res : Netral artinya tidak berpihak. Apakah menjaga keamanan negara dalam pelaksaan pemilu adalah netral?
http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/197/BIN-Janji-Netral-dalam-Pelaksanaan-Pemilu/2014/02/25
BIN Janji Netral dalam Pelaksanaan Pemilu
Selasa, 25 Febuari 2014
MI/ M Irfan
BADAN Intelijen Negara (BIN) bersama jajaran intelijen negara lainnya menegaskan akan menjaga netralitas mereka dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Hal itu disampaikan Kepala BIN Marciano Norman seusai rapat koordinasi tertutup dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
''BIN dengan seluruh komunitas intelijen akan melaksanakan tugas secara profesional dan menjamin netralitas seluruh jajaran kami dalam pemilu nanti,'' ujar Marciano.
Marciano juga menegaskan BIN bersama komunitas intelijen lain akan selalu berupaya mengoptimalkan deteksi dan pencegahan dini terhadap semua potensi yang dikhawatirkan mengganggu pemilu. ''Kami juga berharap pemilu yang jujur dan adil,'' katanya.
Menurut dia, potensi ancaman dalam Pemilu 2014 selalu ada. Karena itu, ia berharap rakyat waspada dan tidak terhasut setiap upaya dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan pemilu.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan rapat digelar untuk memastikan intelijen negara netral dan bisa menjaga pemilu kalis dari gangguan. ''Karena, teror ke tokoh-tokoh politik sudah mulai. BIN harus menjaga pemilu aman dan tertib,'' tukasnya.
Selain BIN, rapat itu juga dihadiri jajaran dari mitra intelijen negara lainnya, di antaranya Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Bais Polri, Kesbangpol, dan Jamintel Kejagung. Rapat di-pimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang.
Dalam rapat itu juga dibahas tentang penyadapan yang dilakukan Australia, AS, dan negara lain terhadap Indonesia. Karena itu, BIN selaku pemimpin badan intelien negara akan menata kembali peralatan yang dimiliki agar Indonesia tidak mudah disadap.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin mengatakan BIN dan komunitas intelijen sepakat meningkatkan koordinasi dalam menjaga informasi negara. ''Ini penting karena menyangkut keselamatan bangsa dan negara.''
Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno menilai pemerintah terlalu utopis bahwa interaksi internasional bisa teratur dalam hukum internasional, perjanjian, dan kode etik. ''Bagaimanapun, intelijen kita harus punya kemampuan deteksi adanya penyadapan,'' pungkasnya.
Hal itu disampaikan Kepala BIN Marciano Norman seusai rapat koordinasi tertutup dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
''BIN dengan seluruh komunitas intelijen akan melaksanakan tugas secara profesional dan menjamin netralitas seluruh jajaran kami dalam pemilu nanti,'' ujar Marciano.
Marciano juga menegaskan BIN bersama komunitas intelijen lain akan selalu berupaya mengoptimalkan deteksi dan pencegahan dini terhadap semua potensi yang dikhawatirkan mengganggu pemilu. ''Kami juga berharap pemilu yang jujur dan adil,'' katanya.
Menurut dia, potensi ancaman dalam Pemilu 2014 selalu ada. Karena itu, ia berharap rakyat waspada dan tidak terhasut setiap upaya dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan pemilu.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan rapat digelar untuk memastikan intelijen negara netral dan bisa menjaga pemilu kalis dari gangguan. ''Karena, teror ke tokoh-tokoh politik sudah mulai. BIN harus menjaga pemilu aman dan tertib,'' tukasnya.
Selain BIN, rapat itu juga dihadiri jajaran dari mitra intelijen negara lainnya, di antaranya Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Bais Polri, Kesbangpol, dan Jamintel Kejagung. Rapat di-pimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang.
Dalam rapat itu juga dibahas tentang penyadapan yang dilakukan Australia, AS, dan negara lain terhadap Indonesia. Karena itu, BIN selaku pemimpin badan intelien negara akan menata kembali peralatan yang dimiliki agar Indonesia tidak mudah disadap.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin mengatakan BIN dan komunitas intelijen sepakat meningkatkan koordinasi dalam menjaga informasi negara. ''Ini penting karena menyangkut keselamatan bangsa dan negara.''
Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno menilai pemerintah terlalu utopis bahwa interaksi internasional bisa teratur dalam hukum internasional, perjanjian, dan kode etik. ''Bagaimanapun, intelijen kita harus punya kemampuan deteksi adanya penyadapan,'' pungkasnya.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment