(dok/antara)
BELAJAR - Beberapa siswa perempuan sedang mengikuti mata pelajaran di sekolah beberapa waktu lalu. Saat ini munucl wacana untuk membuat tes keperawanan bagi para siswa.
Dunia pendidikan kembali berguncang ketika Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berencana menggelar tes keperawanan bagi semua siswa yang akan masuk sekolah menengah atas (SMA) di kota itu mulai tahun depan.
Mereka berkilah kebijakan ini bertujuan menekan tindakan asusila para pelajar di Prabumulih, yang juga dijuluki Kota Nanas itu.
Demi menjalankan kebijakan ini, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih akan menganggarkan tes keperawanan ini ke dalam pengajuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. "Ini wacana untuk tahun depan, dan rencananya menggunakan dana APBD," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid ketika dihubungi, Selasa (20/8).
Rasyid yakin tes keperawanan ini akan memberikan efek positif bagi para siswa karena mereka akan takut melakukan hal-hal negatif. "Kami membuat kebijakan ini untuk kebaikan siswi sendiri," katanya.
Nyatanya, rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih ini tidak langsung mendapat sambutan baik dari warganya.
Mulai dari guru, siswa, pemerhati hak asasi perempuan, ulama, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan menolak wacana tes keperawanan ini. Rasyid mengakui belum yakin sepenuhnya wacana ini bisa terlaksana karena bakal tersandung permasalahan hak asasi manusia.
Salah seorang yang mempertanyakan wacana ini adalah guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 3 Prabumulih, Deny Trisna. "Jika memang ditemukan siswa tidak perawan, lantas apa yang akan dilakukan terhadap mereka?" cetus Deny.
Menurutnya, justru peran sekolah yang harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya tindakan asusila terhadap siswa. "Peran guru konseling, wali kelas, dan kegiatan sekolah akan sangat membantu siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif," ujarnya.
Deny mengungkapkan, wacana tes keperawanan ini kemungkinan bermula dari sering ditemukannya siswa yang melakukan tindakan tak senonoh di lapangan olahraga Prabujaya. Selain itu, beberapa waktu yang lalu Polresta Palembang berhasil menggagalkan enam perempuan yang akan diperdagangkan, tetapi kemudian mereka dilepas karena menurut polresta belum terjadi transaksi.
Sama seperti Deny, M Nurhidayatullah Pascadh, siswa SMAN 3 Palembang menyatakan tak setuju dengan tes keperawanan. Menurutnya, justru sekolah yang seharusnya mengubah prilaku murid-murid yang telanjur nakal. "Bagaimana nanti (nasib) mereka yang kemudian diketahui tidak perawan bisa (tetap) sekolah. Jangan-jangan mereka menjadi semakin terjerumus," ujar Adit yang tahun lalu menjadi juara umum di sekolahnya ini.
"Kasian jadinya sama teman-teman cewek. Beruntung saya laki-laki, jadi nggak dites," seloroh siswa kelas XI IPA ini.
Woman Crisis Center (WCC) Sumatera Selatan menilai rencana tes keperawanan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena keperawanan seseorang merupakan hal yang sangat pribadi. "Ini merupakan pelecehan terhadap hak perempuan. Seharusnya pemerintah melihat dampaknya terhadap siswa seperti apa," ujar Ketua WCC Sumatera Selatan, Yeni Roslaini.
Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Prabumulih, Ali Usman, menyatakan tidak setuju dengan rencana tes keperawanan ini.
"Kami sangat menolak keras rencana tes perawan karena akan berdampak kurang baik terhadap masyarakat. Dalam agama Islam juga diharamkan untuk melihat kelamin orang lain," tegas Ali seraya meminta Pemerintah Kota Prabumulih mengkaji ulang dan melihat dampak dari tes keperawanan ini terhadap siswa.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, HA Djauhari juga tidak setuju dengan akan dilakukannya tes keperawanan terhadap siswa SMA. Dia berharap pemerintah kota tidak meloloskan wacana tersebut.
"Seharusnya Diknas dan Pemkot Prabumulih mendorong remaja untuk melakukan hal yang positif dalam pergaulan. Misalnya dengan menambah fasilitas tempat remaja bergaul dan berkarya agar remaja tidak terjerumus ke pergaulan bebas," paparnya.
Djauhari menegaskan, kalau penerapan tes keperawanan itu demi menegakkan moral, seharusnya mencari cara lain yang lebih mendidik. Lagipula, banyak remaja putri yang kehilangan keperawanan bukan karena kesalahan diri sendiri.
"Orang tidak perawan itu bukan karena hubungan seksual saja, tapi bisa saja olahraga atau bersepeda dia bisa tidak perawan. Jadi mari kita pikirkan lagi. Jangankan remaja, anak kecil, orang tua saja banyak salahnya. Bukan berarti lantas orang yang melakukan kesalahan tidak boleh masuk sekolah ini dan itu," kata dia.
Di tengah kontroversi soal rencana tes keperawanan ini, Wali Kota Prabumulih yang baru terpilih April lalu dengan dukungan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PNBK, PDP, PK, PKS, dan PPI ini, belum juga memberikan tanggapan.
Menyusul kontroversi yang terus berlangsung, sang Kepala Dinas Pendidikan sepertinya ingin cuci tangan. Kepada wartawan media lokal, dia justru membantah akan menerapkan tes keperawanan ini dalam seleksi masuk SMA di kotanya.
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment