(dok/antara)
Pengunjung melintas di belakang spanduk tentang pemilu dalam acara sosialisasi jelang pemilu 2014 yang mengangkat tema pendidikan politik untuk pemilih muda di Pusat Belanja eX Plaza Indonesia, Jakart
JAKARTA - Sekitar 4,5 juta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri terancam kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2014.
Hal ini dikarena dari 6,5 juta WNI yang seharusnya tercantum dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) dimanipulasi oleh Kementerian Luar Negeri menjadi 2 juta DPT.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, di Jakarta, Selasa (22/10). Migrant Care merupakan lembaga swadaya masyarakat yang biasa mengadvokasi permaasalahan buruh-buruh migran.
"KPU (Komisi Pemilihan Umum) melalui PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) hanya mencatat 1,9 pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," kata Anis.
Dengan hampir 60 persen WNI belum terdaftar, menurut Anis, bakal sulit KPU mendata mereka hanya dalam waktu singkat. KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Rabu (23/10).
Anis mengatakan data adanya 6,5 juta WNI diperoleh berdasarkan data penempatan tenaga kerja, data pengiriman uang, dan data kasus yang didokumentasikan Migrant Care. Selain itu, dari data legalisasi di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Berdasarkan itu, Anis menganggap telah terjadi pelanggaran hak konstitusional kepada jutaan buruh migran. Padahal pemerintah telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran yang menjamin hak politik buruh migran.
Anis mengatakan KPU dan Kementerian Luar Negeri bisa menggunakan data dari Bank Indonesia yang mencatat remitansi yang dikirim oleh buruh migran. "Kenapa Kemenlu dan KPU tidak menggunakan seluruh data WNI yang dimiliki mulai dari Kemenlu sendiri, BNP2TKI, BI. Data-data ini bisa disinkronkan," kata Anis.
Ia menyatakan adanya manipulasi DPTLN ini akan digunakan pihak-pihak tertentu demi mempertahankan kekuasaan. "Masyarakat juga akan tahu partai politik mana dan siapa yang akan diuntungkan dengan manipulasi DPTLN ini," kata Anis.
Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Hatta Taliwang, menilai pejabat-pejabat Kemenlu amat naif jika berpikir masyarakat bisa terus dimanipulasi demi mempertahankan kekuasaan. "Kalau bukan SBY dan Partai Demokrat yang akan diuntungkan dengan manipulasi DPTLN, lalu siapa ?" tegas Hatta.
Para pegawai Kemenlu di kedutaan dan konsul-konsul luar negeri digaji dengan uang rakyat dan bukan dari uang SBY serta Partai Demokrat. Jadi tidak ada alasan membela atau melindungi kepentingan politik pemerintah korup yang kekuasaannya sebentara lagi akan berakhir.
KPU Mengelak
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPTLN sebanyak 2.003.278 WNI. Data itu disisir dari Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Luar Negeri.
Pemilih tersebut tercatat dalam 130 kantor perwakilan di luar negeri. Seperti halnya di dalam negeri, KPU juga melakukan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2014. Pemutakhiran dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Dibandingkan Daftar Pemilih Sementara Luar Nergeri (DPSLN), DPTLN meningkat. Sebelumnya, KPU menetapkan DPSLN sebanyak 1,5 juta pemilih.
KPU meminta data lengkap di mana saja ada pemilih yang belum terdaftar agar KPU dapat mencatatkan namanya. "Disampaikan saja nanti datanya di mana, biar kami klarifikasi ke teman-teman PPLN. Jadi bisa ditelusuri," ujarnya. Menurutnya, bisa saja terjadi para pemilih yang dimaksud Migrant Care sebenarnya sudah dicatat PPLN dalam DPT. (Sigit Wibowo)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment