Judhariksawan: Pemilik Media Akan Berubah dengan Diajak Bicara
Meski menuai berbagai protes sejak semula, proses pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013-2016 terus berlanjut. Pada akhir Juli lalu, jauh dari perhatian khalayak ramai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan sembilan nama komisioner baru yang telah dipilihkan oleh Komisi I DPR.
Tentunya KPI diharapkan mampu bekerja dengan baik dalam mengawasi dan mengatur dunia penyiaran yang situasinya kini sangat carut-marut dan tak berpihak kepada publik. Apalagi, menjelang Pemilu 2014, kerja KPI menjadi signifikan untuk ikut mengusahakan situasi demokrasi di Indonesia . Dalam konteks ini, KPI harus membuktikan bahwa badannya tidak ikut dibalur aroma partai politik atau kelompok tertentu.
Sekadar mengingatkan, protes yang dilancarkan para aktivis media terhadap proses pemilihan komisioner KPI baru ini berawal dari terdapatnya berbagai pelanggaran norma, etika, dan kecacatan hukum yang dilakukan baik di tingkat Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPI maupun Komisi 1 DPR. Hal itu terlihat dalam, misalnya, proses seleksi yang berlangsung tidak transparan. Proses ini juga abai terhadap prosedur yang tertuang dalam Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2011; seperti jumlah dan komposisi tim Pansel yang tak sesuai aturan, atau adanya tahapan yang tidak dilalui sebagaimana mestinya.
Kejanggalan lain pun mengemuka: beberapa nama pelamar yang dikenal punya mutu dan integritas sudah tersingkirkan bahkan sejak tahapan awal proses seleksi, komisioner petahana yang punya kinerja baik justru tidak terpilih, hingga jebloknya mutu Komisi 1 dalam melakukan fit and proper test kepada ke-27 nama. (baca: "Pemilihan Komisioner KPI Tidak Transparan" dan "Kinerja KPI di Mata Masyarakat", "Kepergok Bahlul", serta "Menguji Kelayakan DPR dalam Uji Kelayakan KPI").
Sayangnya, isu ini sepi dari perhatian khalayak dan media massa . Aktivis media pun kehilangan greget dan melempem setelah upaya advokasinya tak berjalan sesuai dengan keinginan. Padahal, satu peluru yang tersisa di sungsang senapan belum dicoba: membawa urusan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Untuk mengetahui visi KPI dalam kepengurusannya yang baru ini, pada 22 Agustus yang lalu, Indah Wulandari dan Roy Thaniago dari Remotivi mewawancarai Judhariksawan, Ketua KPI terpilih, di Sekretariat KPI di bilangan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Saat itu Judha, begitu sapaannya, baru saja mengikuti acara serah terima jabatan dari komisioner lama ke komisioner baru. Judha adalah satu dari tiga komisioner petahana lainnya yang terpilih kembali sebagai komisioner KPI. Berikut laporannya.
>>Baca selengkapnya di www.remotivi.or.id
Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment