Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus berupaya menarik kembali Diaspora Indonesia yang menjadi ilmuwan di luar negeri dengan menyiapkan fasilitas dan insentif memadai agar bersedia kembali ke Tanah Air, kata tokoh pendidikan Arief Rachman.

"Sumber daya manusia Indonesia sangat banyak bertebaran menimba ilmu di luar negeri. Namun, hingga kini banyak yang tidak kembali karena tidak adanya sistem yang jelas mengatur soal ilmuwan di dalam negeri," katanya di sela penyelenggaraan Kongres II Diaspora Indonesia di Jakarta Convention Center, Minggu.

Arief Rachman yang juga mantan Kepala Sekolah LabSchool, Jakarta, ini merupakan anggota Gugus Tugas Bidang Pendidikan salah satu bidang rekomendasi dalam Kongres Diaspora yang berlangsung 18--20 Agustus 2013.

Menurut Arief, Kongres Diaspora itu merupakan momentum untuk membangkitkan dunia pendidikan nasional yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah kekuatan ekonomi nasional, selain juga sosial dan budaya.

Diaspora merupakan istilah baku bagi WNI yang bertempat tinggal di luar negeri, WNI yang telah menjadi warga negara asing, dan warga negara asing yang memiliki kecintaan terhadap Indonesia atau memiliki keturunan keluarga Indonesia.

Ia mengakui, hingga kini, jumlah warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri terus meningkat yang tersebar di sejumlah negara, mulai dari bidang pertambangan dan energi, teknologi informasi, kedokteran, penerbangan, ilmu ekonomi, hukum, hingga sosial dan politik.

"Mereka itu tentu merupakan aset yang potensial karena cerdas dan genius, bahkan mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara-negara maju lainnya," ujarnya.

Namun disayangkan, sangat banyak di antaranya memilih tidak kembali ke Indonesia atau menetap dan bekerja di luar negeri karena harus dihadapkan pada situasi atau sistem yang tidak mendukung di Tanah Air.

"Intinya mereka tidak berani `pulang kampung` karena tidak ada jaminan kesejahteraan," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Profesor Yohannes Surya yang menyebutkan pemerintah Indonesia harus berani memberikan fasilitas yang baik kepada para diaspora karena memang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

"Pemerintah harus mengakomodasi, memberikan fasilitas seperti laboratorium, juga didukung jaminan kesejahteraan, serta keberadaanya diakui," ujar Yohannes yang juga pendiri Surya Institute itu.