Otonomi Daerah cuma Gencarkan Ekspolitasi Alam
Metrotvnews.com, Banjarmasin: Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Kalimantan Selatan dalam satu dekade terakhir adalah terjadinya degradasi lingkungan akibat gencarnya eksploitasi sumber daya alam.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel Heryozani Dharma di Banjarmasin, Senin (29/4), di sela-sela Peringatan Hari Otda di Banjarmasin. "Sisi lain dari penerapan Otda adalah gencarnya eksploitasi SDA dan terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah," tuturnya.
Otda memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan alasan meningkatkan pendapatan asli daerah dan perekonomian daerahnya. Sayangnya, banyak kebijakan pemerintah kabupaten terutama terkait penerbitan perizinan pengelolaan tambang dan perkebunan, kurang mengindahkan kelestarian lingkungan.
"Banyak perizinan tambang dan perkebunan yang diterbitkan tidak sesuai aturan bahkan mengabaikan kelestarian kawasan hutan dan lingkungan. Tetapi pemerintah provinsi sulit mengawasi karena tidak ada kewenangan," ucapnya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat mengevaluasi terhadap pelaksanaan otda serta memberikan kewenangan pengawasan terkait pengelolaan sumber daya alam bagi gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Hasil pendataan perizinan pertambangan yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel, tercatat ada 880 izin pertambangan diterbitkan sejumlah daerah. Ada dua izin kontrak karya dan 19 perusahaan dengan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Dari jumlah tersebut, baru 13 perusahaan tambang PKP2B yang sudah beroperasi.
Kemudian, ada 667 perusahaan dengan izin usaha pertambangan (dulu Kuasa Pertambangan), di mana sebanyak 273 dalam tahap eksplorasi dan 394 sudah beroperasi atau eksploitasi. Ditambah 104 buah izin tambang untuk bahan galian mineral, serta 88 izin bahan galian batuan.
Kabupaten pemekaran Tanahbumbu, merupakan kabupaten paling banyak menerbitkan izin pertambangan yang mencapai 400 buah. Namun kontribusi berupa penerimaan daerah dari ratusan perusahaan pertambangan tersebut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Aktifitas tambang tanpa izin juga semakin marak. Seperti yang terjadi di areal konsesi perusahaan tambang PT Arutmin Indonesia. Ekternal Relation PT Arutmin JR Lubis mengaku cukup kewalahan menghadapi aksi penambangan batu bara tanpa izin di wilayahnya yang tersebar di tiga kabupaten yakni Tanahlaut, Tanahbumbu, dan Kotabaru. (Denny S)
Editor: Henri Salomo Siagian
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment