Utang Pemerintah Rp 2.227 Triliun
ILUSTRASI : Utang Pemerintah Rp 2.227 Triliun JAKARTA – Lonjakan utang pemerintah Indonesia terus meningkat tak terbendung. Berdasarkan catatan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Trans paransi Anggaran (Seknas Fitra), pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki utang hingga akhir tahun 2013 mencapai Rp 2.227 triliun. "Utang ini belum termasuk defisit APBN 2014 sebesar Rp 175,3 triliun," ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, kemarin (19/1).
Uchok menyatakan, dengan jumlah utang komulatif yang sudah tinggi, utang defisit anggaran yang disengaja itu makin memberatkan rakyat. Asumsinya, setiap rakyat memiliki tanggungan mencapai jutaan terhadap lonjakan hutang yang dimiliki pemerintah. "Jika penduduk Indonesia pada 2013 mencapai 255 juta, maka setiap penduduk mempunyai utang sebesar Rp 8,9 juta," ujar Uchok Uchok menjelaskan, potensi utang pemerintah Indonesia untuk bertambah dengan cepat masih tinggi.
Ini karena, berdasar data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, pemerintah telah menandatangani delapan perjanjian pinjaman siaga dengan sejumlah donor seperti Bank Dunia, ADB (Asia Development Bank), JBIC (Japan Bank for International Cooperation), dan Pemerintah Australia.
Total pinjaman berstatus siaga itu mencapai USD 10,5 miliar. "Sampai tahun pengelolaan 2012, pinjaman siaga baru dimanfaatkan sebesar 35 miliar Yen (setara dengan USD 350 juta) melalui penerbitan JBIC di pasar keuangan Jepang," jelas Uchok. Sementara, pinjaman siaga lainnya sampai belum dimanfaatkan. Uchok menjelaskan, pinjaman siaga itu juga membutuhkan anggaran biaya komitmen yang tidak murah.
Selama tahun 2012, Pemerintah telah mengeluarkan dana untuk membayar biaya komitmen maupun biaya front-end atas pinjaman siaga yang belum dimanfaatkan tersebut sebesar Rp 87,43 miliar. "Biaya frond-end sebesar Rp 87,43 milyar berarti rakyat yang harus bayar," sorot Uchok. Pada masa pemerintahan SBY, penambahan jumlah utang mencapai ribuan triliun. Pada saat pemerintah Megawati berakhir era berkuasanya, maka posisi utang tahun 2003 sebesar Rp 1.232 triliun.
Saat mulai SBY berkuasa posisi hutang sebesar Rp.1.300 triliun, dan sampai tahun 2013, posisi utang sampai se besar Rp 2.277 triliun. "Sela ma SBY memegang jabatan presiden, utang bertambah sebanyak Rp.1.045 triliun," jelas Uchok. Uchok menilai, sudah saatnya pemerintah melakukan moratorium utang, daripada selalu menyuguhkan indikator rasio utang dengan pendapatan domestik bruto.
Bertambahnya utang setiap tahunnya merupakan kontribusi DPR karena tidak melakukan pengetatan anggaran atau APBN untuk setiap tahun. Anggaran selalu direkayasa untuk defisit agar bisa ditutupi oleh utang. Sebagai tolak ukur, pada tahun 2012, anggaran dinas presiden menghabiskan anggaran sebesar Rp 202,2 milyar. Anggaran itu hanya untuk carter pesawat dalam rangka penerbangan khusus dan kunjungan kerja Presiden. "Padahal, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk penanggulangan bencana," katanya. (bay)
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment