(dok/antara)
Ratusan santri dan para alim ulama yang tergabung dari Front Pembela Islam (FPI) Tasikmalaya mengelar unjuk rasa di Jalan KHZ Musthafa, Tasikmalaya, Jabar, Selasa (22/10).
JAKARTA – Sebelum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengeluarkan imbauan agar pemerintah daerah (pemda) menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah melakukan pembinaan terhadap FPI.
Pejabat-pejabat Kemendagri bahkan kerap berkunjung ke kantor FPI untuk memberikan arahan atau menyosialisasikan program-program Kemendagri di bidang organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kita pernah bertemu langsung dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Staf-stafnya juga datang ke FPI untuk sosialisasi program kementerian dan memberikan arahan-arahan terkait bagaimana FPI bisa membantu program pemerintah," ujar Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar kepada SH, di Jakarta, Rabu (30/10).
Dia menyatakan Kemendagri juga memberikan arahan agar ormas bersikap lebih ramah, lembut, dan bisa terjun langsung untuk membantu masyarakat. Pertemuan tersebut diakui Noval memang tidak rutin, tetapi hampir pasti FPI selalu dikabari jika ada program-program yang berkaitan dengan keormasan.
Namun, Kemendagri tidak pernah memberikan dana atau uang pembinaan kepada FPI. Menurut Noval, selama ini anggaran FPI berasal dari iuran anggota dan sumbangan masyarakat.
Ia mengakui ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. "Misalnya kalau ada tablig akbar atau Maulid FPI," ujar Noval yang juga Sekretaris DPD FPI Jakarta.
Terkait imbauan mendagri agar pemda bekerja sama dengan FPI, Noval mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan mendagri tersebut. Media terlalu menekankan pada ajakan mendagri kepada FPI, padahal mendagri juga mengajak ormas-ormas lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Selama ini kan pemerintah terlalu fokus kepada dua ormas itu, NU dan Muhammadiyah, sementara FPI tidak dianggap. Namun, Pak Gamawan tahu bahwa FPI juga merupakan potensi bangsa," ujarnya.
Tidak Kompeten
Wakil Ketua Umum Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai FPI bukan ormas yang kompeten untuk diajak kerja sama. Pengaruh FPI tidak signifikan, justru lebih banyak masyarakat yang antipati. Mengajak kerja sama FPI sama saja memberi angin dan justifikasi terhadap aksi-aksi kekerasan yang kerap dilakukan ormas itu.
"Pemerintah ini sama saja memberikan justifikasi dan legitimasi terhadap penggunaan kekerasan yang dilakukan FPI. Nanti mereka berpikir bahwa tindakan mereka selama ini yang suka memaksakan kehendak adalah benar," kata Bonar ketika dihubungi SH, Kamis (31/10).
Pembinaan oleh pemerintah terhadap FPI, menurut Tigor, juga bukan tindakan tepat. Jika melihat rekam jejak dan ideologi perjuangan FPI, dia tidak yakin pemerintah bisa melakukan pembinaan. Alih-alih membina, pemerintah dan aparat penegak hukum justru menunjukkan ketidakberdayaan menghadapi FPI.
Ketidakberdayaan ini tampak dari tidak adanya sanksi dan tindakan tegas terhadap FPI. Aparat penegak hukum pun sepertinya takut untuk mengusik organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab ini.
Dia mengatakan masih banyak organisasi keagamaan lain yang lebih pantas diajak kerja sama. Contohnya, jika urusan keagamaan, pemerintah bisa menggandeng NU atau Muhammadiyah yang memang kredibel.
Ormas-ormas ini sudah melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan cendekiawan. Selain itu, pengikutnya pun jauh lebih besar. "FPI itu tidak signifikan, tetapi pemerintah malah membuatnya seolah sangat besar. Mereka hanya membuat klaim-klaim," tuturnya.
Dari catatan SH, sejak 2004-2013 FPI sudah berulang kali melakukan tindak kekerasan, di antaranya tahun 2004 ketika FPI merazia dan merusak sejumlah kafe di Kemang, Jakarta Selatan. Tahun 2008 ketika FPI bentrok dengan aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ketika melakukan aksi di Monas yang mengakibatkan 27 aktivis luka-luka.
Tahun lalu, FPI merusak Masjid An Nasir milik jemaah Ahmadiyah di Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Yang terbaru pada Juni kemarin, juru bicara FPI Munarman menyiramkan air teh ke sosiolog Tamrin Amal Tomagola saat tampil di acara Kabar Pagi TV One.
Abaikan Peran Polri dan TNI
Pengamat politik dan hukum dari Universitas Islam Riau (UIR), Panca Setyo Prihatin sangat menyesalkan imbauan mendagri yang mengajak pemda bekerja sama dengan FPI. mendagri dinilai terlalu gegabah dan naif jika melibatkan FPI.
"Ormas kita akui adalah kekuatan masyarakat sipil. Namun, bukan berarti kekuatan ormas dengan cara represif menjadi acuan menjamin keamanan kemudian seolah-olah jadi lembaga dan layak dilibatkan. Ini sangat keliru," ujar Panca kepada SH, Rabu.
Ia meminta mendagri berpikir ulang untuk melibatkan FPI. "Ini sama saja mengabaikan peran Kepolisian dan TNI," ia menegaskan.
Di sisi lain, menurut Panca, keberadaan FPI lekat dengan tindakan represif sehingga banyak daerah yang menolak. "Seharusnya, Kemendagri menjaga kesetaraan peran seluruh ormas. Diharapkan kepala daerah melihat kondisi daerahnya masing-masing sebelum mengikuti imbauan mendagri tersebut," ujarnya.
Imbauan mendagri juga ditolak keras Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Keterlibatan FPI dinilai justru akan menciptakan masalah baru yaitu kecemburuan di kalangan ormas yang akan menuntut hal sama.
Justru timbul pertanyaan, apakah dengan dilibatkannya FPI bisa menambah rasa aman atau malah sebaliknya. Di sisi lain, selama ini peran pengamanan di tengah masyarakat ada di tangan kepolisian sehingga pelibatan FPI bisa menimbulkan benturan di lapangan.
"Mendagri meminta keterlibatan FPI tersebut, memunculkan masalah baru dengan menciptakan kecemburuan di antara para ormas," ujar budayawan, sekaligus Ketua Umum LAM, Tennas Effendi, Rabu.
Ia mengatakan, pada prinsipnya negara mengharapkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Namun, pemerintah juga harus menjaga ketersinggungan aparat keamanan dan ormas lain. Hal ini karena dari rekam jejak FPI, banyak daerah yang tidak menerima kehadirannya. "Jangan sampai ada tuntutan ormas lain, pemerintah malah bisa repot," tutur Tennas. (Uparlin Maharadja)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment