapi enggak bisa saya sebutkan nama. Sudah mengerucut menjadi lima orang," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/4). Menurutnya, kelima kandidat tersebut berasal dari latar belakang profesi. Pekan depan, cawapres pilihan PDIP akan diumumkan kepada publik. "Ada (nama) yang sudah sering beredar, ada yang belum.
Ada yang partai, ada yang bukan. Ada ekonom, militer, politikus, nanti pasti akan diumumkan," ujar pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, purnawirawan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang berasal dari Partai Demokrat termasuk salah satu kandidatnya. Sebelumnya di media sosial dan Blackberry Messenger (BBM) juga beredar gambar bertuliskan Jokowi-Pramono Edhie Wibowo untuk Indonesia Hebat dan Indonesia yang Harmonis. Kabar mengenai duet Jokowi- Pramono tersebut bukanlah hal mustahil.
Mengingat Pramono Edhie Wibowo adalah salah satu orang kepercayaan Megawati ketika masih menjadi presiden. Pramono diketahui pernah menjadi ajudan Mega wati. Banyak kalangan berpendapat, koalisi PDI Perjuangan dengan Demokrat sulit terwujud, karena konflik SBY dan Mega belum cair. Namun, hal tersebut bisa saja terjadi bila kondisi kedua partai mencair. (dil/boy/jpnn)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment