Banjarmasin (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar para pejabat daerah baik gubernur, wali kota, bupati, DPRD dan lainnya tidak tergoda oleh korupsi yang kini telah banyak membawa korban.

"Cegah terjadinya korupsi dan penyimpangan, telah banyak korban, sekali lagi telah banyak korban, para pejabat di daerah jangan tergoda, mari kita hentikan korupsi," kata Presiden di Banjarmasin pada peletakan batu pertama dan meresmikan proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu.

Pesan presiden tentang maraknya korupsi tersebut, disampaikan dengan nada penuh keprihatinan, diakhir sambutan tanpa teks, dihadapan empat Gubernur Kalimantan, para Bupati dan Wali Kota se- Kalimantan Selatan serta seluruh undangan.

Berulangkali, Presiden menyebutkan bahwa kini telah banyak korban dari godaan korupsi, sehingga seluruh pejabat terkait harus selalu bertekad untuk menghentikan korupsi.

Menurut dia, dulu korupsi banyak dilakukan di pemerintah pusat, namun kini dengan diberlakukannya otonomi daerah, di mana kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola anggaran, DPR-RI dan DPRD memiliki kewenangan yang luar biasa, maka perilaku korupsi sudah bergeser.

"Korupsi kini banyak terjadi di daerah, dan itu mari kita hentikan, ingat para pejabat jangan tergoda melakukan korupsi," ulang presiden.

Dulu tambah dia, koruptor aman dan hampir tidak tersentuh hukum, namun kini jangan harapkan, koruptor bisa sembunyi. "Jadi ayo kita jalankan pemerintahan yang bersih sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Pada kesempatan tersebut, presiden juga mengajak agar Gubernur dan Bupati se-Kalsel untuk bekerja lebih keras, untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, menjadi provinsi yang mampu menyumbang dan menghubungkan antara perekonomian daerah satu dengan lainnya.

"Saya harapkan, proyek MP3EI ini dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, saya akan cek dengan pak Hatta Rajasa, pastikan infrastruktur yang terbangun mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Presiden juga berpesan, agar pemerintah provinsi dan kabupaten bisa terbuka dengan investor yang masuk, serta memberikan kemudahan, terutama untuk proses perizinan.

Melalui proses izin yang mudah dan tidak terlalu berbelit-belit, maka akan banyak investor masuk, yang berarti pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih cepat.

"Kalau daerah berbelit dalam memberikan izin, maka investor akan balik kanan dan berpindah ke daerah lain," katanya.

(U004/Z003)