Banjarmasin (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya merupakan salah seorang korban pers, namun ia juga berterimakasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.

"Saya salah satu korban pers, tetapi sekaligus saya berterimakasih kepada pers," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam silaturahim dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2013-2015 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

Presiden melanjutkan; "kalau saya tidak dikritik, dikecam sejak hari pertama saya jadi Presiden, mungkin saya sudah jatuh, mungkin saya semau-maunya, mungkin gegabah dalam mengambil keputusan, mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh, mungkin saya merasa wah saya bisa memimpin bisa berbuat apa saja, saya berterimakasih terhadap semua itu."

Silaturahim tersebut sekaligus juga diisi pengumuman susunan Pengurus PWI Pusat periode 2013-2015, dengan Ketua Umum Margiono, Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat Tarman Azzam, dan Ketua PWI Foundation Sofyan Lubis.

Selain itu juga diumumkan beberapa perangkat lainnya di antaranya Ketua Confederation of ASEAN Journalists Akhmad Khusaeni dan Ketua Biro Kerjasama Luar Negeri Teguh Santosa.

Presiden dalam kesempatan itu mengungkapkan isi hatinya terkait apa yang dirasakannya sebagai Presiden dan soal pemberitaan media massa.

Presiden mengungkapkan sejumlah kritikan, di antaranya berita-berita yang muncul karena sumber yang tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita yang berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melakukan cek silang.

Presiden memberi contoh salah satu di antaranya terkait dengan berita penunjukan Komjen Pol Sutarman untuk diusulkan sebagai pengganti Kapolri Timur Pradopo.

"Apa yang diberitakan, dibangun keadaan, atau isu, atau berita bahwa sebenarnya Komjen Sutarman itu tidak diusulkan oleh atasannya alias Kapolri, tetapi SBY dilobi oleh seseorang akhirnya munculah nama Sutarman," kata Presiden.

Berita tersebut muncul baik di media online, media elektronik, maupun media cetak. Berita tersebut dimuat dan diberitakan seusai Komjen Sutarman menjalani uji kelayakan dan kepatutan DPR yang konon DPR RI cenderung menyetujui usulan terhadap pengangkatan Komjen Sutarman itu.

"Itu berita yang dibangun," kata Presiden.

Presiden mengatakan berita tersebut tidak benar, tidak sesuai fakta dan tidak ada cek terhadap informasi yang dimiliki kepada pengambil kebijakan.

Presiden menceritakan bahwa sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku maka yang mengusulkan calon Kapolri adalah Kompolnas dan mengajukan secara tertulis kepada presiden.

Kedua, menurut Presiden, sebelum diputuskan dan dibawa ke DPR RI, maka Kapolri juga mengajukan usulan.

Presiden melanjutkan, Kompolnas mengajukan empat nama, di antaranya ada Komjen Sutarman begitu pula Kapolri mengajukan empat nama di antaranya ada Komjen Sutarman.

"Kebetulan empat nama itu sama, maka gugurlah sudah cerita yang dibangun bahwa Sutarman itu tidak diusulkan oleh Kapolri, tidak diusulkan oleh Komplonas tiba-tiba dipilih oleh SBY, hanya untuk membangun cerita ada sesorang yang melobi, yang datang ke SBY agar calon itu digolkan, Sutarman peringkat pertama diusulkan, senioritas dan lain-lain," kata Presiden.

Presiden mengemukakan, dalam menetapkan Sutarman juga melalui sistem dengan mengadakan rapat di jajaran terkait di antaranya dengan Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Timur Pradopo, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman untuk mengetahui profil kandidat.

Presiden mengingatkan, media dalam era kebebasan pers ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar pers dapat menjaga supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.

"Ingat Lord Acton, power trend to corrupt, power absolutely, absolutely corrupt (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut, pasti korup)," demikian Presiden Yudhoyono.
 
Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono dalam kesempatan itu mengumumkan susunan pengurus organisasinya untuk periode 2013-2018 secara langkap.
 
Ketua Umum Margiono (Jawa Pos), Sekretaris Jenderal Hendry Ch. Bangun (Kompas), Wakil Sekretaris Jenderal Kiki Iswara (Rakyat Merdeka)/Marthen Selamet Susanto (Koran Jakarta)/ Rudy Novrianto (Jurnal Pers Indonesia), Ketua Bidang Organisasi Sasongko Tedjo (Suara Merdeka), Ketua Bidang Pembinaan Daerah Atal S. Depari (Sportanews.com).
 
Ketua Bidang Advokasi/Ketua LBH Wartawan Tri Agung Kristanto (Kompas), Ketua Bidang Pendidikan Marah Sakti Siregar (Cek & Ricek), Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Timbo Siahaan (Jak TV), Ketua Bidang Luar Negeri Teguh Santosa (RM Online), Ketua Bidang Multimedia/ Teknologi Informasi/ Kepala Sekretariat Priyambodo RH (LKBN Antara), Bendahara Umum Budi R. Hakim (Rakyat Merdeka), Wakil Bendahara Muhammad Ihsan (Warta Ekonomi).
 
Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Ilham Bintang (Ketua, Cek&Ricek, Wina Armada (MNC), Suryopratomo (Metro TV), Indrawadi Tamin (TVRI), Rikard Bagun  (Kompas), Karni Ilyas  (TV One), Sabam Siagian (Jakarta Post), Ishadi SK (Trans Corp), Asro Kamal Rokan (Jurnal Nasional).
 
Dewan Penasehat Tarman Azzam (Ketua, Hr Terbit), M. Noeh Hatumena (Jurnal Pers Indonesia), Gusti (Pangeran) Rusdy Effendy (Banjarmasin Post), M. Soleh Thamrin  (Sriwijaya Post), Tribuana Said (Waspada), HM Saiful Hadi (LKBN Antara), Djoko Saksono (Telstra), Adnan NS (Waspada), Astrid BS Soerjo (Neraca), Teddy Kharsadi (Info Pasar), Banjar Chaeruddin (Sinar Harapan).