Thursday, September 12, 2013

[batavia-news] MENYOAL PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA

 

 
Senin, 9 September 2013 10:43 WIB

MENYOAL PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA

EDITORIAL
Senin, 9 September 2013

LUAR biasa. Anggaran kunjungan kerja (Kunker) para anggota DPR saja dalam setahun ternyata mencapai Rp 20 triliun. Angka ini, diungkapkan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj dalam satu kesempatan di Wonosobo, Minggu kemarin (8/9). PB NU menilai banyak anggaran negara yang mubazir sehingga membuat perekonomian Indonesia sulit berkembang.

Pertanyaannya, jika satu instansi DPR saja — katakanlah dengan anggota mencapai 550 orang – anggaran Kunkernya sedemikian besar, berapa anggaran Kunker esekutif atau seluruh instansi pemerintah? Berapa anggaran kunjungan kerja di lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga negara lainnya di luar eksekutif dan yudikatif? Lalu, benarkah besarnya anggaran Kunker ini sebagai indikasi pemborosan?

Untuk sampai pada jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, memang butuh angka-angka pasti. Dan memerlukan kerja ekstra keras untuk melihat dan memilah, bagian mana saja dari pelaksanaan anggaran itu yang merupakan pemborosan. Langkah melihat dan memilah ini perlu dilakukan, sebagai konsekwensi bahwa tentu tidak semua anggaran Kunker adalah pemborosan.

Tapi, dari statemen PBNU yang menyebut banyak anggaran negara yang mubazir ini, sebenarnya masyarakat juga bisa mengajukan pertanyaan terbalik; sejauhmana efektivitas penggunaan anggaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak?

Pertanyaan maha penting, mengingat dari tahun ke tahun, anggaran belanja negeri ini – dalam hal ini APBN — terus naik, dan terus naik. Sebagai catatan tambahan, semakin besar anggaran negara, semakin besar pula utang-utang seluruh rakyat Indonesia. Utang-utang ini, kelak — entah kapan — tentu harus dibayar. Bahkan jauh sebelum ini sudah sering muncul pernyataan-pernyataan nyeleneh dari para pengamat, bahwa begitu seorang bayi lahir di Indonesia sang bayi langsung diwarisi utang. Angka-angka di bawah ini adalah sekadar perbandingan.

Tahun 2014 besarnya RAPBN dipatok pada angka Rp 1.630 Triliun .Sementara data yang ada menunjukkan, utang negeri ini hingga per April 2013 mencapai Rp2.023,72 Triliun. Besarnya RAPBN 2014 sangat jauh meningkat dibanding besarnya APBN tahun 2005 atau sebelum Yudhoyono memerintah (SBY dilantik Oktober 2004, dus APBN 2005 masih ditetapkan pemerintahan Megawati). Di era
Megawati (s/d 2005) APBN kita hanya mencapai Rp397,769 triliun.

Melihat besaran angka-angka ini, seharusnya tingkat kesejahteraan rakyat di era pemerintahan Yudhoyono juga harus jauh lebih meningkat. Dengan kenaikan belanja negara yang begitu fantastis hingga tahun ini (naik sekitar 400 persen sejak era Megawati) seharusnya tingkat kesejahteraan itu juga naik sampai empat kali lipat. Tapi bagaimana realitas yang dirasakan rakyat?

Hidup bukannya serba mudah, tapi tetap saja susah (kalau tak dapat dikatakan bertambah susah). Memikirkan biaya pendidikan tetap saja bingung. Sakit pun ''dilarang'' karena tak bisa membayangkan dari mana biayanya yang semakin mahal itu diperoleh. Apakah angkatan kerja Indonesia dewasa ini semakin mudah mendapatkan pekerjaan? Atau, apakah angka-angka pengangguran sudah berkurang empat kali lipat? Apakah tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan semakin membaik?

Yang pasti, untuk mencapai tujuan MDG's (tujuan pembangunan milennium) dengan target tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat yang ditetapkan PBB tahun 2015 nanti, rasa-rasanya neger ini pun belum bisa.

Data yang diungkap Infid (International NGO Forum on Indonesia) tahun lalu menyebutkan, dari 8 tujuan MDG's,aspek pemberantasan kemiskinan belum menujukkan capaian berarti. Ini dapatdilihat daridata BPS yang menyebut per September 2012 masih ada 28,59 juta wargamiskin atau 11,66 persen dari jumlahpenduduk Indonesia.

Sementara angka partisipasi murni dalam pemerataan pendidikan pada 2011 malah turun dibanding tahun 2008. Itulah ironi APBN Indonesia. Sebuah kelompok yang menyebut diri Komisi Anggaran Independen (KAI) menyebut,APBN Indonesiasetelah 12 tahun (sejak 1998)masih elitis dan tidak akuntabel. (***)


Baca Juga

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment