Jangan "Dosa" Itu Dijadikan Beban Jokowi

25 Maret 2014 OPINI dibaca: 328
 
Dukungan kepada Jokowi begitu kuat menjelang pileg.
Akhirnya, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi resmi mendapat restu dan mandat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 9 Juli 2014.

Mandat yang sudah lama ditunggu-tunggu para relawan Jokowi calon presiden 2014 (Bara JP ) terjawab sudah. Ini langsung dinyatakan Jokowi setelah satu hari sebelumnya ia sempat menghilang dari Jakarta, menemui Megawati Soekarnoputri untuk nyekar ke makam Bung Karno (presiden pertama RI).

Dukungan kepada Jokowi yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta, begitu kuat menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang akan diselenggarakan pada 9 April 2014 dan 9 Juli 2014.

Bahkan, bukan sekadar dukungan dari masyarakat dengan membentuk Barisan Relawan (Bara) Jokowi for Presiden 2014 di sebagian besar provinsi di Indonesia, melainkan juga datang dari kader-kader PDI. Kemudian beberapa waktu lalu (Minggu, 9 Maret 2014) di Lapangan Monumen Nasional (Monas) juga dideklarasikan adanya Srikandi Pendukung Jokowi for Presiden 2014.

Bukan hanya itu, salah satu sesepuh PDIP, Sabam Sirait, walaupun tidak menyatakan langsung mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres) 2014, ia mengatakan baru-baru ini di Jakarta, apabila PDIP menjadikan Jokowi menjadi capres, partai tidak perlu lagi membentuk timses (tim sukses). Itu karena Jokowi sudah sangat populis, baik di internal maupun eksternal partai.

Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2005-2010 dan terpilih lagi untuk periode kedua 2010-2015. Namun, tidak diselesaikan karena ia dicalonkan PDIP untuk ikut Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Bupati Belitung periode 2005-2006 dari partai Gerindra. Mereka kemudian terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Kepemimpinan pasangan yang dilantik pada Oktober 2012 itu kerap mengeluarkan kebijakan fenomenal. Jokowi dalam menjalankan tugasnya lebih banyak turun ke bawah (blusukan) serta bersifat merakyat.

Hal-hal yang dilakukan kedua pemimpin DKI Jakarta itu menyebabkan mereka berdua menjadi populis dan disenangi rakyat Jakarta. Khususnya Jokowi, dengan penampilan yang sederhana serta merakyat, membuatnya tidak hanya oleh kalangan pangamat politik, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia menjadikan "contoh" seorang pemimpin Indonesia masa datang.

Akibat kepemimpinan SBY yang ternyata dirasakan hanya menampilkan pencitraan dan lebih banyak curhat ketimbang memperhatikan rakyat, sementara itu pula menjelang Pemilu 2014, partai peserta pemilu yang telah menampilkan para calon mereka yang akan maju menjadi Presiden, ternyata oleh sebagian besar rakyat melihatnya "kurang berkualitas". Hal ini menjadikan Jokowi yang semula hanya "contoh" akhirnya didukung masyarakat sebagai capres 2014.

Relawan Jokowi juga sudah mendesak agar PDIP segera mendeklarasikan capres, yang mana dimaksudkan oleh mereka adalah Jokowi. Boni Hargens dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyatakan pada Minggu (9/3), pencapresan Jokowi oleh PDIP adalah faktor penentu apakah dalam pemilu nanti, elektabilitas partai meningkat.

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, dianggap sebagai sosok yang sukses mengusung Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jika Jokowi diusung setelah Pileg 9 April 2014, PDIP memang tetap menang, meskipun mengantongi sedikit suara. Sementara itu, jika Jokowi dicalonkan sebelum tanggal tersebut, PDIP akan lebih banyak mengantongi surat suara", kata Boni Hargens pada kesempatan diskusi yang diselenggarakan Relawan Jokowi for Presiden, dengan tema "Jokowi Effect dan Pemilu Berkualitas". Jadi, kita tunggu benar tidaknya pernyataan Boni Hargen.

Dosa

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, memberikan komentarnya. Partai politik (parpol) seharusnya mengantisipasi rencana Jokowi untuk menjadi peserta pemilihan presiden.

Terlebih lagi, kalau keduanya maju karena ini masih menjadi bagian tanggung jawab atas sikap mereka. Menurut Siti Zuhro, dalam politik di Indonesia memang kalau kemungkinan, apa saja bisa.

DKI bisa pilkada ulang, tetapi di mana tanggung jawab partai? Di mana tanggung jawab jabatan karena mereka berdua sudah bersumpah. Mekanismenya, Jokowi maupun Ahok harus mundur dari jabatannya untuk bisa maju dalam pilpres.

Masa ditinggal begitu saja, katanya, ini Ibu Kota. Malah menjadi preseden buruk bagi dunia politik dan demokrasi di Indonesia. Siti Zuhro mengungkapkan, pemilu di Indonesia pada era Reformasi memang memunculkan ambisi-ambisi oportunistis. Namun, partai harus mempertimbangkan efek negatifnya, etika pemerintahannya, roda pemerintahan, dan perhitungan lainnya.

Hal yang serupa disampaikan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Menurutnya, pencalonan Jokowi menjadi capres itu menyangkut etika politik. Kalau berpindah-pindah, komitmennya tidak dijalankan.

Ia mengatakan agar tolong dikembalikan janji yang belum terpenuhi bagi warga, itu yang harus diselesaikan. Jadi, kalau Jokowi maju sebagai capres, berarti tidak memiliki etika politik. Dulu, katanya, menambahkan, pas jadi gubernur, ia tidak pernah janji untuk menjadi presiden.

Igor Dirgantara, pengamat politik Universitas Jayabaya menilai, video soal janji Jokowi dan pasangannya Ahok, semasa kampanye mereka dan beredar melalui YouTube di jaringan sosial media adalah hal yang baik.

Video itu untuk mengingatkan Jokowi dan Ahok untuk menepati janji yang sudah mereka ucapkan di depan masyarakat. Itu karena salah satu dasar pemimpin yang baik adalah harus bisa merealisasikan janji-janji itu.

Terlebih lagi, Jokowi saat ini sudah dianggap baik dalam memimpin DKI Jakarta, walapun belum dua tahun. Dengan penampilan yang sederhana, ia mau bekerja keras dan dekat dengan rakyat.
Jadi, sangat disayangkan jika hal-hal yang sudah baik selama ini dilakukan, dirusak dengan ingkar janji tersebut. Jadi, kalau tidak selaras antara janji dengan realisasi itu, akan dipertanyakan masyarakat.

Dalam video itu diperlihatkan, di mana Jokowi dengan kemeja kotak-kotak menyampaikan kata-kata janjinya di hadapan para pendukung dan masyarakat Jakarta, dengan kata-kata, "Katanya saya tidak ingin menyelesaikan lima tahun. Diisukan gitu, untuk apa? Itu biar masyarakat ragu. Oleh sebab itu, dalam gerakan ini saya sampaikan, Jokowi dan Ahok komit untuk memperbaiki DKI dalam lima tahun". Akhir dari video itu ditutup dengan kalimat, "Selamat bertugas, Bapak Jokowi. Kami pegang janji Anda untuk membenahi Jakarta lima tahun".

Penulis sangat setuju dan mendukung, apabila kepemimpinan Jokowi, baik semasa Wali Kota Solo dan kini menjadi Gubernur DKI Jakarta, dijadikan "contoh" perlunya Indonesia dipimpin seorang pemimpin yang merakyat, jujur, tegas, dan berpenampilan sederhana.
Namun untuk menjadi capres, kenapa harus dia? Ada apa di balik "kehebohan" dukungan kepada Jokowi menjadi capres? Apakah ada "bisikan" saat nyekar di makam Bung Karno, yang memastikan Megawati Soekarnoputri (yang juga salah satu anak dari almarhum Bung Karno) untuk menetapkan Jokowi menjadi capres dari PDIP.

Jadi, kalau janji atau sumpah yang disampaikan selama kampanye maupun setelah dilantik menjadi gubernur dan Ahok dilanggar itu adalah dosa, janganlah "dosa" tersebut dibebankan kepada Jokowi.

Rumor

Sebagai wartawan, penulis sempat mendengar rumor menyangkut Jokowi ini, yang memang sudah meramalkan, ia (Joko Widodo) salah satu pemimpin Indonesia pada masa datang. Itu sebabnya, pada waktu kampanye untuk menjadi Gubernur DKI Jaya telah beredar rumor itu, yang dibantah Jokowi seperti yang diperlihatkan dalam video di YouTube.

Ternyata, rumor itu datangnya dari kalangan para jenderal purnawirawan yang ingin mengembalikan angkatan bersenjata atau tentara nasional Indonesia (TNI) kepada saptamarga, tidak berpolitik. Melalui upaya mereka yang seperti biasanya keikutsertaan Amerika Serikat "bermain" dalam kehidupan politik beberapa negara ketiga termasuk Indonesia, begitu cepat dukungan Jokowi untuk menjadi presiden dengan hadirnya kelompok-kelompok masyarakat Indonesia mendeklarasikan "Jokowi for Presiden 2014".

Hal ini juga memengaruhi Megawati Soekarnoputri, direstuilah Jokowi untuk maju menjadi presiden mewakili partai banteng moncong putih dengan mengeluarkan mandat resmi, seperti yang disampaikan Jokowi kepada pers.

Namun, setelah dipastikan Jokowi mendapatkan untuk maju sebagai capres dari PDIP, yang mengherankan justru wakilnya disebut-sebut nama dua nama jenderal purnawirawan, yang kemungkinan salah satunya menjadi wakil presidennya, yaitu Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu dan Jend (purn) Djoko Suyanto. Apakah sudah terjadi kompromi antara saptamargais dengan dwifungsi ABRI.

Ini politik di Indonesia. Semua kemungkinan bisa saja terjadi karena (kecuali Soekarno atau Bung Karno) sampai periode presiden yang keenam, Indonesia belum mempunyai standar yang bisa dijadikan bahan baku untuk menciptakan presiden yang benar-benar berkualitas bagi bangsa Indonesia. Semua terjadi secara "dadakan", mulai dari Soeharto (karena terjadi G30S/PKI 1965), Habibie (menggantikan Soeharto karena "lengser", 21 Mei 1998), KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (adanya Reformasi mengganti Habibie, 1999), dan Megawati Soekarnoputri (mengganti Gus Dur).

Kehadiran Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjadi Presiden keenam melalui Pemilu 2004 diakibatkan kejenuhan masyarakat terhadap pemimpin bangsa yang "itu-itu" lagi setelah Reformasi dan hasil permainan kalangan intelijen dibantu dari AS membawa SBY terpilih menjadi presiden.

Berdasarkan sebagian besar lembaga survei menyatakan, Jokowi berada di tempat teratas dibandingkan para capres yang sudah lebih dulu dideklarasikan partainya masing-masing, seperti Wiranto dari Partai Hanura, Prabowo Subianto (Gerindra), termasuk RH Oma Irama, Mahfud MD, Gita Wirjawan. Bahkan, dinyatakan pula, Jokowi "disandingkan" dengan siapa pun yang akan menjadi wakil presidennya, tetap unggul di peringkat teratas.

Sah-sah saja dan tentunya penulis mendukung terpilihnya Jokowi menjadi presiden 2014 karena dari sebagian besar calon yang "ditampilkan" belum ada yang punya "pengalaman" memimpin rakyat. Jokowi, dimulai dari Wali Kota Solo periode 2005-2010, kemudian 2010-2012 (dari masa jabatan 2010-2015), Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017.

Ia belum terlihat cacatnya selama menjalankan pemerintahannya, malahan selanjutnya dideklarasikan rakyat untuk menjadi presiden 2014. Tidak melihat lagi masalah etis atau tidaknya cara-cara yang dilakukan ini, kecuali tidak melanggar undang-undang ataupun aturan yang berlaku terhadap tata cara pencalonan presiden.

Jokowi kemungkinan besar bisa dipastikan menjadi presiden (periode 2014-2019), tetapi dengan "keikutsertaan Paman Sam" dalam pemilihannya menjadi capres yang dideklarasikan rakyat.

Apakah Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya sebagai presiden akan tetap "bertahan" dengan kejujuran/transparan setiap mengeluarkan kebijaksanaan, tidak menuju negara kapitalis, berpenampilan sederhana, antikorupsi dengan melanjutkan, dan lebih meningkatkan kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, juga perekonomian rakyat sebagai primadona.

Kekhawatiran lain dari penulis terhadap Jokowi apabila menjadi presiden apakah dia bisa memisahkan dirinya selaku kader PDIP dan Presiden yang memimpin rakyat Indonesia. "Tentunya, tidak ada lagi kata-kata suatu kebijakan atau keputusan dari dirinya dengan 'terserah Ketua Umum DPP PDIP' seperti apa yang disampaikan setiap ditanyakan soal ia akan mencalonkan diri menjadi presiden atau tidak".

Last but not least, Jokowi yang lebih merakyat dengan panggilan "Bung Joko" sebagai Presiden pada Pemilu 2014 hasil pilihan sebagian besar rakyat Indonesia, akan sesuai keinginan dan harapan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya. Semoga.

*Penulis adalah wartawan. Tinggal di Jakarta.