JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut rakyat di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang menolak digusur sebagai komunis.
Pernyataan Ahok tersebut sangat disesalkan banyak pihak. Sebagai seorang pemimpin, Ahok tidak semestinya gampang memberikan stigma kepada rakyatnya sendiri.
Seorang warga Jakarta Timur, Frimatus Dedy mengatakan, tindakan Ahok sebenarnya tidak beda jauh dengan mantan Presiden Soeharto. Orang yang berkuasa selama 32 tahun itu dengan mudah menggunakan stigma komunis kepada rakyat yang mengritik kebijakannya.
"Sebentar lagi Ahok tidak akan beda dengan Soeharto. Dia gunakan kekuasaannya untuk menstigma rakyatnya, sekalipun rakyat itu jadi korban atas kebijakannya," katanya, Kamis (25/4) malam, ketika menanggapi pernyataan Ahok itu.
Staf Khusus Presiden Andi Arief juga mengkritik pernyataan Ahok. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin bukan berarti memiliki tiket mengatasi persoalan masyarakat dengan gampang. Sebaliknya, pemimpin perlu menggunakan cara yang tepat untuk mengatasi persoalan, bukan menggunakan ancaman atau stigmatisasi.
"Peristiwa Ahok menyebut rakyatnya dengan stigma komunis, menggambarkan ia kehilangan akal menjadi pemimpin. Ini hal serius," katanya kepada SH, Kamis.
Andi menjelaskan, kebiasaan masyarakat mempetahankan tanahnya merupakan sebuah kepastian. Oleh karena itu, perlu pendekatan, bukan justru melakukan serangan pagi-pagi dengan menyebut mereka yang ingin mempertahankan tanah dengan ganti rugi disebut komunis.
"Entah apa yang dipikirkan Ahok saat keluar kata tak pantas itu. Harusnya dia ingat 'tuntutlah ilmu sampai negeri China'. Pembebasan tanah untuk infrastruktur terbaik di dunia dilakukan di China oleh pemerintahan komunis dan masyarakat yang mayoritas komunis itu," katanya.
Dia menambahkan, perbuatan Ahok tidak beda dengan perbuatan mengandung rasisme yang dilontarkan pengacara Farhat Abas. "Ahok sama rasis dengan Farhat Abas di Twitter. Kini, dalam bentuk lain dia gunakan senjata stigma komunis kepada rakyat yang membela kepentingannya," paparnya.
Cabut Dukungan
Terpisah, menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Bsuki Tjahaja Purnama, Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arief Poyuono menegaskan bahwa Partai Gerindra akan meninjau bahkan mencabut dukungan pada pemerintahan Joko Widodo-Ahok yang belakangan menunjukkan sikap antirakyat.
"Ketua Prabowo telah memerintahkan, apabila pemerintah yang kita dukung berubah menjadi antirakyat dan menyakiti rakyat, maka kita akan mencabut dan menentang pemerintahan tersebut," demikian tegasnya kepada SH di Jakarta, Jumat (26/4).
Menurutnya, Ahok tidak paham tentang komunisme dan sekadar menakut-nakuti rakyat korban gusuran agar tidak meminta ganti rugi. Sikap tersebut menurutnya bertentangan dengan komitmen Partai Gerindra terhadap rakyat.
"Kalau itu tanah negara, mengapa selama ini dibiarkan rakyat bermukin di situ. Itu hak rakyat untuk minta ganti rugi. Karena pemilik negara ini bukan Jokowi atau Ahok, tapi rakyat, termasuk rakyat miskin yang akan mereka gusur," tegasnya.
Pernyataan Ahok tersebut menurutnya sangat menyakiti hati rakyat kecil yang mendukung Jokowi-Ahok dalam memenangkan Pilkada Jakarta lalu. "Jangan arogan. Emangnya dia bisa jadi seperti ini kalau bukan didukung oleh rakyat yang sekarang akan digusur tanpa ganti rugi," tegasnya. (Web Warouw)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment