Kemenkeu: Berbahaya Kalau Investasi Kita Turun
- Penulis :
- Heru Margianto
- Sabtu, 27 Juli 2013 | 18:48 WIB
Ilustrasi | Shutterstock
JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai investasi yang turun dapat mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada angka di atas enam persen, kata Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Berbahaya kalau investasi kita turun, karena kalau ekspor turun, kita harus bisa kompensasi dengan FDI dan investasi lainnya dalam bentuk belanja modal pemerintah atau BUMN yang lebih besar," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/7/2013).
Bambang mengatakan, untuk menjaga agar sektor investasi tetap kompetitif, maka pemerintah berupaya melakukan relaksasi atau pelonggaran aturan atas insentif perpajakan, sebagai upaya menarik minat investor.
Upaya revisi peraturan tersebut dilakukan pada insentif pembebasan pajak (tax holiday) dalam hal minimal investasi dari saat ini sebesar Rp1 triliun dan batas pemberian insentif tersebut, yang akan diberikan lebih lama untuk sektor tertentu.
"Perubahannya bukan secara keseluruhan, tapi sektor tertentu. Kita lihat apakah Rp 750 miliar atau Rp 500 miliar, tapi tidak di bawah Rp 500 miliar. Sektor lain ada yang tetap Rp1 triliun tapi waktunya diperpanjang, sekarang 10 tahun, paling jauh 15 tahun," ujarnya.
Selain itu, pemerintah berupaya mempermudah prosedur keringanan pajak (tax allowance) dengan menekankan adanya kepastian untuk membayar pajak bagi investor (tax clearance) bukan audit pajak (tax audit).
Namun, Bambang mengakui efektivitas pemberian insentif ini baru akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga untuk 2014, pemerintah masih berharap pada kinerja penanaman modal asing (FDI) dalam menjaga sektor investasi.
"Misalnya insentif berlaku 2014, pabriknya itu kan baru mau bikin. Dampak insentif mungkin baru terasa tiga-empat tahun ke depan, jadi agak sulit dibayangkan berefek pada 2014," ujarnya.
Saat ini, pemerintah berupaya menahan angka pertumbuhan diatas enam persen, dengan menjaga konsumsi rumah tangga dan investasi, sebagai antisipasi terhadap pelemahan ekspor yang masih terjadi akibat krisis di negara maju.
Dalam APBN-Perubahan 2013, asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,3 persen. Sedangkan, pemerintah menetapkan kisaran asumsi pertumbuhan sebesar 6,4 persen-6,9 persen dalam APBN 2014.
Sementara, Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sebelumnya sebesar 6,2 persen menjadi 5,9 persen akibat masih ada pelemahan konsumsi domestik dan penurunan ekspor. 
"Berbahaya kalau investasi kita turun, karena kalau ekspor turun, kita harus bisa kompensasi dengan FDI dan investasi lainnya dalam bentuk belanja modal pemerintah atau BUMN yang lebih besar," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/7/2013).
Bambang mengatakan, untuk menjaga agar sektor investasi tetap kompetitif, maka pemerintah berupaya melakukan relaksasi atau pelonggaran aturan atas insentif perpajakan, sebagai upaya menarik minat investor.
Upaya revisi peraturan tersebut dilakukan pada insentif pembebasan pajak (tax holiday) dalam hal minimal investasi dari saat ini sebesar Rp1 triliun dan batas pemberian insentif tersebut, yang akan diberikan lebih lama untuk sektor tertentu.
"Perubahannya bukan secara keseluruhan, tapi sektor tertentu. Kita lihat apakah Rp 750 miliar atau Rp 500 miliar, tapi tidak di bawah Rp 500 miliar. Sektor lain ada yang tetap Rp1 triliun tapi waktunya diperpanjang, sekarang 10 tahun, paling jauh 15 tahun," ujarnya.
Selain itu, pemerintah berupaya mempermudah prosedur keringanan pajak (tax allowance) dengan menekankan adanya kepastian untuk membayar pajak bagi investor (tax clearance) bukan audit pajak (tax audit).
Namun, Bambang mengakui efektivitas pemberian insentif ini baru akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga untuk 2014, pemerintah masih berharap pada kinerja penanaman modal asing (FDI) dalam menjaga sektor investasi.
"Misalnya insentif berlaku 2014, pabriknya itu kan baru mau bikin. Dampak insentif mungkin baru terasa tiga-empat tahun ke depan, jadi agak sulit dibayangkan berefek pada 2014," ujarnya.
Saat ini, pemerintah berupaya menahan angka pertumbuhan diatas enam persen, dengan menjaga konsumsi rumah tangga dan investasi, sebagai antisipasi terhadap pelemahan ekspor yang masih terjadi akibat krisis di negara maju.
Dalam APBN-Perubahan 2013, asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,3 persen. Sedangkan, pemerintah menetapkan kisaran asumsi pertumbuhan sebesar 6,4 persen-6,9 persen dalam APBN 2014.
Sementara, Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sebelumnya sebesar 6,2 persen menjadi 5,9 persen akibat masih ada pelemahan konsumsi domestik dan penurunan ekspor.
Editor : Heru Margianto
+++++
Ekonomi Melemah, Dahlan Evaluasi Proyek BUMN
- Penulis :
- Didik Purwanto
- Sabtu, 27 Juli 2013 | 14:07 WIB
Dahlan Iskan | Kompas.com/ Slamet Priyatin
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment