Presiden SBY: Kebebasan Pers Bisa Melahirkan Korupsi
Rabu, 23 Oktober 2013 | 19:33
![Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. [Antara]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20120529150722566.jpg)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. [Antara] [BANJARMASIN] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan refleksi kritis atas perjalanan pers pasca reformasi 1998.
Refleksi kritis itu disampaikan SBY saat bersilaturahmi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (23/10).
Presiden mengemukakan, sejak reformasi, pers di Indonesia sudah sangat bebas. Berbeda sekali dengan zaman sebelumnya yaitu pada masa Orde Baru.
Saat ini, katanya, kekuasaan pers sudah sangat dominan, mengalahkan siapa pun. Jika sebelum reformasi, pemerintah yang sangat berkuasa, maka kini yang paling berkuasa adalah pers.
Atas dasar prinsip kebebasan dan kemerdekaan, pers bisa lakukan apa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa mengontrol pers, selain dunia pers itu sendiri.
Dalam konteks seperti itu, Presiden mengingatkan pers bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang berlebihan bisa melahirkan korupsi.
Kecenderungan korupsi bukan hanya karena kuatnya kekuasaan, tetapi karena adanya kebebasan dan kemerdekaan yang berlebihan.
Artinya, kecenderungan praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan, tetapi juga oleh pers yang sangat bebas dan dominan.
"Kemerdekaan yang melampaui batas bisa disalahgunakan. Absolutely liberty can corrupt absolutely. Merasa bebas bisa menyerbu komunitas lain atau pihak-pihak lain. Liberty to can corrupt," kata Presiden.
Hadir pada acara itu, Ketua PWI Pusat Marjiono dan para pengurus PWI periode 2013-2018.
Sementara Presiden didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muh Nuh, Mensesneg Susi Silalahi, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Presiden meminta pers untuk memahami kondisi itu. Pers harus sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang berlebihan akan melahirkan korupsi. Dia berharap pers Indonesia tidak terjadi seperti itu.
Menurutnya, tuntutan kebebasan dan kemerdekaan pers harus disertai tanggung jawab. Kebebasan dan kemerdekaan tidak bisa semena-mena, tetapi harus tetap dikontrol. Kontrol pada pers adalah adanya rasa tanggung jawab dari setiap insan pers dalam memberitakan semua peristiwa.
Dia berharap pers tidak bisa memberitakan apa saja tanpa didukung dengan data atau fakta, dan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam berita.
Konfirmasi dan cross check kepada pihak terkait adalah bentuk tanggung jawab pers sehingga tidak melahirkan berita yang bersifat fitnah.
"PWI punya peran luar biasa. Gunakan power sebaik-baiknya. Dulu barang kali sebelum reformasi, yang powerful presiden. Sekarang you are the most powerful. Jangan ada abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan, Red)," ujarnya. [R-14]
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment