JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah dinilai tidak memiliki konsistensi dalam bidang ketahanan pangan. Hal itu terlihat dengan turunnya anggaran di sektor pangan. Bahkan, sektor pangan tidak mendapat perhatian serius.
"Hal itu terlihat saat anggaran pangan mengalami penurunan dari Rp 19 triliun menjadi Rp 15 triliun. Artinya, produksi pangan akan menurun," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo dalam diskusi bertema Menciptakan Kedaulatan Pangan di ruang Fraksi Partai Golkar DPR RI Senayan Jakarta, Senin (1/10).
Dengan demikian, untuk mencapai swasembada pangan mustahil tercapai. Pemerintah juga dianggap inkonsisten terhadap rencana strategi pembangunan sektor pertanian. "Padahal, pemerintah telah mencanangkan program Empat Sukses Ketahanan Pangan. Program tersebut antara lain berisi pengendalian impor, menuju kesejahteraan petani dan diversifikasi pangan. Hal itu sekali lagi membuat swasembada pangan sulit terjadi," ujarnya.
Namun menurutnya, rencana pemerintah tersebut tidak diwujudkan dalam politik anggaran. Dengan anggaran sebesar Rp 15 triliun, maka keseriusan pemerintah patut dipertanyakan.
"Bila pemerintah serius mencapai swasembada pangan, maka anggaran bukannya diperkecil melainkan sebaliknya. Padahal, pangan merupakan amanat konstitusi," sesalnya.
Dengan demikian, bila negara tidak mampu menyediakan pangan, maka merupakan sebuah indikator kegagalan. Dia juga menyesalkan alasan pemerintah yang selalu mengklaim bahwa tidak tercapainya swasembada pangan akibat lahan pertanian tidak mencukupi.
"Sehingga pemerintah selalu meminta penambahan lahan. Di sisi lain, perlindungan lahan berkelanjutan sampai hari ini nyaris tidak dilaksanakan oleh pemerintah," ungkapnya.
Dijelaskan, dalam data 2010, menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sementara pada 2012-2013, lahan yang dikonversi untuk area lain meningkat menjadi 120 ribu hektar per tahun. "Angka tersebut tidak sesuai dengan lahan yang dicetak oleh pemerintah yang hanya 40 ribu hektar per tahun. Karena terlalu jauh, maka tidak akan mungkin terkejar," sesalnya.
Dikembalikan
Oleh karenanya, dia mengingatkan agar komoditi pangan pokok harus dikelola oleh satu lembaga. Karenanya, fungsi dan peran Bulog harus dikembalikan perannya seperti pada masa lalu. "Bulog pada masa kini orientasinya hanya keuntungan. Padahal seharusnya Bulog dapat berperan sebagai penyangga pangan dan mengelola kebutuhan pangan pokok," imbuhnya.
Selain itu, pengelolaan pangan pokok tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Negara harus turun tangan dalam rangka menjaga stabilitas dan ketersediannya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengkritik sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah. Padahal, sistem kuota membuat hilangnya keberpihakan pada produksi pangan nasional. "Dalam beberapa tahun ini, produksi pangan nasional relatif stagnan. Bahkan, tingkat impor terhadap komoditi pangan terus meningkat," tuturnya.
Oleh karenanya, pemerintah perlu mengubah sistem tarif menjadi sistem bea masuk. Karena dengan sistem tarif, maka makin terbuka serta transparan. "Selain itu, pengontrolan pemerintah bisa dilakukan penerapan bea masuk. Adapun intervensi pemerintah bisa dilakukan melalui Kementerian Perdagangan untuk menentukan harga bahan pokok tersebut," ucapnya.
Dia mencontohkan, bea masuk untuk beras dan daging di Jepang sangat tinggi. Dengan keberpihakan kepada produk nasional, maka swasembada akan tercapai.
( Saktia Andri Susilo / CN39 / SMNetwork )| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment