Ahok Serang Komnas HAM
Sikap tidak bersahabat ditunjukkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM). Ahok, sapaan akrab Basuki, mengungkapkan ketidaksenangannya pada lembaga negara yang telah memanggil Gubernur DKI Joko Widodo terkait rencana penggusuran warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara.
''Komnas HAM tak seharusnya memanggil Jokowi karena masalah ini. Kalau gitu tolong dudukin Monas sekalian. Iya dong, jadi nanti kalau saya
kirim orang dari Belitung dudukin Monas nih, kalau diusir saya lapor Komnas HAM, melanggar HAM. Boleh gak? Terus minta ganti rugi dan bagi hasil tanah. Gimana?'' Ujar Ahok, di Balai Kota Jakarta, kemarin (10/5).
Mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku tidak peduli seandainya Jokowi disebut melanggar HAM oleh warga bantaran Waduk Pluit. Menurutnya normalisasi Waduk Pluit harus dilakukan karena dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Kalau Komnas HAM menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM, Ahok menyatakan sekalian saja warga kuasai Monas.
''Kami tidak peduli, lagipula sejak Februari lalu pihak Pemprov DKI telah meletakkan alat berat di sekitaran Waduk Pluit,'' tegasnya.
Sebelumnya Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan sekitar 30-an warga bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara, mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI.
Menurut warga, selama ini belum ada pembicaraan mengenai rencana penggusuran tersebut sebelumnya. Pada Rabu (8/5) lalu Jokowi pun dipanggil oleh Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus warga Muara Baru. Namun, Jokowi mangkir dari panggilan dengan alasan belum menerima surat panggilan dari Komnas HAM. Padahal, pihak Komnas HAM sejak 2 Mei lalu sudah melayangkan surat tersebut kepada mantan wali kota Solo tersebut.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta Rudin Akbar Lubis, menyayangkan sikap Wagub Ahok yang tidak menghormati Komnas HAM. Ia juga menyayangkan ketidak hadiran Jokowi memenuhi panggilam Komnas HAM.
Menurutnya, sebagai pemimpin yang dikenal taat hukum, harusnya mereka menghormati lembaga Komnas HAM. "Lagipula dengan memenuhi
panggilan Komnas HAM, bukan berarti mereka melanggar HAM. Justru seharusnya mereka datang dan menjelaskan duduk persoalan penggusuran tersebut pada Komnas HAM," tandasnya. (wok)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment