37,5% Rakyat Papua Miskin, Padahal Rp 40,2 Triliun Dana Otsus Diberikan
Selasa, 16 April 2013 | 17:00
![Wakil Ketua DPD RI Laode Ida (tengah), pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro (kanan), dan Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie hadir dalam dikusi tentang 50 tahun Papua masuk Indonesia di Jakarta, Selasa (16/4). [Istimewa]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20130416170423003.jpg)
Wakil Ketua DPD RI Laode Ida (tengah), pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro (kanan), dan Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie hadir dalam dikusi tentang 50 tahun Papua masuk Indonesia di Jakarta, Selasa (16/4). [Istimewa] [JAKARTA] Triliunan rupiah dana otonomi khusus (Otsus) tidak membuat orang Papua bertambah sejahtera. Malah 37,5 % dari dua juta rakyat Papua masih miskin.
Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengatakan, meski telah diberikan otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah, namun 37,5% masyarakat di Papua masih miskin.
Berdasarkan data hingga tahun 2012, pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar Rp33 triliun ke Papua dan Rp7,2 triliun ke Papua Barat.
Pemberian dana itu sesuai dengan status Otonomi Khusus (Otsus) bagi wilayah itu yang diatur melalui UU Nomor 21 Tahun 2001.
"Negeri ini penduduknya ada 260 juta jiwa, yang semua tersentrum di Pulau Jawa. Papua yang hanya didiami oleh 2 juta orang lebih dengan alam kaya raya, ironisnya masyarakatnya 37,5% masih miskin," kata Priyo dalam diskusi bertema "Papua dan Masa Depan Indonesia Memperingati 50 Tahun Integrasi 1 Mei 2013" di Jakarta, Selasa (16/4).
Menurut Priyo, yang menjadi persoalan saat ini adalah bahwa UU tentang Otsus Papua yang sebenarnya didesain untuk memobilisasi sumber daya alam agar Papua sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya, ternyata masih jauh panggang dari api.
"Saya jadi merisaukan implementasi dari Undang-Undang Otsus yang kurang optimal ini," katanya. Undang-Undang Otsus Papua, ujarnya, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan di samping mengamanatkan jaminan hak-hak dasar rakyat Papua.
Pada bagian lain, dia juga mengeritisi pemerintah yang lambat menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, UU tersebut mengamanatkan agar pemerintah segera menyiapkan PP.
"Sampai saat ini baru tiga PP yang ada, di antaranya PP tentang MRP, dan PP mengenai tanggung jawab dan kewenangan gubernur," ujarnya.
Sementara terkait masih adanya upaya kelompok tertentu yang ingin memerdekakan Papua dari wilayah NKRI, Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan perlu satu pendekatan psiko-sosiologis terhadap rakyat Papua.
Menurutnya, salah satu cara pendekatan itu adalah dengan mendirikan simbol Istana Negara di wilayah itu sebagai bentuk pengakuan atas wilayah Papua.
"Saya kira simbol negara perlu hadir di Papua, perlu ada Istana Negara," ujarnya.
Laode merujuk pada cara presiden pertama RI, Sukarno yang juga membangun sejumlah istana di luar pulau Jawa seperti di Bali dan Sumatera.
Pembangunan istana itu, ujarnya, tidak saja sebagai simbol kehadiran Negara, namun juga sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi penduduk tertentu. [L-8]
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment