Menteri Buruk Reshuffle Saja
Kabinet Tinggal 1,5 Tahun, PPP Tidak Setuju
JAKARTA–Pasca mundurnya Andi Mallarangeng dari jabatannya sebagai Menpora, kini DPR RI mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan reshuffle kabinet.
Bukan saja untuk mengisi jabatan Menpora, melainkan menteri-menteri yang diduga tersangkut korupsi dan tidak fokus menjalankan tugasnya. Itu yang sebaiknya diganti, agar pemerintahan ke depan makin baik dan tidak terganggu de ngan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2014.
Pendapat tersebut disampaikan politisi Partai Demokrat yang juga anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman. "Saya kira kemungkinan besar ada reshuffle kabinet karena beliau punya tanggungjawab untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif. Walau pun tahun 2013 masuk tahun politik, reshuffle kabinet jangan dikesampingkan walau pemerintahan SBY tinggal 1,5 tahun lagi," ujar Ha yo no, di Gedung DPR, Selasa (11/12).
Menurut Hayono, Presiden SBY mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan periode kedua pemerintahannya dengan baik dan maksimal. "Sehingga mengganti pembantu yang kinerjanya tidak maksimal menjadi sangat penting.
Pemerintahan tidak boleh terganggu dengan dinamika politik menjelang 2014. Pemerintah harus tetap melayani rakyat. Pemerintahan tidak boleh ter ganggu oleh para menteri yang kebetulan adalah pimpinan dan atau sebagai pengurus teras parpol," papar mantan Menpora di era Presiden Soeharto itu.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung juga mengatakan Presiden SBY selain harus segera mencari pengganti Andi Mallarangeng sebagai Menpora. Namun sebaiknya SBY juga mengganti menterimenteri yang tidak efektif menjalankan tugasnya. "Ini momentum beliau untuk melakukan perbaikan kinerja kabinet.
Jadi reshuffle itu tidak hanya yang berkaitan dengan Menpora, tapi juga untuk menteri yang kinerjanya tidak memenuhi harapan," tegas politisi PDIP ini. Pramono menilai, sisa waktu pemerintahan SBY yang hanya sekitar 18 bulan lagi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan kerja-kerja efektif untuk rakyat.
"Sisa waktu itu tidak boleh dibiarkan berlalu sia-sia dengan kinerja tidak maksimal dari menteri-menteri. Sisa waktunya itu tidak lama lagi. Karena itu jangan sampai perbaikan ekonomi dan pembangunan terganggu karena kinerja menteri yang buruk," papar Pramono.
Diakui Pramono pula, kalau memang ada beberapa menteri yang kinerjanya tidak maksimal. "Rakyat pun tahu dan mencatat ada beberapa menteri yang kinerjanya buruk, karena sibuk dengan kerjakerja politik sebagai pimpinan parpol.
Saya kira Presiden SBY harus berani dan tegas menyikapi menteri yang mengganggu jalannya pemerintahan ini," lontar Pramono yang enggan menyebut nama siapa saja menteri yang dicatat rakyat karena berkinerja buruk itu.
Namun desakan reshuffle kabinet dari pentolan PDIP maupun PD itu ditolak PPP. Wakil Ketum PPP Lukman Hakim berargumen kalau usulan reshuffle kabinet sudah kontraproduktif kalau dipaksakan dilakukan sekarang ini. "Usia pemerintahan (SBY) ini tinggal 1,5 tahun lagi.
Bila terjadi reshuffle beberapa portofolio, maka justru akan kontra produktif," ujar Lukman. Pergantian menteri, menurut Lukman, justru akan menghambat kerja pemerintah. "Sebab menteri-menteri baru itu tentu butuh waktu lagi untuk adaptasi. Lalu kapan produktifnya?" katanya bertanya.
Untuk diketahui kalau partai berlambang Ka'bah ini menempatkan dua kadernya menduduki kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. (ind)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment