Tuesday, March 25, 2014

[batavia-news] Eks PKI dan GOLPUT

 

 
24-03-2014
 
Eks PKI dan GOLPUT
Penulis : Toni Sudibyo*)

Tanpa peliputan yang meluas dari media massa, ternyata tanpa kita sadari kelompok eks PKI masih melakukan kegiatan konsolidasi di beberapa daerah, seperti belum lama ini di Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mereka mengadakan pertemuan internal diikuti kurang lebih 14 orang, antara lain tokoh PKI yang melarikan diri ke Jerman pada tahun 1965), tokoh Lekra, tokoh dan simpatisan eks PKI dari Semarang, Solo, Bandung, Batang, dan Sragen serta dari Jakarta Timur, namun pertemuan tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit, karena Front Pembela Islam (FPI) dan warga Kelurahan Banyumanik membubarkan acara tersebut.


Sebelumnya, di Pamulang, Banten, berlangsung pertemuan eks PKI membahas agenda penyatuan partai yang diprakarsai tokoh mereka bernisial "BR" perlu dikaji lebih dalam, karena BR pernah terlibat masalah dengan imigrasi. Yang perlu disepakati terlebih dahulu yaitu Oto Kritik Polit Biro (OKPB) yang disusun pada 1967, Tri Panji Baru Partai, dan Panji Berjuta, sehingga bisa membicarakan praktik kerja massa. Tokoh dan simpatisan eks PKI ini berencana menjalin kerja sama dengan kawan-kawan dari India, Nepal, dan Jerman dalam pelatihan teknologi untuk kader partai. Kalangan eks PKI juga menyadari tentang perlunya meningkatkan komunikasi dengan kelompok generasi muda dan berkonsentrasi dengan membangun basis massa terutama di sektor buruh, petani dan nelayan. Selain itu, sikap yang diambil dalam Pemilu 2014 yaitu Golput dan kerja-kerja legal disilangkan dengan kerja-kerja ilegal, sehingga saling menunjang.

Sedangkan pertemuan eks PKI di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah membahas film dokumenter berjudul "Jembatan Bacem" menceritakan tentang 3 orang saksi penghilangan paksa dan 2 orang survivor yang lolos dari upaya penghilangan paksa di atas Jembatan Bacem pada 1965/1966.  Film Jembatan Bacem diproduksi oleh sebuah NGO di Jakarta Selatan yang bergerak dalam bidang advokasi HAM Elsam bekerjasama dengan salah satu organisasi yang menampung eks PKI atau korban politik tahun 1965. Tragedi yang digambarkan dalam film tersebut,  71 orang hilang dari kamp penahanan Solo Mulyo pada 29 September 1966. Kelompok ini juga pada 27 Februari 2014 telah melaksanakan pertemuan di Jakarta dengan kesepakatan akan memberangkatkan adalah orang-orang tua yang bisa menceritakan kejadian 1965/1966. Kesinambungan antara yang tua dan yang muda sangat perlu agar regenerasi berjalan baik agar sejarah peristiwa 1965/1966 tidak putus. 

Sementara itu, adanya pernyataan dari salah satu anggota Komnas HAM terkait dipulihkannya hak politik eks tapol direspons mereka secara positif. Salah pengurus Komnas HAM pada 3 Februari 2014 pernah menyatakan, Komnas HAM mendesak lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu 2014 untuk memulihkan hak para mantan tahanan politik atau eks Tapol, karena hak memilih eks Tapol maupun kelompok lainnya di Pemilu 2014 rentan tidak mendapatkan pelayanan hak memilih. Terdapat beberapa kategori kelompok rentan yang hak-haknya dilanggar di Pemilu 2014 antara lain, para eks Tapol era Orde Baru, eks Tapol kelompok kritis ekstrem kanan dan ekstrem kiri, serta mantan Tapol Partai Komunis Indonesia (PKI). KPU, Bawaslu, serta DKPP harus memastikan hak politik kelompok-kelompok rentan tersebut agar terdaftar memilih guna memberikan hak pilihnya di Pemilu 2014. Pihaknya juga akan melakukan monitoring pra pemilihan dan pemantauan ke lapangan, sehingga penyelenggara dan pengawasan Pemilu patut mencermati persoalan ini. Sebelumnya, di Jakarta, salah seorang eks PKI menyatakan mendukung pernyataan Komnas HAM yang dinilainya memberikan peluang kepada eks PKI untuk mendukung caleg yang mampu memperjuangkan aspirasi mereka, dengan diberikannya hak eks tapol dalam Pemilu 2014.

Eks PKI Mensosialisasikan Golput

Eks PKI juga mensosialisasikan golput pada Pemilu 2014 dan Pembatalan Keppres No. 28 Tahun 1975, seperti di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat, berlangsung pertemuan kelompok eks PKI dan mereka akan mengajak serta mensosialisasikan Golput pada Pemilu 2014. Menurut salah seorang tokohnya dari Payakumbuh menghimbau agar tetap waspada terhadap salah satu partai politik nasional karena selalu mengganjal kepentingan eks PKI, sedangkan tokoh mereka dari Batusangkar mengatakan, harus ada regenerasi anggota dan organisasi, setelah dibentuk pengurus daerah PRI, pengurus-pengurus cabang segera dibentuk untuk berkembangnya organisasi.

Sedangkan, opini umum yang berkembang di kalangan eks PKI selalu menilai bahwa peristiwa 1965 merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oknum TNI. Pembatalan Keppres No. 28 Tahun 1975 menjadi pintu masuk dalam memperjuangkan penyelesaiaan hak-hak korban 1965 secara menyeluruh. Mereka juga konon menuntut Presiden RI agar menerbitkan Keppres yang berisi bahwa korban '65 tidak bersalah, ada pengakuan negara atas terjadinya pelanggaran HAM dan permintaan maaf kepada korban '65. Bila Presiden tidak segera melaksanakan putusan MA, pihaknya akan melakukan kampanye internasional dan membawa kasus ini ke Mahkamah Pengadilan Rakyat Internasional (MPRI). Mereka juga meminta agar Komnas HAM segera mendesak LPSK dan Presiden untuk memberikan hak dan pelayanan medis kepada korban '65 beserta keluarganya sesuai perintah UU.

Kelompok eks PKI dan simpatisannya masih cukup intens mengadakan pertemuan dalam rangka menyatukan visi perjuangan ataupun sebagai langkah konsolidasi. Bahkan, tidak jarang dalam pertemuan eks PKI juga ditekankan agar anggotanya melakukan dan memperkuat konsolidasi internal, kerja-kerja ilegal dalam membangun basis massa dengan praktik turun ke tengah masyarakat, menggalang komunikasi dengan organisasi atau figur yang segaris perjuangan untuk membangun kerja sama, serta merekrut kader/anggota baru.

Kegiatan kelompok eks PKI dan simpatisannya diperkirakan terus berlanjut dan akan semakin meningkat eskalasinya terutama terkait dengan Pemilu 2014, serta tidak menutup kemungkinan mereka akan mendukung suara caleg yang diperkirakan mau memperjuangkan aspirasi mereka atau caleg-caleg yang memiliki garis keturunan keluarga eks PKI, walaupun tidak sedikit eks PKI dan simpatisannya juga akan melakukan aksi golput pada Pemilu 2014.

Apapun ceritanya, masyarakat harus semakin menyadari bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 akan dimanfaatkan dan menjadi "pintu masuk" berbagai kepentingan untuk menyuarakan aspirasinya, sehingga pilihan yang salah dalam Pemilu 2014 baik dalam pemilu legislatif ataupun Pilpres akan menyusahkan nasib masyarakat secara luas selama 5 tahun ke depan.


*) Penulis adalah peneliti senior di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD) Jakarta

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment