Jakarta (SI Online) - Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi adalah dua pejabat tinggi negara yang dituduh Setara Institute sebagai pejabat yang intoleran.
Setara menuduh Suryadharma Ali, telah gagal menjadi representasi negara yang menyayomi seluruh kelompok agama/keyakinan termasuk minoritas.
Wakil Direktur Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, dalam laporannya berjudul "Stagnasi Parapirna", bahkan menyebut SDA yang juga Ketua Umum PPP itu anti minoritas, anti keberagaman dan tidak layak menjadi nakhoda kementerian yang mengurusi kehidupan keagamaan di Indonesia yang beraneha ragam.
"Menag harusnya netral. Preferensi pilihan dia harusnya ditinggalkan," kata Bonar dalam juma pers di Galery Cafe, TIM, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (16/1/2014).
Tuduhan Setara itu, klaimnya, karena SDA dalam kapasitasnya sebagai wakil negara pernah menyebut umat Kristen "mendiskriminasi diri mereka sendiri" dalam kasus gereja illegal. Menag juga pernah mengajak kaum Syiah di Sampang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dua pernyataan Menag itu menurut Setara adalah pernyataan yang merusak bangunan kehidupan antariman.
Mendagri Biarkan Perda Syariah
Sementara itu terkait dengan Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi, Setara Institute menuduhnya sebagai orang yang memiliki visi kenagaraan yang minim, lemah dalam memahami konstitusi dan mudah tunduk pada kehendak kelompok-kelompok pelanggar kebebasan beragama/berkeyakinan.
"Berapa banyak Perda-perda Syariah yang dibiarkan," kata Bonar seraya menyebut Perda Kewajiban Berbusana Muslimah bagi PNS, Perda tentang Baca Tulis Alquran di beberapa daerah dan lainnya yang dia sebut sebagai Perda Syariah.
Setara sepertinya lupa bahwa Gamawan Fauzi pernah mengirimkan surat edaran kepada sejumlah pemerintah daerah supaya mencabut Perda Anti Miras yang telah disahkan oleh Pemda dan DPRD setempat.
Senada dengan Bonar, peneliti Setara Institute Halili Hasan berpendapat sama. Menurutnya, Gamawan adalah orang yang tak paham konstitusi saat dia merekomendasikan supaya Pemprov Jakarta mengganti lurah Susan.
Bukan hanya Mendagri dan Menag, Halili bahkan menyebut sejumlah menteri lainnya seperti Mensos dan Menpera tidak bervisi konstitusi. "Ada pemahaman konstitusi yang lemah sekali," kata Halili seolah dirinya dan Setara adalah pihak yang paling paham konstitusi.
Dan bukan kebetulan, selain Gamawan, menteri-meteri yang disebut oleh LSM liberal ini berasal dari Parpol Islam, PPP dan PKS. Jadi ada apa sebenarnya?
red: shodiq ramadhan
No comments:
Post a Comment