Hati-hati dengan Ledakan Penduduk Kedua
Junaedi — HARIAN TERBIT
JAKARTA — Bangsa Indonesia saat ini harus berhati-hati dengan bom penduduk kedua. Ledakan pendudukan kedua ini akan lebih dahsyat lagi sehingga harus segera disikapi oleh pemerintah.
Apalagi jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan sudah mencapai 350 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) berkisar antara 1,6 hingga 1,7 persen, atau jauh lebih tinggi dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang mencatat 237,6 juta jiwa dengan LPP rata-rata selama 10 tahun sebesar 1,4 persen.
Pakar Kependudukan Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, saat inilah terjadi musibah penduduk dengan bom dahsyat kedua setelah terjadi pada tahun 1970-an. Musibah kependudukan pertama pada tahun 1970-an jumlah penduduk bayi sebanyak 60 juta jiwa dan penduduk dewasa 15-60 tahun sebanyak 62 juta jiwa.
Pada tahun 2000 ledakan penduduk terjadi pada penduduk usia 15-60 tahun yaitu sekitar 150 juta jiwa. Dan pada tahun 2010, penduduk usia sudah lebih dari 150 juta jiwa dan penduduk di atas 60 tahun atau penduduk usia lanjut usia (lansia) mencapai 20 juta jiwa atau 10 kali lipat dari penduduk lansia pada tahun 1970-an.
"Ledakan penduduk atau bom kedua ini lebih dahsyat dan harus disikapi dengan serius. Jika BKKBN gagal lagi dalam pengendalian penduduk, maka BKKBN terancam dibubarkan. Sekarang inilah saatnya momentum untuk membangun penduduk dengan sasaran yang tepat," kata Haryono saat memberikan pencerahan kepada peserta pelatih dari Diklat BKKBN perwakilan provinsi seluruh Indonesia di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, kemarin.
PLKB Jadi Tumpuan Haryono mengatakan revolusi KB mulai terasa pada tahun 2002 dan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi membawa warna yang lain dalam pelaksanaan program KB. Sehingga menuntut adanya penyegaran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan semua lini lapangan di desa.
"Sekarang ini, yang harus dibawa PLKB dan relawan-relawan KB adalah delapan fungsi keluarga. Jadi pelayanan tidak sempit atau terbatas pada kontrasepsi saja, melainkan lebih luas yaitu untuk pelayanan delapan fungsi keluarga," ujarnya.
Delapan fungsi keluarga itu sama dengan sasaran pembangunan milenium atau milennium development goals (MDGs). Yaitu, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan. Hanya saja, dalam sasaran MDGs, tidak menyinggung agama, tetapi ada hubungan internasional.
Dalam kondisi gawat kependudukan saat ini, Haryono menyarankan agar Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2010 menjadi landasan sekaligus senjata ampuh untuk operasional kegiatan.
Selama ini, BKKBN jarang menyinggung soal kemiskinan. Inilah saatnya, memanfaatkan Inpres nomor 3 tahun 2010 untuk melaksanakan program kependudukan dan keluarga berencana. Karena Inpres ini menginstruksikan program pembangunan yang berkeadilan, pembangunan pro rakyat, keadilan untuk semua, dan pencapaian tujuan milenium.
"Pro rakyat itu untuk penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro, dan kecil. Maka, Kepala BKKBN juga sudah mengizinkan agar kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) untuk membentuk pos-pos pemberdayaan keluarga," tandasnya. (junaedi)
Editor — ramli
Baca Juga
I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 1638 of my spam emails to date.
Do you have a slow PC? Try a free scan!
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment